Pendahuluan
Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum pembuktian perdata. Melalui pengakuan, seseorang membenarkan suatu fakta atau keadaan hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.
Dalam proses persidangan, pengakuan tidak dapat diperlakukan sebagai pernyataan biasa yang dapat diubah atau ditarik kembali secara bebas. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim mempunyai konsekuensi pembuktian terhadap pihak yang menyatakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata.
Konsekuensi tersebut diperkuat oleh Pasal 1926 KUHPerdata yang pada prinsipnya melarang pencabutan pengakuan di hadapan hakim. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Undang-undang memberikan pengecualian apabila pihak yang memberikan pengakuan dapat membuktikan bahwa pengakuan tersebut diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Sebaliknya, pencabutan tidak dapat dibenarkan apabila hanya didasarkan pada alasan bahwa pihak yang mengaku kemudian menyadari adanya kekeliruan dalam menerapkan atau memahami hukum.
Dengan demikian, Pasal 1926 KUHPerdata memberikan keseimbangan antara kepastian pembuktian dan perlindungan terhadap pihak yang memberikan pengakuan akibat kekeliruan faktual.
Bunyi Pasal 1926 KUHPerdata
Pasal 1926 KUHPerdata menyatakan:
“Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut, kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.”
Makna Normatif Pasal 1926 KUHPerdata
Secara normatif, Pasal 1926 KUHPerdata mengatur tiga prinsip utama.
- Pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut. Pengakuan yang telah diberikan dalam proses persidangan pada prinsipnya mengikat pihak yang menyatakannya.
- Pengecualian karena kekeliruan fakta. Pengakuan dapat dicabut apabila pemberinya mampu membuktikan bahwa pengakuan tersebut diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- Kekeliruan penerapan hukum bukan alasan pencabutan. Pihak yang memberikan pengakuan tidak dapat menariknya kembali hanya karena kemudian menyadari bahwa pemahamannya mengenai hukum atau penerapan hukum ternyata keliru.
Pembedaan tersebut mempunyai arti penting. Tidak setiap penyesalan setelah memberikan pengakuan dapat dijadikan alasan untuk mencabutnya. Harus terdapat kekeliruan faktual yang dapat dibuktikan dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan pemberian pengakuan tersebut.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 1926 KUHPerdata mempunyai beberapa tujuan hukum.
- Menjamin kepastian pembuktian. Pengakuan yang telah diberikan di hadapan hakim tidak dapat diubah secara sepihak hanya karena pihak yang mengaku berubah pikiran.
- Menjaga konsistensi proses peradilan. Para pihak harus bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan dalam persidangan.
- Melindungi pihak yang mengalami kekeliruan faktual. Hukum tetap memberikan kemungkinan pencabutan apabila pengakuan terbukti diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi.
- Mencegah penyalahgunaan hak dalam pembuktian. Pencabutan pengakuan tidak boleh digunakan sebagai strategi untuk menghindari konsekuensi hukum setelah mengetahui posisi perkara.
- Membedakan kesalahan fakta dan kesalahan hukum. Ketentuan ini mencegah pencabutan pengakuan hanya berdasarkan perubahan penilaian atau pemahaman hukum.
Dengan demikian, ratio legis Pasal 1926 adalah menjaga kepastian hukum dalam pembuktian tanpa mengabaikan keadilan bagi pihak yang memberikan pengakuan karena kekeliruan faktual yang dapat dibuktikan.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut” menunjukkan adanya larangan terhadap pencabutan pengakuan yang telah disampaikan dalam proses persidangan.
Frasa “kecuali bila dibuktikan” menunjukkan bahwa pencabutan hanya dimungkinkan apabila terdapat pembuktian mengenai keadaan yang menjadi dasar pengecualian.
Frasa “akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi” menunjukkan bahwa kekeliruan harus berkaitan dengan fakta atau keadaan yang secara objektif terjadi, bukan sekadar perubahan pendapat pemberi pengakuan.
Sementara itu, frasa “kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum” menunjukkan bahwa kesalahan dalam memahami atau menerapkan ketentuan hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menarik kembali pengakuan.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 1926 harus dibaca bersama Pasal 1866 dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1925 KUHPerdata.
Pasal 1866 menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
Pasal 1923 membedakan pengakuan yang diberikan di dalam sidang pengadilan dan pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan.
Pasal 1924 mengatur prinsip tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan beserta pengecualiannya.
Pasal 1925 menetapkan bahwa pengakuan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna terhadap orang yang memberikannya.
Selanjutnya, Pasal 1926 memberikan konsekuensi berupa larangan pencabutan pengakuan tersebut, dengan pengecualian karena kekeliruan mengenai fakta.
Dengan demikian, Pasal 1926 merupakan ketentuan yang memperkuat kepastian hukum dari pengakuan di hadapan hakim.
3. Penafsiran Teleologis
Berdasarkan tujuan pengaturannya, Pasal 1926 dimaksudkan untuk mencegah pihak yang berperkara menarik kembali pengakuan hanya karena pengakuan tersebut ternyata merugikan kepentingannya.
Namun, kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara kaku ketika pengakuan ternyata diberikan karena kesalahan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi.
Oleh karena itu, undang-undang memberikan pengecualian yang terbatas. Pihak yang mengaku harus membuktikan bahwa kekeliruan faktual tersebut benar-benar menjadi penyebab pengakuan diberikan.
Analisis Komponen Norma
1. Adanya Pengakuan di Hadapan Hakim
Komponen pertama adalah adanya pengakuan yang diberikan dalam proses pemeriksaan perkara di hadapan hakim.
Pengakuan tersebut dapat berkaitan dengan penerimaan uang, penandatanganan perjanjian, penyerahan barang, pembayaran kewajiban, atau fakta lain yang menjadi objek sengketa.
Pasal 1926 secara khusus mengatur pengakuan di hadapan hakim. Karena itu, ketentuan ini tidak boleh langsung diterapkan terhadap setiap pernyataan di luar persidangan tanpa memperhatikan aturan pembuktian yang mengaturnya.
2. Larangan Pencabutan Pengakuan
Komponen kedua adalah larangan untuk mencabut pengakuan yang telah diberikan.
Artinya, pihak yang telah membenarkan suatu fakta di hadapan hakim pada prinsipnya tidak dapat mengubah pernyataan tersebut hanya karena kemudian merasa dirugikan oleh konsekuensi pembuktiannya.
Larangan ini berhubungan dengan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1925 KUHPerdata.
Namun, larangan tersebut tidak berarti bahwa setiap pernyataan yang pernah disampaikan dalam persidangan otomatis tidak dapat dikoreksi dalam keadaan apa pun. Pengecualian yang secara khusus ditentukan Pasal 1926 tetap harus diperhatikan.
3. Adanya Kekeliruan Mengenai Peristiwa Faktual
Komponen ketiga adalah adanya kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Kekeliruan fakta atau erreur de fait merupakan keadaan ketika seseorang memberikan pengakuan berdasarkan pemahaman yang keliru terhadap suatu peristiwa atau keadaan faktual.
Sebagai contoh, seseorang mengakui bahwa dirinya telah menerima pembayaran dari pihak lawan, padahal setelah diperiksa ternyata pembayaran tersebut tidak pernah diterima olehnya.
Dalam keadaan demikian, terdapat kemungkinan bahwa pengakuan diberikan karena kekeliruan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Namun, kekeliruan tersebut harus dapat dibuktikan. Pernyataan bahwa pemberi pengakuan lupa, salah ingat, atau baru mengetahui fakta lain tidak otomatis cukup untuk membenarkan pencabutan.
4. Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kekeliruan dan Pengakuan
Komponen keempat adalah hubungan kausal antara kekeliruan faktual dan pemberian pengakuan.
Tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdapat fakta yang ternyata berbeda dari pernyataan sebelumnya. Pihak yang hendak mencabut pengakuan juga harus menunjukkan bahwa kekeliruan mengenai fakta tersebut menyebabkan dirinya memberikan pengakuan.
Dengan demikian, perlu diperiksa:
- Fakta apa yang sebenarnya terjadi.
- Fakta apa yang dipahami oleh pemberi pengakuan ketika memberikan pernyataan.
- Bagaimana kekeliruan tersebut memengaruhi isi pengakuan.
- Bukti apa yang menunjukkan adanya kekeliruan.
- Apakah pengakuan memang diberikan akibat kekeliruan tersebut.
Hubungan sebab akibat ini penting agar pengecualian Pasal 1926 tidak digunakan secara sembarangan.
5. Kekeliruan dalam Penerapan Hukum Bukan Alasan Pencabutan
Komponen kelima adalah pembatasan terhadap pencabutan pengakuan yang didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum atau erreur de droit.
Kekeliruan hukum terjadi ketika seseorang memberikan pengakuan berdasarkan pemahaman yang salah mengenai ketentuan hukum, akibat hukum, atau kualifikasi yuridis suatu peristiwa.
Sebagai contoh, seseorang mengakui telah menerima sejumlah uang dan menyatakan bahwa penerimaan tersebut merupakan pinjaman karena menganggap setiap penerimaan uang otomatis menimbulkan kewajiban utang.
Kemudian, setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum, orang tersebut mengetahui bahwa uang yang diterimanya sebenarnya merupakan pembayaran atas transaksi lain.
Apabila persoalannya hanya menyangkut perubahan pemahaman hukum tanpa adanya kekeliruan mengenai fakta yang diakui, Pasal 1926 tidak memberikan dasar untuk mencabut pengakuan tersebut.
Namun, perlu dibedakan antara kekeliruan dalam memberikan kualifikasi hukum dan kekeliruan mengenai fakta dasar yang diakui. Penentuan jenis kekeliruannya bergantung pada substansi pernyataan dan keadaan konkret perkara.
Perbedaan Kekeliruan Fakta dan Kekeliruan Hukum
| Aspek | Kekeliruan Fakta (Erreur de fait) | Kekeliruan Hukum (Erreur de droit) |
|---|---|---|
| Pengertian | Kesalahan mengenai peristiwa atau keadaan yang sebenarnya terjadi | Kesalahan memahami atau menerapkan ketentuan hukum |
| Objek kekeliruan | Fakta atau keadaan faktual | Norma, kualifikasi, atau akibat hukum |
| Contoh | Mengakui menerima pembayaran yang ternyata tidak pernah diterima | Menganggap suatu peristiwa menimbulkan akibat hukum tertentu karena salah memahami hukum |
| Kedudukan menurut Pasal 1926 | Dapat menjadi alasan pencabutan apabila dibuktikan | Tidak dapat menjadi alasan pencabutan |
| Fokus pembuktian | Kebenaran peristiwa dan hubungan kekeliruan dengan pengakuan | Kesalahan pemahaman atau penerapan hukum |
Perbedaan ini merupakan inti pengaturan Pasal 1926. Pencabutan pengakuan tidak dapat didasarkan hanya pada perubahan strategi pembelaan atau penilaian hukum setelah pengakuan diberikan.
Contoh Penerapan dalam Perkara Perdata
A mengajukan gugatan terhadap B karena dianggap belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp100.000.000.
Dalam persidangan, B menyatakan:
“Saya mengakui telah menerima pembayaran sebesar Rp100.000.000 dari A.”
Setelah persidangan, B memeriksa kembali dokumen transaksi dan menemukan bahwa uang yang dimaksud ternyata bukan pembayaran dari A, melainkan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak berbeda.
B kemudian bermaksud mencabut pengakuannya dengan alasan bahwa pengakuan tersebut diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Dalam keadaan demikian, B harus membuktikan bahwa:
- Pengakuan sebelumnya memang berkaitan dengan peristiwa yang keliru.
- Terdapat fakta objektif yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi sebagaimana diakui.
- Kekeliruan faktual tersebut menjadi penyebab B memberikan pengakuan.
- Bukti yang diajukan cukup untuk mendukung alasan pencabutan.
Apabila yang terjadi hanya perubahan pemahaman B mengenai akibat hukum dari penerimaan uang, tanpa adanya kekeliruan mengenai fakta yang diakui, alasan tersebut tidak termasuk pengecualian Pasal 1926.
Contoh ini merupakan ilustrasi konseptual, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Contoh Perbedaan dalam Praktik
A. Pencabutan karena Kekeliruan Fakta
B mengakui di hadapan hakim bahwa dirinya telah menerima barang dari A. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata barang yang dimaksud diterima oleh orang lain dengan nama yang sama.
Apabila B dapat membuktikan kekeliruan identitas tersebut dan hubungannya dengan pengakuan yang diberikan, keadaan ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan pencabutan berdasarkan Pasal 1926.
B. Pencabutan karena Kekeliruan Hukum
B mengakui bahwa dirinya telah menandatangani perjanjian dan menerima sejumlah uang. Setelah persidangan, B baru memahami bahwa perjanjian tersebut menurut pendapatnya seharusnya dikualifikasikan sebagai jenis hubungan hukum yang berbeda.
Apabila tidak terdapat kekeliruan mengenai fakta yang diakui dan persoalannya hanya menyangkut penilaian hukum, keadaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan pencabutan menurut Pasal 1926.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
1. Pasal 1866 KUHPerdata
Pasal 1866 menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
2. Pasal 1923 KUHPerdata
Pasal 1923 membedakan pengakuan yang diberikan dalam sidang pengadilan dan pengakuan di luar sidang pengadilan.
3. Pasal 1924 KUHPerdata
Pasal 1924 mengatur asas tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan beserta pengecualiannya.
4. Pasal 1925 KUHPerdata
Pasal 1925 menentukan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna terhadap orang yang memberikannya.
5. Ketentuan mengenai Kekhilafan dalam Hukum Perjanjian
Konsep kekeliruan dalam Pasal 1926 perlu dibedakan dari kekhilafan sebagai persoalan kehendak dalam pembentukan perjanjian. Keduanya dapat menggunakan terminologi yang berdekatan, tetapi mempunyai konteks dan akibat hukum yang berbeda. Kekeliruan dalam pengakuan berkaitan dengan pencabutan pernyataan pembuktian, sedangkan kekhilafan dalam perjanjian berkaitan dengan persoalan keabsahan atau kehendak para pihak dalam hubungan kontraktual.
Implementasi dalam Praktik
Pasal 1926 KUHPerdata mempunyai relevansi dalam berbagai perkara perdata, antara lain:
- Sengketa utang-piutang.
- Gugatan wanprestasi.
- Sengketa pembayaran dan pelunasan.
- Sengketa jual beli.
- Sengketa pelaksanaan perjanjian.
- Sengketa mengenai penerimaan atau penyerahan barang.
- Perkara yang melibatkan pengakuan faktual dalam persidangan.
Dalam praktik litigasi, pihak yang bermaksud mencabut pengakuan perlu menyusun argumentasi dan pembuktian secara cermat.
Langkah yang dapat dilakukan meliputi:
- Mengidentifikasi secara tepat pengakuan yang hendak dicabut.
- Menjelaskan fakta yang menjadi dasar kekeliruan.
- Menunjukkan perbedaan antara fakta yang sebenarnya terjadi dan fakta yang diakui.
- Membuktikan hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan pemberian pengakuan.
- Mengajukan dokumen, keterangan saksi, atau alat bukti lain yang relevan.
- Menjelaskan bahwa alasan pencabutan berkaitan dengan kekeliruan faktual, bukan sekadar perubahan penilaian hukum.
Sebaliknya, pihak lawan dapat menguji apakah alasan pencabutan benar-benar memenuhi pengecualian Pasal 1926 atau hanya merupakan upaya untuk menghindari konsekuensi pembuktian dari pengakuan yang telah diberikan.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Mencabut pengakuan karena berubah pikiran. Perubahan pendapat atau penyesalan tidak otomatis menjadi alasan pencabutan.
- Menyamakan kekeliruan fakta dengan kekeliruan hukum. Keduanya mempunyai konsekuensi berbeda berdasarkan Pasal 1926.
- Tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Pihak yang mencabut pengakuan harus menunjukkan bahwa kekeliruan faktual menyebabkan pengakuan diberikan.
- Menggunakan alasan kekeliruan secara terselubung. Kekeliruan penerapan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut pengakuan.
- Menganggap setiap kesalahan ingatan cukup untuk mencabut pengakuan. Kesalahan ingatan harus dikaitkan dengan fakta objektif dan didukung pembuktian.
- Mengabaikan kekuatan pembuktian pengakuan. Pengakuan di hadapan hakim mempunyai konsekuensi sebagaimana diatur Pasal 1925 KUHPerdata.
- Tidak membedakan pengakuan dan pengakuan yang disertai penjelasan. Penilaian terhadap pengakuan juga harus memperhatikan Pasal 1924 KUHPerdata.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Kepastian Hukum. Pengakuan di hadapan hakim pada prinsipnya tidak dapat dicabut secara bebas.
- Asas Keadilan. Pengecualian diberikan untuk melindungi pihak yang benar-benar memberikan pengakuan akibat kekeliruan faktual.
- Asas Kecermatan Pembuktian. Pencabutan harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Asas Itikad Baik. Para pihak tidak boleh menyalahgunakan alasan kekeliruan untuk menghindari kewajiban.
- Asas Kepastian Proses Peradilan. Pernyataan yang disampaikan dalam persidangan harus mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.
- Asas Audi et Alteram Partem. Pihak lawan harus memperoleh kesempatan untuk menanggapi alasan dan bukti yang diajukan untuk mencabut pengakuan.
Penutup
Pasal 1926 KUHPerdata mengatur bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari kekuatan pembuktian sempurna yang diberikan oleh Pasal 1925 KUHPerdata.
Namun, hukum memberikan pengecualian apabila pihak yang memberikan pengakuan dapat membuktikan bahwa pengakuan tersebut diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Sebaliknya, kekeliruan dalam memahami atau menerapkan hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menarik kembali pengakuan.
Pembedaan antara kekeliruan fakta dan kekeliruan hukum menjadi aspek paling penting dalam penerapan ketentuan ini. Pencabutan pengakuan tidak cukup didasarkan pada pernyataan bahwa pihak yang mengaku telah salah, melainkan harus disertai pembuktian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi dan hubungan kekeliruan tersebut dengan pengakuan yang diberikan.
Dengan demikian, Pasal 1926 KUHPerdata menjaga keseimbangan antara kepastian pembuktian dan keadilan, sekaligus mencegah pengakuan di hadapan hakim diperlakukan sebagai pernyataan yang dapat diubah secara sepihak tanpa dasar hukum.
Konsultasi Hukum Perdata dan Litigasi
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara perdata, sengketa pembuktian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa perjanjian, serta berbagai perkara litigasi lainnya.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
