Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur prosedur dan mekanisme dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana. Berikut adalah ruang lingkup utama dari Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia:
- Penyidikan:
- KUHAP mengatur prosedur penyidikan yang meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan tindakan penyidikan lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu untuk mengungkap tindak pidana.
- Penangkapan dan Penahanan:
- Regulasi mengenai penangkapan dan penahanan tersangka serta tahanan diatur dalam KUHAP. Ini termasuk syarat-syarat, prosedur, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh penyidik atau aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan ini.
- Penuntutan:
- KUHAP juga mengatur prosedur penuntutan, termasuk persyaratan dan tata cara pelaksanaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Ini mencakup persiapan dakwaan, pembuktian, dan tindakan hukum lainnya selama proses persidangan.
- Persidangan:
- Ketentuan persidangan pidana, seperti hak dan kewajiban para pihak (termasuk hak terdakwa), prosedur persidangan, pembuktian, penetapan hukuman, dan keputusan pengadilan diatur secara rinci dalam KUHAP.
- Banding dan Kasasi:
- KUHAP juga mengatur prosedur banding dan kasasi sebagai upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.
- Eksekusi Putusan:
- Aturan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pidana, termasuk pelaksanaan pidana, pembebasan bersyarat, dan rehabilitasi pidana juga diatur dalam KUHAP.
- Prosedur Khusus:
- Selain prosedur umum, KUHAP juga mengatur beberapa prosedur khusus untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana narkotika, kejahatan terorisme, dan kejahatan korupsi, yang memiliki aturan prosedural tersendiri.
Ruang lingkup Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan pidana dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
