Pasal 1 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia memberikan definisi tentang penyidik pembantu. Berikut adalah bunyi Pasal 1 Ayat (3) KUHAP:
Pasal 1 Ayat (3) KUHAP: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.”
Penjelasan dari pasal ini adalah sebagai berikut:
- Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia: Penyidik pembantu adalah anggota kepolisian, namun mereka berbeda dengan penyidik utama. Penyidik pembantu biasanya merupakan pejabat kepolisian dengan pangkat yang lebih rendah dibandingkan penyidik utama.
- Diberi Wewenang Tertentu: Penyidik pembantu memiliki wewenang tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan, tetapi dalam kapasitas yang mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan penyidik utama.
- Melaksanakan Tugas Penyidikan: Penyidik pembantu dapat melakukan tugas-tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mereka membantu penyidik utama dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Tugas-tugas ini bisa mencakup berbagai tindakan penyidikan, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan tindakan lain yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana.
Secara keseluruhan, Pasal 1 Ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka berperan membantu penyidik utama dalam proses penyidikan guna memastikan bahwa penyidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
