1. Pendahuluan
Pasal 255 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP. Pengecualian ini diberikan kepada orang yang apabila menyampaikan informasi mengenai permufakatan jahat atau niat melakukan tindak pidana kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam, justru dapat menghadapi risiko penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengannya.
Ketentuan ini mencerminkan pertimbangan bahwa kewajiban hukum untuk mencegah tindak pidana tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi, hubungan kekeluargaan, dan hak-hak tertentu yang diakui oleh hukum.
Selain itu, Pasal 255 juga memberikan perlindungan terhadap orang yang, berdasarkan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga, tetapi juga mengakui adanya pembatasan kewajiban memberikan keterangan yang bersumber dari ketentuan hukum mengenai kesaksian.
2. Bunyi Pasal 255 KUHP
Pasal 255 KUHP menyatakan:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurrs atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau mantan suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.”
3. Kedudukan Pasal 255 dalam Sistem Pengaturan KUHP
Pasal 255 merupakan ketentuan pengecualian yang berkaitan langsung dengan Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP.
Pasal 253 mengatur kewajiban memberitahukan adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu. Pasal 254 mengatur kewajiban memberitahukan adanya niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu serta pengetahuan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan ketika akibatnya masih dapat dicegah.
Kedua pasal tersebut pada dasarnya membebankan kewajiban pemberitahuan dalam keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, Pasal 255 membatasi penerapan kewajiban tersebut apabila pemberitahuan justru dapat menimbulkan bahaya penuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang secara khusus dilindungi.
Dengan demikian, Pasal 255 tidak menciptakan tindak pidana baru, melainkan memberikan pengecualian terhadap kewajiban yang diatur dalam dua pasal sebelumnya.
4. Unsur dan Ruang Lingkup Pengecualian Pasal 255 KUHP
Pasal 255 KUHP tidak dirumuskan dalam bentuk tindak pidana, melainkan sebagai ketentuan yang memberikan pengecualian. Oleh karena itu, pembahasannya lebih tepat diarahkan pada persyaratan dan ruang lingkup perlindungan yang diberikan.
a. Ketentuan Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP
Pengecualian dalam Pasal 255 secara tegas hanya berlaku terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP.
Artinya, ketentuan ini tidak dapat secara otomatis diperluas menjadi pengecualian terhadap seluruh kewajiban pelaporan atau pemberitahuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Pembatasan tersebut penting karena pengecualian terhadap kewajiban hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas.
b. Jika Memberitahukan Akan Mendatangkan Bahaya Penuntutan Pidana bagi Diri Sendiri
Kategori pertama adalah keadaan ketika seseorang berpotensi menghadapi penuntutan pidana apabila menyampaikan informasi kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
Ketentuan ini memiliki hubungan dengan prinsip perlindungan terhadap seseorang agar tidak dipaksa menempatkan dirinya sendiri dalam risiko penuntutan pidana melalui pemberian informasi.
Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, perlindungan tersebut berkaitan dengan prinsip privilege against self-incrimination, yaitu perlindungan terhadap seseorang dari kewajiban memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri dalam proses pidana.
Namun, perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 255 secara khusus mengatur pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 253 dan Pasal 254. Oleh karena itu, ruang lingkupnya harus ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut dan tidak serta-merta disamakan dengan seluruh bentuk hak untuk tidak memberikan keterangan dalam setiap proses hukum.
c. Perlindungan terhadap Keluarga Sedarah
Pasal 255 juga memberikan pengecualian apabila pemberitahuan berpotensi mendatangkan bahaya penuntutan pidana terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal.
Hubungan keluarga sedarah merupakan hubungan kekeluargaan yang timbul karena pertalian darah.
Dalam garis lurus, hubungan tersebut mencakup hubungan antara seseorang dengan orang tua, anak, kakek, nenek, cucu, dan keturunan lainnya.
Sementara itu, garis menyamping mencakup hubungan keluarga yang tidak berada dalam satu garis keturunan langsung, seperti saudara kandung, paman, bibi, keponakan, atau kerabat lain sesuai derajat hubungan darahnya.
Pengecualian ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempertimbangkan hubungan kekeluargaan sebagai kepentingan yang patut memperoleh perlindungan dalam keadaan tertentu.
d. Perlindungan terhadap Keluarga Semenda
Selain keluarga sedarah, Pasal 255 juga menyebut keluarga semenda.
Hubungan semenda merupakan hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan, bukan karena pertalian darah secara langsung.
Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak hanya mencakup keluarga berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga hubungan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.
Penerapannya tetap harus memperhatikan batas garis dan derajat hubungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 255.
e. Hubungan Keluarga dari Suami atau Istri maupun Mantan Suami atau Istri
Rumusan Pasal 255 secara khusus menyebut hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya maupun mantan suami atau istrinya.
Penyebutan mantan suami atau istri menunjukkan bahwa perlindungan yang dirumuskan dalam pasal tersebut tidak semata-mata bergantung pada masih berlangsungnya hubungan perkawinan.
Dengan demikian, hubungan keluarga tertentu dari mantan pasangan juga termasuk dalam cakupan pengecualian sepanjang memenuhi batas hubungan yang ditentukan dalam pasal.
Namun, penentuan derajat hubungan keluarga harus dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan hukum mengenai hubungan darah, hubungan semenda, dan penghitungan derajat kekeluargaan.
f. Perlindungan terhadap Orang Lain karena Jabatan atau Profesi
Kategori berikutnya adalah orang lain yang apabila dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.
Unsur ini memiliki karakteristik berbeda dari perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga.
Perlindungan diberikan berdasarkan adanya ketentuan hukum yang memungkinkan seseorang dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi terhadap orang tertentu karena hubungan jabatan atau profesinya.
Dengan demikian, tidak setiap hubungan profesional secara otomatis melahirkan pengecualian. Harus terdapat dasar hukum yang memang memungkinkan orang tersebut dibebaskan menjadi saksi terhadap pihak yang bersangkutan.
Ketentuan ini relevan untuk menjaga perlindungan terhadap hubungan profesional tertentu yang oleh hukum diberikan kedudukan khusus, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.
5. Rasionalitas Pengaturan: Perlindungan terhadap Diri Sendiri, Keluarga, dan Hubungan Profesional
Pasal 255 KUHP mencerminkan adanya pertimbangan kepentingan hukum yang berpotensi saling berhadapan.
Di satu sisi, Pasal 253 dan Pasal 254 mengatur kewajiban pemberitahuan untuk mencegah tindak pidana atau akibat yang membahayakan nyawa orang. Di sisi lain, kewajiban tersebut dapat menempatkan seseorang dalam situasi yang berisiko terhadap dirinya sendiri, keluarganya, atau pihak lain yang memiliki perlindungan hukum berdasarkan jabatan maupun profesi.
Pembentuk undang-undang melalui Pasal 255 memberikan batasan terhadap kewajiban pemberitahuan agar tidak diterapkan secara mutlak.
Rasionalitas pengaturan ini dapat dipahami melalui beberapa pertimbangan:
- Perlindungan terhadap diri sendiri, agar seseorang tidak ditempatkan dalam posisi yang dapat menimbulkan risiko penuntutan pidana terhadap dirinya melalui pemberitahuan yang diwajibkan.
- Perlindungan terhadap keluarga, dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan konsekuensi sosial maupun hukum yang mungkin timbul.
- Perlindungan hubungan profesional, apabila hukum secara khusus memberikan kemungkinan pembebasan seseorang dari kewajiban menjadi saksi terhadap pihak tertentu.
- Keseimbangan kepentingan hukum, yaitu menjaga kepentingan pencegahan tindak pidana tanpa mengabaikan perlindungan hukum yang telah diakui oleh undang-undang.
Dengan demikian, Pasal 255 merupakan instrumen pembatas terhadap kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 253 dan Pasal 254.
6. Hubungan dengan Prinsip Perlindungan terhadap Diri Sendiri dari Penuntutan Pidana
Dalam doktrin hukum, prinsip privilege against self-incrimination berkaitan dengan perlindungan seseorang agar tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk memberatkan dirinya sendiri dalam proses pidana.
Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 255, khususnya ketika pemberitahuan mengenai permufakatan jahat atau niat melakukan tindak pidana justru berpotensi mendatangkan penuntutan pidana terhadap orang yang diwajibkan memberikan informasi.
Namun, terdapat perbedaan ruang lingkup yang perlu diperhatikan. Pasal 255 mengatur pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 253 dan Pasal 254, sedangkan prinsip perlindungan terhadap tindakan menyalahkan diri sendiri dapat dibahas lebih luas dalam konteks hukum acara pidana dan perlindungan hak tersangka maupun terdakwa.
Oleh karena itu, Pasal 255 tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kewajiban hukum untuk memberikan informasi atau keterangan. Pengecualian hanya berlaku dalam ruang lingkup dan keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Batasan Penerapan Pasal 255 KUHP
Meskipun memberikan pengecualian, Pasal 255 tidak dapat diterapkan secara tanpa batas.
Beberapa hal perlu diperhatikan dalam penerapannya:
- Pengecualian hanya berlaku terhadap kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP.
- Harus terdapat potensi bahaya penuntutan pidana terhadap diri sendiri atau pihak yang termasuk dalam kategori hubungan keluarga yang disebutkan dalam pasal.
- Hubungan keluarga harus sesuai dengan garis dan derajat yang ditentukan.
- Untuk kategori orang lain karena jabatan atau profesi, harus terdapat dasar hukum yang memungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.
- Pengecualian tidak boleh diperluas melalui analogi terhadap pihak atau hubungan yang tidak termasuk dalam rumusan pasal.
Dengan demikian, penerapan Pasal 255 harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap hubungan hukum, potensi penuntutan pidana, dan dasar pembebasan menjadi saksi yang relevan.
8. Aspek Pembuktian dan Penerapan dalam Praktik
Dalam penerapan Pasal 255 KUHP, terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa untuk menentukan apakah seseorang dapat menggunakan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan.
Pertama, harus dipastikan bahwa kewajiban yang dimaksud memang berasal dari Pasal 253 atau Pasal 254 KUHP.
Kedua, harus diperiksa apakah pemberitahuan tersebut berpotensi mendatangkan bahaya penuntutan pidana terhadap diri sendiri atau pihak yang termasuk dalam kategori keluarga yang dilindungi.
Ketiga, apabila pengecualian didasarkan pada hubungan keluarga, perlu dibuktikan hubungan sedarah atau semenda beserta garis dan derajatnya.
Keempat, apabila pengecualian didasarkan pada jabatan atau profesi, perlu diidentifikasi ketentuan hukum yang memungkinkan orang tersebut dibebaskan menjadi saksi terhadap pihak yang bersangkutan.
Dokumen kependudukan, dokumen perkawinan, keterangan keluarga, dokumen profesi, serta ketentuan hukum mengenai hak untuk dibebaskan menjadi saksi dapat menjadi bahan pemeriksaan sesuai dengan dasar pengecualian yang digunakan.
Dengan demikian, Pasal 255 bukan sekadar memberikan alasan subjektif untuk tidak menyampaikan informasi. Pengecualian harus memiliki dasar faktual dan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Kesimpulan
Pasal 255 KUHP merupakan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP.
Pengecualian tersebut diberikan apabila pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam berpotensi mendatangkan bahaya penuntutan pidana terhadap diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam batas hubungan yang ditentukan, maupun orang lain yang berdasarkan jabatan atau profesinya dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap pihak tersebut.
Secara konseptual, ketentuan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kepentingan pencegahan tindak pidana dengan perlindungan terhadap hak dan hubungan hukum tertentu.
Namun, penerapannya harus dilakukan secara terbatas dan cermat. Tidak setiap hubungan keluarga atau hubungan profesional dapat dijadikan dasar pengecualian. Harus dibuktikan bahwa keadaan yang menjadi dasar perlindungan benar-benar termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 255 KUHP.
Pada akhirnya, Pasal 255 menegaskan bahwa kewajiban hukum untuk mencegah tindak pidana bukanlah kewajiban yang bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu, hukum memberikan pengecualian untuk melindungi seseorang dari risiko penuntutan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, atau pihak lain yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan hukum mengenai jabatan dan profesi.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
