Skip to content
12 Juni 2026
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Kutipan Artikel Jurnal, Buku, Karya Ilmiah, dan Website

Lawyer Ahdan Ramdani

Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Kutipan Artikel Jurnal, Buku, Karya Ilmiah, dan Website
Informasi
  • Pasal 173 KUHP: Definisi Pengusaha dalam Perspektif Hukum Pidana

    6 hari ago
  • Pasal 33 KUHAP: Pemeriksaan Saksi pada Tahap Penyidikan

    6 hari ago
  • Pasal 513 Burgerlijk Wetboek: Makna Yuridis Istilah “Barang Bergerak”

    6 hari ago6 hari ago
  • Pasal 133 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Tergugat Menolak Gugatan di Pengadilan yang Tidak Berwenang

    6 hari ago
  • Pasal 172 KUHP: Definisi Pornografi

    1 minggu ago7 hari ago
  • Pasal 32 KUHAP: Hak Advokat Mengajukan Keberatan atas Intimidasi dan Pertanyaan Menjerat

    1 minggu ago7 hari ago
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 360 ayat (2) KUHP Lama dan Pasal 474 ayat (1) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana yang Menyebabkan Luka Karena Kealpaan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago07 mins

Pasal 360 Ayat (2) KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa…

Read More
  • Kriminologi

Survei Viktimisasi

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago09 mins

Sumber data tambahan mengenai pelaku kejahatan berasal dari survei viktimisasi, yaitu survei di mana korban memberikan informasi tentang kejahatan yang…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 360 ayat (1) KUHP Lama dan Pasal 474 ayat (2) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana yang Menyebabkan Luka Berat Karena Kealpaan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago05 mins

Pasal 360 Ayat (1) KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam…

Read More
  • Kriminologi

Survei Laporan Diri tentang Penggunaan Narkoba

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago06 mins

Beberapa survei laporan diri (self-report/SR) berskala nasional di Amerika Serikat secara khusus mengumpulkan data mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Survei-survei…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 359 KUHP Lama dan Pasal 474 Ayat (3) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana yang Menyebabkan Mati Karena Kealpaan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago05 mins

Pasal 359 KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara…

Read More
  • Kriminologi

Studi Laporan Diri (Self-Report Studies)

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago08 mins

Banyak peneliti meyakini bahwa data laporan diri (self-report/SR) memberikan perkiraan yang lebih akurat mengenai tindak kejahatan yang sebenarnya dibandingkan dengan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 358 KUHP Lama dan Pasal Pasal 472 KUHP Baru Tentang Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago05 mins

KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 358 KUHP Lama: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana…

Read More
  • Kriminologi

Tingkat Kedetailan Pelaporan Kejahatan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago01 mins

Dalam informasi Laporan Insiden Kelompok A, suatu tindak kejahatan dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspeknya. Sebagai contoh, laporan mengenai suatu…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 357 KUHP Lama dan KUHP Baru Tentang Pencabutan Hak Tertentu dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago05 mins

KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 357 KUHP Lama “Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan…

Read More
  • Kriminologi

Isu Kontemporer: Masalah Kejahatan yang Difasilitasi oleh Internet

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago04 mins

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab ini, angka kejahatan secara keseluruhan, termasuk kejahatan kekerasan, telah menurun sejak pertengahan tahun 1990-an. Namun,…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 356 KUHP Lama dan Pasal 470 KUHP Baru Tentang Pemberatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago11 bulan ago06 mins

KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 356 KUHP Lama Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat…

Read More
  • Kriminologi

Sistem Pelaporan Berdasarkan Insiden Nasional (NIBRS)

Lawyer Ahdan Ramdani1 tahun ago1 tahun ago03 mins

Pada akhir tahun 1970-an, komunitas penegak hukum menyerukan perlunya pengembangan penggunaan UCR serta permintaan akan informasi kejahatan yang lebih rinci…

Read More
  • 1
  • …
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • …
  • 58

Lawyer Ahdan Ramdani

Konsultasi Hukum & Jasa Advokat

Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

1 tahun ago1 tahun ago

Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

1 tahun ago1 tahun ago

Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

1 tahun ago1 tahun ago

Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

1 tahun ago1 tahun ago

Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

1 tahun ago1 tahun ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Alamat Kantor: Komplek Bumi Panyileukan, Blok i4, Jalan Indah III, Nomor 3, RT 02 RW 08, Kelurahan Cipadung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia

  • Daftar Perkara Dewan Kehormatan Pusat
  • Daftar Perkara Dewan Kehormatan Daerah
  • PENGANGKATAN DAN PEMBEKALAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2026
  • PENGANGKATAN DAN PEMBEKALAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026
  • Remote host is Down

Polrestabes Bandung

  • Kasus Narkoba Terbesar di Bandung: Polrestabes Bertindak
  • Berita Terbaru: Polrestabes Bandung Gagalkan Peredaran Narkoba
  • Polrestabes Bandung Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba
  • Penangkapan Bandar Narkoba di Bandung oleh Polrestabes
  • Tribrata News Polrestabes Bandung Mengungkap Jaringan Narkoba

Informasi Terbaru

  • Pasal 173 KUHP: Definisi Pengusaha dalam Perspektif Hukum Pidana
  • Pasal 33 KUHAP: Pemeriksaan Saksi pada Tahap Penyidikan
  • Pasal 513 Burgerlijk Wetboek: Makna Yuridis Istilah “Barang Bergerak”
  • Pasal 133 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Tergugat Menolak Gugatan di Pengadilan yang Tidak Berwenang
  • Pasal 172 KUHP: Definisi Pornografi
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Kutipan Artikel Jurnal, Buku, Karya Ilmiah, dan Website