Pasal 269 KUHP: Tindak Pidana Penodaan, Perusakan, atau Penghancuran Makam

Pendahuluan

Makam merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Keberadaannya tidak hanya memiliki fungsi fisik sebagai tempat pemakaman jenazah, tetapi juga mengandung nilai penghormatan, kemanusiaan, sosial, budaya, dan keagamaan.

Dalam kehidupan masyarakat, makam sering kali menjadi bagian penting dari hubungan keluarga dengan orang yang telah meninggal. Makam juga dapat memiliki nilai historis dan kultural bagi komunitas tertentu. Oleh karena itu, tindakan menodai, merusak, atau menghancurkan makam dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh nilai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.

Pasal 269 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan hukum terhadap makam dan tanda-tanda yang terdapat di atasnya melalui ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Bunyi Pasal 269 KUHP

Pasal 269 KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Makna Normatif Pasal 269 KUHP

Secara normatif, Pasal 269 KUHP mengatur tiga bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu:

  1. Menodai makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam.
  2. Secara melawan hukum merusak makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam.
  3. Secara melawan hukum menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam.

Objek perlindungan pasal ini mencakup makam dan tanda-tanda yang terdapat di atas makam. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak terbatas pada struktur fisik makam, tetapi juga mencakup benda atau penanda yang menjadi bagian dari identitas dan penghormatan terhadap makam tersebut.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 269 KUHP pada dasarnya bertujuan untuk:

  1. Melindungi makam dari tindakan penodaan dan perusakan.
  2. Menjaga penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
  3. Melindungi tanda-tanda makam yang memiliki fungsi identifikasi dan penghormatan.
  4. Mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap tempat pemakaman.
  5. Menjaga ketenteraman masyarakat serta menghormati nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang melekat pada makam.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 269 KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 269 KUHP.

Tidak terdapat pembatasan bahwa pelaku harus merupakan anggota keluarga almarhum, pengelola pemakaman, pemilik tanah, atau pihak tertentu.

Dengan demikian, siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2. Unsur “Menodai”

Menodai merupakan perbuatan yang merendahkan, mencemarkan, atau memperlakukan makam maupun tanda-tanda makam secara tidak patut sehingga merusak nilai penghormatan yang melekat padanya.

Perbuatan menodai tidak selalu harus mengakibatkan kerusakan fisik terhadap makam. Dalam konteks pasal ini, tindakan yang mencemarkan atau merendahkan kehormatan makam perlu dinilai berdasarkan sifat perbuatan dan keadaan konkret.

Contohnya, seseorang melakukan tindakan yang secara nyata mencemarkan atau memperlakukan makam dengan cara yang merendahkan kehormatannya.

Penilaian terhadap unsur ini harus dilakukan secara objektif. Tidak setiap tindakan yang dianggap tidak sopan oleh seseorang otomatis dapat dikualifikasikan sebagai penodaan dalam pengertian hukum pidana.

3. Unsur “Secara Melawan Hukum Merusak”

Merusak berarti melakukan tindakan yang menyebabkan makam atau tanda-tanda yang terdapat di atas makam mengalami kerusakan, perubahan kondisi, atau penurunan fungsi.

Frasa “secara melawan hukum” menunjukkan bahwa perbuatan merusak tersebut harus bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar pembenaran yang sah.

Contohnya:

  • Memecahkan batu nisan milik makam orang lain tanpa hak.
  • Merusak struktur bangunan makam secara sengaja tanpa dasar hukum.
  • Menghancurkan prasasti atau penanda identitas makam tanpa kewenangan.

Dalam penerapannya, perlu dibedakan antara tindakan perusakan yang melawan hukum dengan tindakan pemeliharaan, pemugaran, atau pemindahan makam yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

4. Unsur “Secara Melawan Hukum Menghancurkan”

Menghancurkan merupakan bentuk perbuatan yang mengakibatkan makam atau tanda-tanda yang terdapat di atas makam kehilangan bentuk, struktur, atau keberadaannya secara keseluruhan maupun dalam tingkat kerusakan yang sangat berat.

Perbuatan menghancurkan memiliki karakteristik lebih serius dibandingkan dengan perbuatan merusak karena dapat menghilangkan atau meniadakan objek yang dilindungi.

Contohnya, seseorang menghancurkan bangunan makam atau merobohkan dan memusnahkan penanda makam tanpa hak.

Dalam pembuktiannya, harus diperiksa kondisi objek sebelum dan sesudah perbuatan, bentuk tindakan pelaku, tingkat kerusakan, serta hubungan kausal antara tindakan dan kerusakan yang terjadi.

5. Unsur “Makam atau Tanda-Tanda yang Ada di Atas Makam”

Unsur ini menunjukkan objek yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 269 KUHP.

Pertama, makam, yaitu tempat pemakaman jenazah yang menjadi objek perlindungan dari tindakan penodaan, perusakan, atau penghancuran.

Kedua, tanda-tanda yang ada di atas makam, yaitu benda atau penanda yang terdapat pada makam dan memiliki fungsi tertentu, termasuk sebagai penanda identitas atau penghormatan terhadap orang yang dimakamkan.

Contohnya dapat berupa:

  • Batu nisan.
  • Prasasti makam.
  • Penanda nama orang yang dimakamkan.
  • Tanda atau struktur lain yang menjadi bagian dari identitas makam.

Dengan demikian, perusakan batu nisan atau penanda makam dapat termasuk dalam ruang lingkup objek perlindungan Pasal 269 KUHP, meskipun struktur utama makam tidak mengalami kerusakan.

Perbedaan Penodaan, Perusakan, dan Penghancuran

Ketiga bentuk perbuatan tersebut perlu dibedakan agar penerapan Pasal 269 KUHP tidak dilakukan secara serampangan.

  1. Penodaan berorientasi pada tindakan yang mencemarkan atau merendahkan kehormatan makam.
  2. Perusakan berorientasi pada tindakan yang menyebabkan objek mengalami kerusakan atau penurunan kondisi maupun fungsi.
  3. Penghancuran berorientasi pada tindakan yang mengakibatkan objek kehilangan bentuk, struktur, atau keberadaannya secara keseluruhan maupun dalam tingkat yang sangat berat.

Ketiganya merupakan bentuk perbuatan yang dirumuskan secara alternatif. Artinya, tidak harus dilakukan secara bersamaan untuk menerapkan Pasal 269 KUHP.

Karakteristik Tindak Pidana

Pasal 269 KUHP memiliki beberapa karakteristik:

  1. Subjek hukum bersifat umum. Setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana.
  2. Memiliki tiga alternatif perbuatan. Penodaan, perusakan, dan penghancuran merupakan bentuk perbuatan yang berbeda.
  3. Objek perlindungan bersifat khusus. Perlindungan diberikan terhadap makam dan tanda-tanda yang ada di atas makam.
  4. Memuat unsur melawan hukum secara eksplisit. Frasa tersebut secara tekstual melekat pada perbuatan merusak dan menghancurkan.
  5. Ancaman pidana bersifat alternatif. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara atau pidana denda.

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 269 KUHP tidak secara eksplisit menggunakan kata “dengan sengaja” maupun “karena kealpaan”.

Oleh karena itu, bentuk kesalahan perlu dianalisis dengan memperhatikan ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP dan konstruksi rumusan pasalnya.

Penegak hukum harus memeriksa apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku, termasuk keadaan batin pelaku, sifat perbuatannya, serta kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Khusus terhadap frasa “secara melawan hukum”, perlu diperiksa apakah tindakan merusak atau menghancurkan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku.

Ancaman Pidana

Pasal 269 KUHP menetapkan dua alternatif ancaman pidana:

  1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, ancaman pidana maksimum berdasarkan Pasal 269 KUHP adalah pidana penjara selama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Contoh Penerapan dalam Praktik

Contoh 1: Penodaan Makam

Seseorang melakukan tindakan yang secara nyata mencemarkan atau merendahkan kehormatan makam orang lain. Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur menodai dalam Pasal 269 KUHP.

Contoh 2: Perusakan Batu Nisan

Seseorang dengan sengaja memecahkan batu nisan milik makam orang lain tanpa hak. Meskipun bangunan utama makam tetap utuh, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai perbuatan merusak tanda yang terdapat di atas makam.

Contoh 3: Penghancuran Makam

Seseorang menghancurkan struktur makam dan menghilangkan penanda identitas makam tanpa kewenangan atau dasar hukum. Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 269 KUHP.

Contoh-contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.

Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

  1. Batasan penodaan makam. Perlu ditentukan tindakan apa yang secara objektif dapat dikualifikasikan sebagai penodaan.
  2. Perbedaan perusakan dan penghancuran. Penegak hukum harus mengidentifikasi tingkat kerusakan dan akibat terhadap objek.
  3. Status kepemilikan dan kewenangan. Perlu diperiksa apakah pelaku memiliki hak atau kewenangan melakukan tindakan terhadap makam.
  4. Pemindahan atau pemugaran makam. Tidak setiap perubahan fisik makam merupakan tindak pidana. Dasar kewenangan dan prosedur pelaksanaannya harus diperiksa.
  5. Pembuktian objek tindak pidana. Harus dipastikan bahwa objek yang dirusak atau dinodai merupakan makam atau tanda-tanda yang berada di atas makam.
  6. Pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dan kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf harus dianalisis secara cermat.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian perkara berdasarkan Pasal 269 KUHP perlu diarahkan pada:

  1. Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana.
  2. Keberadaan dan kondisi makam atau tanda-tanda makam.
  3. Bentuk perbuatan yang dilakukan, baik berupa penodaan, perusakan, maupun penghancuran.
  4. Sifat melawan hukum dari tindakan merusak atau menghancurkan.
  5. Hubungan antara tindakan pelaku dan kondisi objek yang mengalami penodaan atau kerusakan.
  6. Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Alat bukti yang relevan dapat meliputi keterangan saksi, dokumentasi foto atau video, pemeriksaan kondisi fisik makam, keterangan ahli apabila diperlukan, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

  1. Asas Legalitas. Pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku.
  2. Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
  3. Asas Kepastian Hukum. Penafsiran mengenai penodaan, perusakan, dan penghancuran harus memiliki batasan yang jelas.
  4. Asas Proporsionalitas. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan.
  5. Asas Perlindungan Martabat Manusia. Hukum memberikan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan kepentingan keluarga yang ditinggalkan.
  6. Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Makam memiliki dimensi sosial dan budaya yang keberadaannya perlu dihormati dan dilindungi.

Penutup

Pasal 269 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap makam dan tanda-tanda yang terdapat di atasnya dari tindakan penodaan, perusakan, maupun penghancuran.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan orang yang masih hidup, tetapi juga memperhatikan nilai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia serta kepentingan keluarga dan masyarakat.

Namun, penerapan Pasal 269 KUHP harus dilakukan secara cermat dengan membedakan penodaan, perusakan, dan penghancuran serta memeriksa unsur melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta konkret.

Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer

Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer

TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer

Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer

YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer