1. Pendahuluan
Pasal 250 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penyebarluasan materi yang berisi penawaran keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini memiliki hubungan erat dengan Pasal 249 KUHP, tetapi keduanya mengatur bentuk perbuatan yang berbeda.
Pasal 249 berfokus pada tindakan menawarkan keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana di muka umum. Sementara itu, Pasal 250 mengatur tindakan menyebarluaskan materi yang memuat penawaran tersebut melalui tulisan, gambar, rekaman, atau sarana teknologi informasi dengan maksud agar penawaran diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Selain mengatur perbuatan penyebarluasan, Pasal 250 ayat (2) juga memuat ketentuan mengenai kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan khusus, yaitu melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pernah dipidana karena tindak pidana yang sama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bunyi Pasal 250 KUHP
Pasal 250 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 250 Ayat (1) KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 250 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Pembuktiannya harus diarahkan pada identitas dan keterlibatan orang yang diduga melakukan tindakan penyebarluasan materi yang berisi penawaran untuk memfasilitasi tindak pidana.
b. Menyiarkan, Mempertunjukkan, atau Menempelkan Tulisan atau Gambar sehingga Terlihat oleh Umum
Unsur ini mencakup tiga bentuk perbuatan, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan maupun gambar sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum.
Perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan untuk membuat materi yang berisi penawaran dapat diakses atau diketahui oleh publik. Oleh karena itu, keberadaan tulisan atau gambar saja tidak cukup untuk memenuhi unsur ini. Harus dibuktikan adanya tindakan penyebarluasan melalui salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan dalam pasal.
c. Memperdengarkan Rekaman sehingga Terdengar oleh Umum
Unsur ini mengatur penyebarluasan materi dalam bentuk rekaman suara yang diperdengarkan kepada masyarakat umum.
Fokus pembuktiannya terletak pada tindakan memperdengarkan rekaman sehingga dapat didengar oleh publik. Dengan demikian, kepemilikan atau penyimpanan rekaman yang berisi penawaran tidak secara otomatis memenuhi unsur tersebut.
d. Menyebarluaskan dengan Sarana Teknologi Informasi
Unsur ini mengakomodasi penyebarluasan materi melalui sarana teknologi informasi.
Dalam konteks perkembangan komunikasi digital, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media elektronik dan platform digital. Namun, penggunaan sarana teknologi informasi tidak dengan sendirinya menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
Materi yang disebarluaskan harus mengandung penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal, dan tindakan tersebut harus dilakukan dengan maksud agar penawaran diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
e. Berisi Penawaran untuk Memberi Keterangan, Kesempatan, atau Sarana Guna Melakukan Tindak Pidana
Unsur ini merupakan inti materiil dari Pasal 250 ayat (1) KUHP.
Materi yang disebarluaskan harus memuat penawaran untuk memberikan salah satu atau beberapa hal berikut:
- Keterangan, yaitu informasi yang ditawarkan untuk membantu atau mempermudah seseorang melakukan tindak pidana.
- Kesempatan, yaitu peluang atau kondisi yang ditawarkan agar seseorang dapat melakukan tindak pidana.
- Sarana, yaitu alat, fasilitas, atau sumber daya yang ditawarkan untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana.
Frasa “guna melakukan Tindak Pidana” menunjukkan bahwa objek penawaran harus memiliki hubungan dengan tujuan pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi atau penawaran fasilitas yang sah tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana hanya karena secara abstrak dapat disalahgunakan oleh pihak lain.
f. Dengan Maksud agar Penawaran tersebut Diketahui atau Lebih Diketahui oleh Umum
Unsur ini menunjukkan adanya tujuan khusus yang harus menyertai tindakan penyebarluasan.
Pelaku harus memiliki maksud agar penawaran yang terkandung dalam materi tersebut diketahui atau semakin diketahui oleh masyarakat umum.
Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu materi telah dipublikasikan. Harus diperhatikan pula maksud pelaku dalam melakukan penyebarluasan tersebut.
Unsur ini juga membedakan tindakan penyebarluasan yang secara sengaja ditujukan untuk memperluas jangkauan penawaran dari keadaan ketika seseorang sekadar menyimpan, mengakses, atau memiliki materi tersebut tanpa melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal.
4. Perbedaan Pasal 249 dan Pasal 250 KUHP
Pasal 249 dan Pasal 250 KUHP memiliki hubungan normatif karena keduanya mengatur penawaran keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi, titik tekan perbuatannya berbeda.
Pasal 249 mengatur tindakan menawarkan secara langsung di muka umum, baik dengan lisan maupun tulisan. Sementara itu, Pasal 250 mengatur penyebarluasan tulisan, gambar, rekaman, atau materi melalui sarana teknologi informasi yang berisi penawaran tersebut.
Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
| Aspek | Pasal 249 | Pasal 250 |
|---|---|---|
| Fokus perbuatan | Menawarkan | Menyebarluaskan materi yang berisi penawaran |
| Bentuk penyampaian | Lisan atau tulisan | Tulisan, gambar, rekaman, atau sarana teknologi informasi |
| Unsur publik | Di muka umum | Agar penawaran diketahui atau lebih diketahui oleh umum |
| Ancaman pidana | Penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II | Penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori II |
| Pidana tambahan khusus | Tidak diatur dalam Pasal 249 | Diatur dalam ayat (2), dengan persyaratan tertentu |
Perbedaan tersebut penting untuk menentukan pasal yang tepat dalam suatu perkara. Penegak hukum harus mengidentifikasi bentuk perbuatan konkret yang dilakukan, bukan semata-mata melihat kesamaan materi penawarannya.
5. Pemberatan Konsekuensi Hukum Berdasarkan Pasal 250 Ayat (2) KUHP
Pasal 250 ayat (2) KUHP mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
Namun, pidana tambahan tersebut tidak berlaku secara otomatis terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Terdapat persyaratan kumulatif yang harus diperhatikan.
a. Melakukan Perbuatan dalam Menjalankan Profesinya
Pelaku harus melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ketika menjalankan profesinya.
Unsur ini menunjukkan adanya hubungan antara tindak pidana yang dilakukan dan aktivitas profesional pelaku. Dengan demikian, status seseorang sebagai profesional saja belum cukup. Harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks pelaksanaan profesinya.
b. Belum Lewat 2 (Dua) Tahun sejak Putusan Pemidanaan Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaku harus pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama berdasarkan putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selain itu, pada saat melakukan perbuatan yang baru, belum lewat jangka waktu 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan tersebut.
Dengan demikian, ketentuan ini mensyaratkan adanya riwayat pemidanaan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Dugaan, penyidikan, penuntutan, atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan tersebut.
c. Pencabutan Hak sebagai Pidana Tambahan
Apabila seluruh persyaratan dalam ayat (2) terpenuhi, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP.
Penggunaan kata “dapat” menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tambahan bukan konsekuensi yang otomatis. Hakim tetap harus mempertimbangkan dasar hukum, relevansi pencabutan hak dengan perbuatan, serta ketentuan mengenai pidana tambahan dalam KUHP.
Jenis hak yang dimaksud harus dirujuk pada rumusan Pasal 86 huruf f KUHP dan ketentuan terkait, sehingga tidak tepat untuk memperluas atau mempersempit cakupannya tanpa memeriksa ketentuan tersebut.
6. Batasan Penerapan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi
Penerapan Pasal 250 KUHP perlu memperhatikan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Informasi mengenai tindak pidana dapat disampaikan dalam berbagai konteks yang sah, seperti pemberitaan jurnalistik, pendidikan hukum, penelitian akademik, diskusi publik, dan kegiatan profesional. Penyampaian informasi tersebut tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai penyebarluasan penawaran untuk melakukan tindak pidana.
Pembeda utamanya terletak pada substansi materi dan maksud penyebarluasannya. Harus dibuktikan bahwa materi tersebut benar-benar berisi penawaran untuk memberikan keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana, serta disebarluaskan dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Oleh karena itu, penafsiran Pasal 250 KUHP harus dilakukan secara cermat agar tidak mengaburkan batas antara komunikasi yang sah dan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 250 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang diduga melakukan penyebarluasan.
- Bentuk perbuatan penyebarluasan, baik melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi.
- Keberadaan dan substansi materi yang disebarluaskan.
- Apakah materi tersebut mengandung penawaran untuk memberikan keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana.
- Maksud pelaku agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- Keterkaitan antara pelaku dan tindakan penyebarluasan materi.
Khusus untuk penerapan ayat (2), perlu dibuktikan pula:
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan dalam menjalankan profesinya.
- Adanya putusan pemidanaan sebelumnya karena tindak pidana yang sama.
- Putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Perbuatan yang baru dilakukan sebelum lewat 2 (dua) tahun sejak putusan pemidanaan tersebut.
Dalam perkara yang melibatkan media digital, pemeriksaan bukti elektronik perlu memperhatikan keaslian, integritas, konteks, serta keterkaitan materi dengan orang yang diduga melakukan penyebarluasan.
8. Ancaman Pidana
Pasal 250 ayat (1) KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Sementara itu, Pasal 250 ayat (2) membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP apabila persyaratan yang ditentukan dalam ayat tersebut terpenuhi.
Dengan demikian, ketentuan Pasal 250 tidak hanya mengatur ancaman pidana pokok, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum tambahan dalam keadaan khusus yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaan profesi.
9. Kesimpulan
Pasal 250 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan materi yang berisi penawaran keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi dengan maksud agar penawaran diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Ketentuan ini harus dibedakan dari Pasal 249 KUHP yang berfokus pada tindakan menawarkan secara langsung di muka umum. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap pembuktian bentuk perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi.
Selain itu, ayat (2) memberikan kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dalam menjalankan profesinya dan memenuhi persyaratan riwayat pemidanaan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pada akhirnya, penerapan Pasal 250 KUHP harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur secara cermat. Penegakan hukum tidak boleh hanya bertumpu pada keberadaan materi yang disebarluaskan, tetapi harus membuktikan substansi penawaran, maksud penyebarluasan, dan apabila ayat (2) diterapkan, seluruh persyaratan khusus untuk penjatuhan pidana tambahan.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
