Hukum Perkawinan di Indonesia dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur mengenai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan asas-asas yang diakui dalam sistem hukum dan budaya Indonesia.
Definisi ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu:
- Ikatan Lahir Batin:
- Perkawinan tidak hanya merupakan hubungan fisik tetapi juga hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri.
- Pria dan Wanita:
- Perkawinan di Indonesia secara hukum diakui hanya antara seorang pria dan seorang wanita.
- Suami Istri:
- Status hukum yang diberikan kepada pasangan setelah melakukan pernikahan yang sah.
- Tujuan Membentuk Keluarga:
- Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berfungsi sebagai unit sosial yang mendukung kesejahteraan anggota keluarga.
- Asas-asas yang Diakui:
- Perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan asas-asas yang diakui oleh sistem hukum, termasuk asas monogami, kesetaraan, dan keadilan.
Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Beberapa pasal penting dalam UU ini adalah:
- Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Pasal 2:
- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3:
- (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juga menjadi pedoman penting dalam hukum perkawinan, yang meliputi:
- Syarat dan rukun perkawinan
- Mahar (maskawin)
- Kewajiban suami-istri
- Perceraian dan akibatnya
Implementasi dan Pencatatan Perkawinan
- Kantor Urusan Agama (KUA): Mengurus pencatatan perkawinan bagi umat Islam.
- Kantor Catatan Sipil: Mengurus pencatatan perkawinan bagi non-Muslim.
Aspek Penting dalam Hukum Perkawinan
- Syarat Sah Perkawinan: Syarat umur, persetujuan dari kedua mempelai, dan tidak adanya larangan perkawinan.
- Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Termasuk hak atas nafkah, pendidikan anak, dan pengelolaan harta bersama.
- Perceraian: Prosedur dan alasan perceraian, serta dampaknya terhadap harta dan hak asuh anak.
- Harta Perkawinan: Pengaturan mengenai harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan masing-masing pihak.
Dengan adanya hukum perkawinan yang jelas, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta budaya Indonesia.
