Pasal 66 KUHAP: Denda Damai sebagai Mekanisme Penghentian Perkara di Luar Pengadilan
Pasal 66 KUHAP menyatakan: (1) Denda damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i merupakan mekanisme penghentian perkara di luar…
Hukum Acara Pidana
Read More
Pasal 65 KUHAP: Wewenang Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Pidana
Pasal 65 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum mempunyai wewenang:a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;b. melakukan koordinasi antara Penyidik…
Pasal 64 KUHAP: Kedudukan dan Ruang Lingkup Penuntut Umum
Pasal 64 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum terdiri atas: a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; danb. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan…
Pasal 63 KUHAP: Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
Pasal 63 KUHAP menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
Pasal 62 KUHAP: Penyempurnaan Penyidikan, Gelar Perkara, dan Penentuan Kelanjutan Perkara
Pasal 62 KUHAP menyatakan: (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan…
Pasal 61 KUHAP: Penelitian, Pengembalian, dan Pelengkapan Berkas Perkara oleh Penyidik dan Penuntut Umum
Pasal 61 KUHAP menyatakan: (1) Setelah Penyidikan selesai, Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan…
Pasal 60 KUHAP: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Koordinasi Awal antara Penyidik dan Penuntut Umum
Pasal 60 KUHP menyatakan: (1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 7…
Pasal 59 KUHAP: Mekanisme Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pasal 59 KUHAP menyatakan: (1) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
Pasal 58 KUHAP: Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pasal 58 KUHAP menyatakan: Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan…
Pasal 57 KUHAP: Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Bantuan Teknis Penyidikan Melalui Peraturan Pemerintah
Pasal 57 KUHAP menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur…
Pasal 56 KUHAP: Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Bantuan Teknis Penyidikan untuk Pembuktian Ilmiah
Pasal 56 KUHAP menyatakan: (1) Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi: a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal…
Pasal 55 KUHAP: Bantuan Teknis Penyidikan untuk Pembuktian Secara Ilmiah
Pasal 55 KUHAP menyatakan: Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah. Pendahuluan…
Pasal 54 KUHAP: Pembebanan Biaya Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan/atau Korban kepada Negara
Pasal 54 KUHAP menyatakan: Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara. Pendahuluan…