Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya dengan tujuan melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Hukum lingkungan mencakup berbagai peraturan, regulasi, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau badan hukum lainnya untuk mengendalikan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta tanggung jawab dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Beberapa prinsip utama dalam hukum lingkungan meliputi:
- Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle): Mengambil tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti.
- Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Pelaku pencemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatannya.
- Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development): Mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
- Prinsip Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Hukum lingkungan diterapkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Misalnya, di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu dasar hukum utama untuk pengelolaan lingkungan hidup di negara tersebut.