1. Pendahuluan
Pasal 249 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan menawarkan keterangan, kesempatan, atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak tahap sebelum pelaksanaan kejahatan.
Berbeda dengan ketentuan yang mengatur pelaksanaan tindak pidana atau penyebarluasan materi hasutan, Pasal 249 KUHP menitikberatkan pada tindakan menawarkan bantuan dalam bentuk informasi, peluang, atau fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana.
Dengan demikian, titik tekan ketentuan ini terletak pada tindakan penawaran yang dilakukan di muka umum, baik secara lisan maupun tertulis. Perbuatan tersebut telah menjadi objek pengaturan pidana tanpa harus menunggu tindak pidana yang ditawarkan benar-benar terlaksana.
2. Bunyi Pasal 249 KUHP
Pasal 249 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Berdasarkan rumusan Pasal 249 KUHP, terdapat beberapa unsur yang perlu dibuktikan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana tersebut.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 249 KUHP.
Pembuktian unsur ini berkaitan dengan identitas pihak yang melakukan penawaran serta keterlibatannya dalam perbuatan yang didakwakan.
b. Di Muka Umum
Unsur ini menunjukkan bahwa penawaran harus dilakukan di hadapan umum atau dalam keadaan yang memungkinkan penawaran tersebut diketahui oleh masyarakat umum.
Unsur di muka umum merupakan karakteristik penting dalam Pasal 249 KUHP. Artinya, tidak setiap penawaran secara pribadi atau dalam komunikasi tertutup dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan ini.
Penilaian terhadap unsur tersebut perlu memperhatikan tempat, media, karakter komunikasi, serta pihak yang menjadi sasaran penawaran. Penawaran melalui media digital juga perlu dinilai berdasarkan jangkauan dan sifat akses komunikasinya, bukan semata-mata karena menggunakan teknologi informasi.
c. Dengan Lisan atau Tulisan
Unsur ini menentukan bentuk penyampaian penawaran, yaitu secara lisan atau tertulis.
Penawaran secara lisan dapat dilakukan melalui komunikasi verbal, pidato, atau penyampaian langsung di hadapan publik. Sementara itu, penawaran secara tertulis dapat dilakukan melalui pengumuman, publikasi, pesan tertulis, atau media komunikasi lainnya.
Dalam konteks perkembangan teknologi, tulisan yang dipublikasikan melalui media elektronik dapat menjadi bagian dari bentuk penawaran tertulis. Namun, keberadaan suatu tulisan harus tetap dinilai berdasarkan substansi dan konteksnya.
d. Menawarkan
Kata “menawarkan” merupakan unsur perbuatan yang menjadi inti ketentuan ini.
Menawarkan berarti menyampaikan atau mengajukan kesediaan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Dalam konteks Pasal 249 KUHP, objek yang ditawarkan bukan barang atau jasa pada umumnya, melainkan keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
Oleh karena itu, harus dibedakan antara penyampaian informasi yang bersifat umum, pembahasan akademik mengenai suatu tindak pidana, dan tindakan menawarkan bantuan yang secara substansial ditujukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana.
e. Untuk Memberi Keterangan, Kesempatan, atau Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana
Unsur ini menjelaskan objek penawaran sekaligus tujuan penggunaannya.
Terdapat tiga bentuk objek yang disebutkan secara alternatif dalam pasal tersebut:
- Keterangan, yaitu informasi atau penjelasan yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, informasi tertentu yang ditawarkan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kejahatan.
- Kesempatan, yaitu peluang atau kondisi yang ditawarkan agar seseorang dapat melakukan tindak pidana. Misalnya, menawarkan akses atau situasi yang memungkinkan tindak pidana dilakukan.
- Sarana, yaitu alat, fasilitas, atau sumber daya yang ditawarkan untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana.
Frasa “untuk melakukan Tindak Pidana” menunjukkan bahwa keterangan, kesempatan, atau sarana tersebut harus memiliki hubungan dengan tujuan pelaksanaan suatu tindak pidana. Dengan demikian, penawaran informasi atau fasilitas yang sah dan tidak diarahkan untuk mendukung tindak pidana tidak dapat serta-merta dipidana berdasarkan pasal ini.
4. Karakteristik dan Ruang Lingkup Pasal 249 KUHP
Pasal 249 KUHP memiliki karakteristik sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan pada tahap sebelum tindak pidana yang menjadi tujuan penawaran dilaksanakan.
Dalam konstruksi tersebut, pembentuk undang-undang memberikan perhatian terhadap tindakan menawarkan bantuan yang dapat membuka akses atau mempermudah terjadinya tindak pidana. Artinya, fokus pengaturan berada pada tindakan penawaran itu sendiri, bukan pada keberhasilan pihak lain melakukan tindak pidana.
Namun, ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sedemikian luas sehingga setiap penyampaian informasi atau penawaran fasilitas yang secara abstrak dapat disalahgunakan menjadi tindak pidana. Harus terdapat hubungan yang cukup jelas antara objek yang ditawarkan dan tujuan untuk melakukan tindak pidana.
Penilaian tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan yang sebenarnya merupakan aktivitas komunikasi, pendidikan, penelitian, atau kegiatan profesional yang sah.
5. Perbedaan Pasal 249 dengan Penyertaan dalam Tindak Pidana
Pasal 249 KUHP perlu dibedakan dari ketentuan penyertaan dalam tindak pidana.
Dalam penyertaan, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau melalui bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP.
Sementara itu, Pasal 249 secara khusus mengatur tindakan menawarkan keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana di muka umum. Rumusan tersebut tidak mensyaratkan bahwa pihak yang menerima penawaran harus benar-benar melaksanakan tindak pidana yang ditawarkan.
Dengan demikian, penerapan Pasal 249 harus bertolak dari unsur-unsur khusus yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Penawaran tidak boleh secara otomatis disamakan dengan bentuk penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana lain tanpa menguji ketentuan hukum yang relevan.
6. Batasan Penerapan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi
Penerapan Pasal 249 KUHP perlu memperhatikan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Dalam praktiknya, informasi mengenai tindak pidana dapat muncul dalam pemberitaan jurnalistik, pendidikan hukum, penelitian akademik, diskusi publik, maupun kegiatan profesional. Aktivitas tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai penawaran keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
Pembeda utamanya terletak pada substansi dan tujuan penawaran. Informasi yang disampaikan untuk kepentingan pendidikan, pencegahan kejahatan, atau penegakan hukum harus dibedakan dari penawaran yang secara nyata diarahkan untuk memfasilitasi tindak pidana.
Oleh sebab itu, penafsiran Pasal 249 harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Pembatasan kebebasan berekspresi harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh menghilangkan esensi hak konstitusional warga negara.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 249 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang melakukan penawaran.
- Fakta bahwa penawaran dilakukan di muka umum.
- Bentuk penyampaian penawaran, baik secara lisan maupun tertulis.
- Substansi penawaran yang diberikan.
- Apakah objek yang ditawarkan berupa keterangan, kesempatan, atau sarana.
- Hubungan objek yang ditawarkan dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana.
- Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pihak yang melakukan penawaran.
Apabila penawaran dilakukan melalui media digital, pemeriksaan dapat mencakup keaslian konten, identitas akun, konteks komunikasi, jangkauan publikasi, dan keterkaitan antara pihak yang diduga melakukan penawaran dengan materi yang dipublikasikan.
Keberadaan suatu unggahan atau pesan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Penegak hukum tetap harus membuktikan hubungan antara perbuatan konkret, objek penawaran, dan tujuan penggunaannya untuk melakukan tindak pidana.
8. Ancaman Pidana
Pasal 249 KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pidana penjara dan pidana denda dirumuskan sebagai alternatif. Penjatuhan pidana harus memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
9. Kesimpulan
Pasal 249 KUHP mengatur tindak pidana penawaran keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan di muka umum, baik secara lisan maupun tertulis.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada tindakan menawarkan bantuan yang memiliki hubungan dengan tujuan pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan informasi, peluang, atau fasilitas yang ditawarkan tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana apabila hubungan dengan tujuan melakukan tindak pidana tidak dapat dibuktikan.
Penerapan Pasal 249 KUHP harus dilakukan dengan menguji setiap unsur secara cermat, terutama unsur di muka umum, perbuatan menawarkan, dan tujuan penggunaan objek yang ditawarkan. Pendekatan tersebut diperlukan agar ketentuan pidana dapat diterapkan secara tepat tanpa mengkriminalisasi penyampaian informasi, kegiatan akademik, atau komunikasi yang sah.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
