Pendahuluan
Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum acara perdata. Melalui pengakuan, suatu fakta yang sebelumnya diperselisihkan dapat memperoleh kejelasan sehingga membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Namun, pengakuan tidak selalu disampaikan dalam bentuk pernyataan sederhana yang hanya membenarkan atau menyangkal suatu fakta. Dalam praktik, seseorang dapat mengakui suatu peristiwa, tetapi sekaligus memberikan penjelasan, syarat, atau keadaan tertentu yang menurutnya memengaruhi akibat hukum dari peristiwa tersebut.
Persoalan muncul ketika pihak yang menerima pengakuan hanya mengambil bagian yang menguntungkan baginya dan mengabaikan penjelasan yang disampaikan oleh pihak yang mengaku.
Untuk mencegah penilaian yang tidak utuh tersebut, Pasal 1924 KUHPerdata mengatur bahwa suatu pengakuan pada prinsipnya tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya.
Meskipun demikian, prinsip tersebut bukan larangan mutlak. Hakim diberikan kewenangan untuk memisahkan pengakuan apabila debitur mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu dengan tujuan membebaskan dirinya dari kewajiban.
Dengan demikian, Pasal 1924 KUHPerdata menempatkan keutuhan pengakuan sebagai prinsip umum, tetapi tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menghindari penyalahgunaan pengakuan melalui keterangan yang tidak benar.
Bunyi Pasal 1924 KUHPerdata
Pasal 1924 KUHPerdata menyatakan:
“Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.”
Makna Normatif Pasal 1924 KUHPerdata
Secara normatif, Pasal 1924 mengandung dua prinsip utama.
- Prinsip keutuhan pengakuan. Pengakuan harus dinilai secara utuh. Pihak yang menerima pengakuan tidak boleh hanya mengambil bagian yang menguntungkan dan mengabaikan penjelasan yang menyertainya apabila pemisahan tersebut merugikan pihak yang mengaku.
- Pengecualian berdasarkan kewenangan hakim. Hakim dapat memisahkan pengakuan apabila debitur mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan potongan kalimat atau bagian pernyataan yang dipilih oleh salah satu pihak.
Hakim harus memperhatikan keseluruhan substansi pengakuan, termasuk fakta tambahan yang dikemukakan oleh pihak yang mengaku.
Namun, apabila fakta tambahan tersebut terbukti palsu dan digunakan untuk menghindari kewajiban, hakim mempunyai kewenangan untuk memisahkan bagian pengakuan tersebut.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 1924 KUHPerdata mempunyai beberapa tujuan hukum.
- Melindungi pihak yang memberikan pengakuan. Pihak lawan tidak boleh menggunakan sebagian pernyataan secara selektif sehingga menghasilkan makna yang merugikan pemberi pengakuan.
- Menjaga keutuhan penilaian alat bukti. Pengakuan harus dinilai berdasarkan keseluruhan konteks dan substansinya.
- Mencegah manipulasi pengakuan. Ketentuan ini mencegah pihak yang menerima pengakuan memanfaatkan potongan pernyataan untuk membangun argumentasi yang tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.
- Mencegah penyalahgunaan hak dalam pembuktian. Pihak yang memberikan pengakuan juga tidak boleh menggunakan fakta tambahan yang ternyata palsu untuk menghindari kewajiban.
- Memberikan ruang penilaian kepada hakim. Hakim berwenang menentukan apakah pengakuan harus dipertahankan sebagai satu kesatuan atau dapat dipisahkan berdasarkan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Dengan demikian, ratio legis Pasal 1924 adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang memberikan pengakuan dan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan dalam proses pembuktian.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan” menunjukkan bahwa pengakuan pada prinsipnya harus dinilai sebagai satu kesatuan.
Frasa “sehingga merugikan orang yang memberikannya” menunjukkan tujuan perlindungan terhadap pihak yang mengakui suatu fakta. Larangan pemisahan ditujukan untuk mencegah penggunaan pengakuan secara selektif yang mengubah makna atau akibat pembuktiannya.
Sementara itu, frasa “Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu” menunjukkan adanya kewenangan khusus bagi hakim untuk menerapkan pengecualian terhadap prinsip keutuhan pengakuan.
Adapun frasa “peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya” menunjukkan bahwa pemisahan tidak dapat dilakukan hanya karena terdapat penjelasan tambahan. Harus terdapat fakta tambahan yang ternyata palsu dan digunakan oleh debitur untuk membebaskan dirinya.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 1924 harus dibaca bersama Pasal 1866 dan Pasal 1923 KUHPerdata.
Pasal 1866 menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
Pasal 1923 membedakan pengakuan menjadi pengakuan di dalam sidang pengadilan dan pengakuan di luar sidang pengadilan.
Pasal 1924 kemudian mengatur bagaimana pengakuan harus dinilai, khususnya mengenai prinsip tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan dan pengecualiannya.
Selanjutnya, Pasal 1925 dan pasal-pasal berikutnya mengatur lebih lanjut kekuatan pembuktian serta karakter pengakuan.
Dengan demikian, Pasal 1924 merupakan ketentuan mengenai cara menilai substansi pengakuan, bukan sekadar penggolongan jenis alat bukti.
3. Penafsiran Teleologis
Dari perspektif tujuan hukum, Pasal 1924 dimaksudkan untuk mencegah ketidakadilan dalam proses pembuktian.
Apabila suatu pengakuan dapat dipotong-potong secara bebas, pihak yang menerima pengakuan dapat mengambil bagian yang menguntungkan dan mengabaikan bagian lain yang sebenarnya menjelaskan atau membatasi makna pengakuan tersebut.
Sebaliknya, apabila prinsip keutuhan diterapkan secara mutlak, pihak yang mengaku dapat menyisipkan keterangan palsu untuk menghindari kewajibannya.
Oleh karena itu, undang-undang memberikan jalan tengah. Pengakuan pada prinsipnya harus dinilai secara utuh, tetapi hakim dapat memisahkannya apabila terpenuhi alasan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 1924.
Analisis Komponen Norma
1. Adanya Pengakuan
Komponen pertama adalah adanya pernyataan dari seseorang yang membenarkan suatu fakta atau keadaan hukum yang relevan dengan perkara.
Pengakuan dapat berkaitan dengan penerimaan uang, penandatanganan perjanjian, penyerahan barang, keberadaan kewajiban, atau fakta lain yang menjadi objek sengketa.
Untuk menerapkan Pasal 1924, harus terlebih dahulu diidentifikasi substansi pengakuan dan fakta apa yang sebenarnya dibenarkan oleh pihak yang mengaku.
2. Larangan Memisahkan Pengakuan
Komponen kedua adalah prinsip bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan pihak yang memberikannya.
Misalnya, B menyatakan:
“Saya memang menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000 dari A, tetapi saya telah mengembalikan seluruh pinjaman tersebut sebelum gugatan diajukan.”
Dalam pernyataan tersebut terdapat dua bagian:
- Pengakuan bahwa B menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000.
- Penjelasan bahwa pinjaman tersebut telah dikembalikan.
A tidak dapat begitu saja menggunakan bagian pertama untuk membuktikan adanya penerimaan pinjaman, kemudian mengabaikan bagian kedua tanpa memberikan dasar pembuktian yang memadai.
Kedua bagian tersebut harus dinilai dalam konteks yang utuh.
Namun, prinsip ini tidak berarti bahwa setiap penjelasan tambahan otomatis dianggap benar. Kebenaran dan relevansi penjelasan tersebut tetap dapat diperiksa berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
3. Adanya Peristiwa Tambahan yang Ternyata Palsu
Komponen ketiga adalah adanya peristiwa tambahan yang dikemukakan oleh debitur, tetapi ternyata palsu.
Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian bukan sekadar adanya perbedaan keterangan antara para pihak, melainkan apakah fakta tambahan yang dikemukakan debitur benar-benar terbukti tidak benar.
Pernyataan yang belum terbukti tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai peristiwa palsu.
Hakim harus memeriksa fakta dan alat bukti yang relevan sebelum menyimpulkan bahwa keterangan tambahan tersebut ternyata palsu.
4. Adanya Tujuan untuk Membebaskan Diri dari Kewajiban
Komponen keempat adalah tujuan debitur mengemukakan peristiwa yang ternyata palsu, yaitu untuk membebaskan dirinya dari kewajiban.
Artinya, fakta tambahan tersebut digunakan sebagai alasan untuk menghindari atau meniadakan tanggung jawab yang menjadi pokok perkara.
Sebagai contoh, debitur mengakui telah menerima pinjaman, tetapi mengemukakan bahwa seluruh utang telah dibayar melalui suatu transaksi yang ternyata tidak pernah terjadi.
Apabila fakta tersebut terbukti palsu dan digunakan untuk membebaskan dirinya, hakim dapat mempertimbangkan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 1924.
5. Kewenangan Hakim Memisahkan Pengakuan
Komponen kelima adalah kewenangan hakim untuk memisahkan pengakuan dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Kewenangan tersebut bukan kewenangan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang.
Hakim harus menjelaskan dasar mengapa bagian tertentu dari pengakuan dapat dipisahkan, khususnya mengenai:
- Bagian pernyataan yang merupakan pengakuan.
- Bagian yang merupakan fakta tambahan.
- Alasan fakta tambahan dinilai palsu.
- Hubungan fakta tambahan tersebut dengan tujuan membebaskan debitur.
- Akibat pembuktian setelah pengakuan dipisahkan.
Dengan demikian, pemisahan pengakuan harus mempunyai dasar faktual dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Asas Tidak Dapat Dipisah-pisahkannya Pengakuan (Ondeelbaarheid van de Bekentenis)
Dalam doktrin hukum pembuktian, prinsip yang terkandung dalam Pasal 1924 dikenal sebagai ondeelbaarheid van de bekentenis, yaitu asas tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan.
Prinsip ini menghendaki agar pengakuan dinilai secara utuh, terutama ketika pihak yang mengaku memberikan penjelasan yang berkaitan langsung dengan fakta yang diakuinya.
Secara konseptual, asas tersebut mencegah pihak lawan melakukan pemilihan bagian pengakuan secara sepihak.
Misalnya, seseorang mengakui telah menerima sejumlah uang, tetapi sekaligus menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan pembayaran atas kewajiban lain, bukan pinjaman.
Dalam keadaan demikian, pengakuan mengenai penerimaan uang tidak boleh langsung disamakan dengan pengakuan adanya utang.
Hakim harus menilai keseluruhan pernyataan dan bukti yang relevan untuk menentukan karakter hubungan hukum para pihak.
Pengecualian: Pengakuan dengan Keterangan Tambahan yang Ternyata Palsu
Pasal 1924 memberikan pengecualian terhadap asas tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan.
Pengecualian ini berlaku ketika debitur mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.
Contohnya:
B mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000 dari A. Namun, B menyatakan bahwa utang tersebut telah dilunasi melalui pembayaran sebesar Rp100.000.000 pada tanggal tertentu.
Setelah diperiksa, ternyata bukti pembayaran yang digunakan B tidak benar dan peristiwa pembayaran tersebut tidak pernah terjadi.
Dalam keadaan demikian, hakim berwenang memisahkan pengakuan mengenai penerimaan pinjaman dari keterangan tambahan mengenai pelunasan yang ternyata palsu.
Akibatnya, pengakuan mengenai penerimaan pinjaman dapat dinilai tersendiri, sedangkan keterangan mengenai pelunasan tidak dapat dipertahankan sebagai alasan untuk membebaskan B dari kewajibannya.
Meskipun demikian, hakim tetap harus menilai seluruh alat bukti dan tidak boleh menganggap bahwa setiap keterangan tambahan yang dibantah otomatis merupakan keterangan palsu.
Perbedaan Pengakuan yang Tidak Dapat Dipisahkan dan Pengakuan yang Dapat Dipisahkan
| Aspek | Pengakuan Tidak Dapat Dipisahkan | Pengakuan Dapat Dipisahkan |
|---|---|---|
| Prinsip | Pengakuan dinilai secara utuh | Bagian pengakuan dapat dinilai secara terpisah |
| Dasar | Prinsip umum Pasal 1924 | Pengecualian Pasal 1924 |
| Keadaan | Tidak terdapat alasan pengecualian | Debitur mengemukakan peristiwa yang ternyata palsu |
| Tujuan | Melindungi pemberi pengakuan dari pemisahan yang merugikan | Mencegah penggunaan keterangan palsu untuk menghindari kewajiban |
| Kewenangan | Pengakuan dipertimbangkan secara menyeluruh | Hakim berwenang memisahkan pengakuan |
Contoh Penerapan dalam Perkara Perdata
A mengajukan gugatan wanprestasi terhadap B karena B tidak membayar pinjaman sebesar Rp150.000.000.
Dalam persidangan, B menyatakan:
“Saya mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000 dari A, tetapi pinjaman tersebut telah saya lunasi melalui pembayaran tunai pada tanggal 10 Januari.”
A membantah pernyataan tersebut dan mengajukan bukti bahwa tidak pernah terjadi pembayaran sebagaimana disebutkan B.
Setelah memeriksa alat bukti, hakim menemukan bahwa dokumen yang digunakan B untuk mendukung klaim pelunasan ternyata palsu dan peristiwa pembayaran tersebut tidak pernah terjadi.
Dalam keadaan demikian, hakim dapat mempertimbangkan Pasal 1924 KUHPerdata untuk memisahkan:
- Pengakuan B mengenai penerimaan pinjaman sebesar Rp150.000.000.
- Keterangan tambahan B mengenai pelunasan utang yang ternyata palsu.
Pemisahan tersebut memungkinkan pengakuan mengenai penerimaan pinjaman dinilai secara tersendiri, sedangkan keterangan mengenai pelunasan tidak dapat digunakan untuk membebaskan B dari kewajiban.
Contoh ini merupakan ilustrasi konseptual, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
1. Pasal 1866 KUHPerdata
Pasal 1866 menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
2. Pasal 1923 KUHPerdata
Pasal 1923 membedakan pengakuan yang diberikan dalam sidang pengadilan dan pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan.
3. Pasal 1925 KUHPerdata
Pasal 1925 mengatur kekuatan pembuktian pengakuan yang diberikan di hadapan hakim.
4. Pasal 1926 KUHPerdata
Pasal 1926 berkaitan dengan penarikan kembali pengakuan dalam keadaan tertentu.
5. Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdata
Kedua ketentuan tersebut mengatur lebih lanjut pengakuan di luar pengadilan dan batas penilaiannya sebagai alat bukti.
Implementasi dalam Praktik
Pasal 1924 KUHPerdata mempunyai relevansi dalam berbagai perkara perdata, antara lain:
- Sengketa utang-piutang.
- Gugatan wanprestasi.
- Sengketa jual beli.
- Sengketa pembayaran dan pelunasan kewajiban.
- Sengketa pelaksanaan perjanjian.
- Perkara yang melibatkan pengakuan disertai bantahan atau keterangan tambahan.
- Perkara yang melibatkan dugaan penggunaan dokumen atau keterangan palsu.
Dalam praktik litigasi, advokat perlu memperhatikan beberapa hal:
- Mengidentifikasi bagian pernyataan yang benar-benar merupakan pengakuan.
- Memisahkan secara analitis pengakuan dan keterangan tambahan tanpa langsung menganggap keduanya dapat dipisahkan secara hukum.
- Memeriksa hubungan antara pengakuan dan fakta tambahan.
- Menguji kebenaran fakta tambahan melalui alat bukti.
- Menilai apakah fakta tambahan tersebut digunakan untuk membebaskan debitur dari kewajibannya.
- Menyusun argumentasi mengenai penerapan prinsip keutuhan atau pengecualian pemisahan pengakuan.
Bagi pihak yang mengajukan gugatan, penting untuk tidak hanya mengutip bagian pengakuan yang menguntungkan, tetapi juga menjelaskan mengapa keterangan tambahan pihak lawan tidak dapat dipertahankan.
Sebaliknya, bagi pihak yang memberikan pengakuan, penting untuk menunjukkan bahwa penjelasan tambahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks pengakuan dan didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Pengakuan dipotong secara selektif. Pihak yang menerima pengakuan hanya mengambil bagian yang menguntungkan dan mengabaikan penjelasan yang menyertainya.
- Setiap keterangan tambahan dianggap sebagai fakta yang benar. Penjelasan tambahan tetap harus dinilai berdasarkan bukti.
- Setiap keterangan tambahan yang dibantah dianggap palsu. Perbedaan pendapat atau bantahan belum membuktikan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa palsu.
- Mengabaikan tujuan membebaskan diri. Pengecualian Pasal 1924 mensyaratkan adanya hubungan antara peristiwa palsu dan tujuan debitur membebaskan dirinya.
- Hakim memisahkan pengakuan tanpa pertimbangan memadai. Pemisahan harus didasarkan pada alasan faktual dan hukum yang jelas.
- Menyamakan pengakuan dengan pengakuan atas seluruh hubungan hukum. Pengakuan mengenai satu fakta tidak otomatis berarti pengakuan terhadap seluruh unsur kewajiban.
- Tidak membedakan prinsip umum dan pengecualian. Asas keutuhan pengakuan tetap menjadi prinsip dasar, sedangkan pemisahan merupakan pengecualian yang harus mempunyai dasar.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Keutuhan Pengakuan (Ondeelbaarheid van de Bekentenis). Pengakuan pada prinsipnya harus dinilai secara utuh.
- Asas Kepastian Hukum. Penilaian terhadap pengakuan harus mengikuti ketentuan pembuktian yang berlaku.
- Asas Itikad Baik. Para pihak tidak boleh menggunakan keterangan palsu untuk menghindari kewajiban hukum.
- Asas Keadilan. Pengakuan tidak boleh dipergunakan secara selektif sehingga menghasilkan penilaian yang tidak adil.
- Asas Kecermatan Hakim. Hakim harus memeriksa substansi dan konteks pengakuan sebelum menentukan apakah pengakuan dapat dipisahkan.
- Asas Audi et Alteram Partem. Para pihak harus memperoleh kesempatan untuk menjelaskan dan membantah pengakuan maupun keterangan tambahan yang diajukan.
Penutup
Pasal 1924 KUHPerdata mengatur prinsip tidak dapat dipisah-pisahkannya pengakuan (ondeelbaarheid van de bekentenis) sebagai perlindungan terhadap pihak yang memberikan pengakuan.
Prinsip tersebut menghendaki agar pengakuan dinilai secara utuh sehingga pihak yang menerima pengakuan tidak dapat mengambil bagian yang menguntungkan dan mengabaikan penjelasan yang menyertainya apabila pemisahan tersebut merugikan pemberi pengakuan.
Namun, prinsip tersebut mempunyai pengecualian. Hakim berwenang memisahkan pengakuan apabila debitur mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.
Dengan demikian, Pasal 1924 menyeimbangkan dua kepentingan hukum, yaitu perlindungan terhadap keutuhan pengakuan dan pencegahan penyalahgunaan pengakuan melalui keterangan yang tidak benar.
Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan ini menuntut pemeriksaan yang cermat terhadap substansi pengakuan, kebenaran fakta tambahan, tujuan penyampaiannya, serta alasan hukum yang mendasari pemisahan.
Konsultasi Hukum Perdata dan Litigasi
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara perdata, sengketa pembuktian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa perjanjian, serta berbagai perkara litigasi lainnya.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
