Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Komunikasi melalui jaringan kabel maupun nirkabel memungkinkan informasi disampaikan secara cepat, tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan komunikasi elektronik. Salah satu ancaman yang muncul adalah tindakan mengakses atau mengintersepsi transmisi informasi elektronik yang tidak ditujukan untuk konsumsi publik.
Dalam konteks tersebut, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan terhadap tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat nonpublik secara melawan hukum. Ketentuan ini juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap penyiaran atau penyebarluasan hasil pembicaraan maupun perekaman tersebut.
Pengaturan ini pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan komunikasi, integritas transmisi elektronik, dan kepentingan privat seseorang. Namun, penerapannya harus dilakukan secara cermat agar tidak mencampuradukkan tindakan intersepsi yang dilarang dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum.
Bunyi Pasal 258 KUHP
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
Makna Normatif dan Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 258 KUHP mengandung dua bentuk utama larangan pidana. Pertama, tindakan intersepsi atau manipulasi terhadap transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Kedua, tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman yang diperoleh melalui tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ratio legis ketentuan ini dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi elektronik dari campur tangan yang tidak memiliki dasar hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi komunikasi, tetapi juga mencakup integritas proses transmisi informasi.
Dengan demikian, objek perlindungan Pasal 258 tidak terbatas pada percakapan pribadi dalam pengertian konvensional. Norma ini juga menjangkau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik melalui jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 258 Ayat (1)
Untuk menentukan terpenuhinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu dianalisis beberapa unsur berikut.
- Setiap OrangUnsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penentuan pelaku harus didasarkan pada bukti mengenai keterlibatan konkret orang tersebut dalam tindakan yang dilarang.
- Secara melawan hukumUnsur melawan hukum merupakan unsur penting yang membedakan intersepsi yang dilarang dari tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan atau dasar hukum yang sah.Tidak setiap tindakan mendengarkan, merekam, atau mengakses komunikasi elektronik secara otomatis merupakan tindak pidana. Harus dinilai apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang membenarkannya.
- Mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatatUnsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan alternatif yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda.a. Mendengarkan, yaitu tindakan memperoleh atau menangkap isi transmisi komunikasi elektronik melalui sarana tertentu.b. Merekam, yaitu tindakan mengabadikan atau menyimpan isi komunikasi elektronik agar dapat didengar atau digunakan kembali.c. Membelokkan, yaitu tindakan mengalihkan jalur atau tujuan transmisi informasi elektronik dari jalur atau penerima yang semestinya.d. Mengubah, yaitu tindakan melakukan modifikasi terhadap informasi yang sedang ditransmisikan.e. Menghambat, yaitu tindakan mengganggu atau menghalangi berlangsungnya transmisi informasi elektronik.f. Mencatat, yaitu tindakan mereproduksi atau mendokumentasikan informasi yang diperoleh dari transmisi elektronik dalam bentuk catatan atau rekaman data.Penggunaan frasa “dan/atau” menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi. Oleh karena itu, pembuktian tidak mensyaratkan seluruh bentuk perbuatan harus dilakukan sekaligus.
- Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publikObjek tindak pidana adalah transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.Unsur ini memiliki arti penting karena membatasi ruang lingkup objek perlindungan. Informasi yang memang ditujukan untuk konsumsi publik tidak serta-merta termasuk dalam kategori objek yang dimaksud oleh ketentuan ini.Penilaian mengenai sifat nonpublik harus memperhatikan karakter komunikasi, tujuan transmisi, pihak yang berhak menerima, pengaturan akses, serta konteks penyampaian informasi tersebut.
- Menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabelKetentuan ini memperlihatkan bahwa media transmisi bukan merupakan pembatas berlakunya norma. Intersepsi dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi berbasis kabel maupun teknologi nirkabel.Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan mencakup berbagai bentuk komunikasi elektronik sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Karakteristik Tindak Pidana dan Bentuk Perbuatannya
Pasal 258 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dirumuskan melalui beberapa bentuk perbuatan alternatif. Sifat alternatif tersebut terlihat dari penggunaan kata “mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat”.
Karakteristik lainnya adalah adanya unsur melawan hukum dan objek berupa transmisi yang tidak bersifat publik. Artinya, keberadaan teknologi penyadapan atau kemampuan teknis untuk mengakses komunikasi tidak dengan sendirinya menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penuntut umum tetap harus membuktikan bahwa tindakan konkret terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dan dilakukan secara melawan hukum.
Dari sisi konstruksi delik, perlu dibedakan antara tindakan memperoleh informasi melalui intersepsi, tindakan memanipulasi transmisi, dan tindakan menghambat komunikasi. Ketiganya memiliki karakter teknis dan akibat yang mungkin berbeda, meskipun ditempatkan dalam satu rumusan pasal.
Analisis Pasal 258 Ayat (2): Penyiaran atau Penyebarluasan Hasil Intersepsi
Ayat (2) mengatur tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan meliputi:
- Setiap Orang, sebagai subjek hukum yang melakukan penyiaran atau penyebarluasan.
- Menyiarkan atau menyebarluaskan, sebagai bentuk perbuatan yang dilarang.
- Hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai objek yang disiarkan atau disebarluaskan.
Frasa “menyiarkan atau menyebarluaskan” menunjukkan bahwa norma ini menjangkau tindakan menyampaikan hasil pembicaraan atau perekaman kepada pihak lain atau kepada khalayak melalui berbagai sarana komunikasi.
Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) merujuk secara langsung kepada hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dengan demikian, penerapan ayat (2) harus memperhatikan asal-usul informasi atau rekaman yang disebarluaskan serta keterkaitannya dengan perbuatan yang dirumuskan dalam ayat (1).
Dalam praktik, perlu dibedakan antara orang yang melakukan intersepsi dan orang yang kemudian menyebarluaskan hasilnya. Kedua perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang yang sama maupun oleh orang yang berbeda. Apabila dilakukan oleh orang yang berbeda, pertanggungjawaban pidana masing-masing harus dinilai berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan keterlibatan individualnya.
Pengecualian Berdasarkan Pasal 258 Ayat (3)
Ayat (3) menentukan bahwa ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap larangan intersepsi dalam ayat (1). Artinya, tindakan yang secara lahiriah menyerupai perbuatan mendengarkan, merekam, atau mengakses transmisi informasi elektronik tidak dapat langsung dinilai sebagai tindak pidana apabila dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang sah.
Namun, pengecualian tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas. Pelaksanaan kewenangan tetap harus sesuai dengan dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, prosedur, tujuan, dan batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang sah.
Perlu dicatat bahwa rumusan ayat (3) secara eksplisit merujuk pada ketentuan ayat (1). Oleh karena itu, pengecualian tersebut tidak boleh secara otomatis diperluas untuk menghapus pertanggungjawaban atas tindakan penyiaran atau penyebarluasan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Penilaian terhadap ayat (2) tetap memerlukan analisis tersendiri berdasarkan unsur delik dan dasar pembenar atau pemaaf yang relevan.
Keterkaitan dengan Perlindungan Data dan Sistem Elektronik
Pasal 258 KUHP memiliki keterkaitan konseptual dengan rezim hukum informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aspek pemanfaatan teknologi informasi, termasuk perlindungan terhadap sistem dan informasi elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi dan hak subjek data.
Meskipun terdapat irisan kepentingan hukum, ketiga rezim tersebut tidak boleh disamakan. Pasal 258 KUHP berfokus pada tindakan terhadap transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik serta penyebarluasan hasil pembicaraan atau perekamannya. Adapun ketentuan dalam rezim hukum lain dapat memiliki objek, unsur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Dalam suatu perkara konkret, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan asas legalitas, ketepatan kualifikasi perbuatan, hubungan antarperaturan, serta larangan menerapkan ketentuan pidana secara analogis.
Pembuktian dalam Praktik
Pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 258 KUHP membutuhkan pemeriksaan terhadap aspek perbuatan, objek elektronik, sifat komunikasi, dan unsur melawan hukum.
Beberapa aspek pembuktian yang relevan antara lain:
- Identifikasi transmisi elektronik. Harus dibuktikan adanya transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menjadi objek tindakan.
- Sifat nonpublik komunikasi. Perlu dibuktikan bahwa transmisi tersebut tidak ditujukan untuk konsumsi publik.
- Bentuk tindakan pelaku. Harus diidentifikasi apakah pelaku mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi.
- Unsur melawan hukum. Harus diperiksa apakah pelaku memiliki hak, persetujuan, kewenangan, atau dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut.
- Keterkaitan pelaku dengan alat atau sistem. Pemeriksaan perangkat, aplikasi, akun, jaringan, log aktivitas, metadata, dan data teknis lainnya dapat membantu mengidentifikasi tindakan serta keterlibatan pelaku.
- Penyiaran atau penyebarluasan. Untuk penerapan ayat (2), harus dibuktikan adanya tindakan penyiaran atau penyebarluasan dan hubungan objek yang disebarluaskan dengan pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik, keaslian, integritas, relevansi, dan cara perolehan bukti harus diperhatikan. Pemeriksaan forensik digital dapat diperlukan untuk menjelaskan bagaimana informasi diperoleh, apakah terdapat perubahan terhadap data, serta siapa yang melakukan tindakan tertentu.
Permasalahan Hukum yang Berpotensi Timbul
Terdapat beberapa persoalan interpretasi yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 258 KUHP.
Pertama, batasan mengenai informasi elektronik yang “tidak bersifat publik”. Tidak seluruh komunikasi yang berlangsung melalui jaringan elektronik otomatis merupakan komunikasi privat. Sifat komunikasi harus ditentukan berdasarkan konteks dan karakteristik transmisi.
Kedua, batas antara tindakan merekam yang melawan hukum dan tindakan merekam yang memiliki dasar hukum. Dalam praktik, persoalan ini dapat muncul ketika suatu tindakan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, pengamanan sistem, atau pelaksanaan kewenangan tertentu. Penilaian tetap harus didasarkan pada legalitas tindakan dan konteks pelaksanaannya.
Ketiga, hubungan antara pelaku intersepsi dan pihak yang menyebarluaskan hasilnya. Penyebarluasan tidak selalu dilakukan oleh orang yang sama dengan pihak yang melakukan perekaman. Oleh karena itu, pembuktian pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara individual.
Keempat, perbedaan ancaman pidana denda antara ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan rumusan yang dikutip, ayat (1) menentukan denda paling banyak kategori VI, sedangkan ayat (2) menentukan denda paling banyak kategori IV. Perbedaan ini perlu diperhatikan dalam menentukan ancaman pidana yang relevan terhadap masing-masing perbuatan.
Kelima, ruang lingkup pengecualian ayat (3). Karena rumusannya secara eksplisit merujuk pada ayat (1), perlu kehati-hatian dalam menentukan apakah suatu tindakan penyiaran atau penyebarluasan dapat dibenarkan berdasarkan dasar hukum lain. Pengecualian tidak boleh diperluas tanpa landasan normatif yang memadai.
Contoh Kasus
Seseorang memasang perangkat tertentu untuk menangkap dan merekam komunikasi elektronik pribadi antara dua orang melalui jaringan nirkabel tanpa hak atau persetujuan yang sah. Hasil rekaman tersebut kemudian disimpan dan diserahkan kepada pihak lain.
Dalam perkara tersebut, tindakan menangkap dan merekam transmisi dapat dianalisis berdasarkan Pasal 258 ayat (1), sepanjang seluruh unsur deliknya terbukti, termasuk sifat nonpublik komunikasi dan unsur melawan hukum.
Apabila orang tersebut kemudian menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman, tindakan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ayat (2).
Sebaliknya, apabila intersepsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang sah, pengecualian dalam ayat (3) perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, legalitas tindakan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
Beberapa asas hukum yang relevan dalam memahami Pasal 258 KUHP adalah:
- Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege). Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- Asas Kepastian Hukum (Lex Certa). Rumusan unsur tindak pidana harus diterapkan secara jelas dan tidak diperluas melalui interpretasi yang merugikan terdakwa.
- Asas Perlindungan Privasi. Kerahasiaan komunikasi merupakan salah satu kepentingan hukum yang perlu dilindungi dari intervensi tanpa dasar yang sah.
- Asas Proporsionalitas. Pelaksanaan kewenangan untuk melakukan intersepsi harus sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai dan dibatasi oleh ketentuan hukum.
- Asas Pertanggungjawaban Pidana Individual. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan kesalahannya sendiri.
Penutup
Pasal 258 KUHP memberikan perlindungan pidana terhadap transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari tindakan intersepsi secara melawan hukum. Norma ini juga menjangkau penyiaran atau penyebarluasan hasil pembicaraan maupun perekaman yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
Dalam penerapannya, penegak hukum harus membedakan tindakan intersepsi, manipulasi transmisi, penghambatan komunikasi, dan penyebarluasan hasil intersepsi. Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki atau menguasai suatu rekaman elektronik. Harus dibuktikan pula bagaimana rekaman tersebut diperoleh, sifat komunikasi yang menjadi objeknya, bentuk perbuatan pelaku, serta ada atau tidaknya dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut.
Dengan demikian, Pasal 258 KUHP harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan komunikasi elektronik dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
