Pasal 57 KUHAP menyatakan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan
Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan delegasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP melalui Peraturan Pemerintah. Meskipun hanya terdiri atas satu kalimat, ketentuan ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana karena menjadi dasar hukum bagi penyusunan norma teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan pembuktian ilmiah (scientific evidence) dalam proses penyidikan.
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi forensik, dan metode investigasi modern berlangsung sangat cepat sehingga tidak seluruh aspek teknis dapat diatur secara rinci dalam undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 57 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun ketentuan operasional yang lebih fleksibel tanpa harus melakukan perubahan terhadap KUHAP setiap kali terjadi perkembangan teknologi atau metode pemeriksaan.
Dari perspektif advokat, keberadaan Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksanaan Pasal 57 sangat penting karena menentukan standar prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bantuan teknis penyidikan. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut akan berpengaruh langsung terhadap keabsahan dan nilai pembuktian hasil pemeriksaan forensik di persidangan.
Makna Normatif Pasal
Secara normatif, Pasal 57 KUHAP merupakan norma delegasi (delegated legislation provision) yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP.
Ketentuan ini tidak mengatur substansi bantuan teknis secara langsung, melainkan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur aspek-aspek teknis, administratif, prosedural, dan kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bantuan teknis penyidikan.
Dengan demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah merupakan instrumen untuk menjamin bahwa pelaksanaan bantuan teknis dilakukan secara seragam, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Tujuan utama Pasal 57 KUHAP adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam mengatur tata cara pelaksanaan bantuan teknis penyidikan tanpa harus mengubah ketentuan undang-undang.
Selain itu, pembentuk undang-undang bermaksud menciptakan standar nasional mengenai penggunaan laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, maupun bentuk bantuan teknis lainnya sehingga terdapat keseragaman prosedur dalam seluruh wilayah Indonesia.
Dari perspektif advokat, ketentuan ini juga bertujuan menjamin kepastian hukum karena setiap tindakan pemeriksaan ilmiah harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diuji di hadapan pengadilan.
Penafsiran Hukum
Secara gramatikal (grammaticale interpretatie), frasa “ketentuan lebih lanjut” menunjukkan bahwa materi yang akan diatur merupakan pengaturan pelaksanaan, bukan pembentukan norma pidana baru.
Secara gramatikal, frasa “bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56” menunjukkan bahwa ruang lingkup delegasi terbatas pada pelaksanaan bantuan teknis yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut.
Secara gramatikal, frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” menunjukkan bahwa bentuk peraturan pelaksana yang diperintahkan adalah Peraturan Pemerintah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Secara sistematis (systematische interpretatie), Pasal 57 KUHAP harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal 55 yang mengatur penggunaan bantuan teknis penyidikan dan Pasal 56 yang mengatur bentuk serta pelaksana bantuan teknis tersebut.
Secara teleologis (teleologische interpretatie), ketentuan ini bertujuan menciptakan mekanisme pelaksanaan pembuktian ilmiah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum.
Secara fungsional, Pasal 57 menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan standar operasional, tata kelola, mekanisme koordinasi antarlembaga, kompetensi pemeriksa, hingga prosedur pengamanan barang bukti dalam pelaksanaan bantuan teknis penyidikan.
Analisis Setiap Unsur Pasal
“Ketentuan lebih lanjut”
Frasa ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah hanya berfungsi menjabarkan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah tidak boleh menciptakan tindak pidana baru maupun memperluas unsur-unsur yang telah ditentukan dalam KUHAP.
“Mengenai bantuan teknis Penyidikan”
Unsur ini menunjukkan bahwa materi yang dapat diatur mencakup seluruh aspek teknis pelaksanaan bantuan ilmiah dalam penyidikan, termasuk prosedur pemeriksaan, tata cara permintaan bantuan, kompetensi tenaga ahli, standar laboratorium, mekanisme dokumentasi, serta pengamanan barang bukti.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56”
Frasa ini membatasi ruang lingkup delegasi. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tidak boleh mengatur materi yang berada di luar objek bantuan teknis penyidikan sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP.
“Diatur dalam Peraturan Pemerintah”
Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah diberi kewenangan atribusi yang bersifat delegatif untuk menyusun aturan pelaksanaan. Peraturan Pemerintah tersebut harus tetap sejalan dengan KUHAP dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
Pasal 57 KUHAP berkaitan erat dengan:
- Pasal 55 KUHAP mengenai penggunaan bantuan teknis penyidikan.
- Pasal 56 KUHAP mengenai bentuk dan pelaksanaan bantuan teknis penyidikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai delegasi pembentukan Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan mengenai laboratorium forensik, kedokteran forensik, digital forensik, dan standar pelayanan forensik nasional.
Implementasi dalam Praktik
Dalam praktik, Pasal 57 menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci pelaksanaan bantuan teknis penyidikan. Materi yang lazim diatur meliputi tata cara permintaan bantuan teknis, standar kompetensi tenaga pemeriksa, prosedur pemeriksaan laboratorium, mekanisme kerja sama dengan instansi lain, tata kelola chain of custody, penyimpanan barang bukti, dokumentasi hasil pemeriksaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan teknis.
Dari perspektif advokat, keberadaan Peraturan Pemerintah memiliki arti penting dalam menguji legalitas proses penyidikan. Strategi pembelaan tidak hanya diarahkan pada hasil pemeriksaan forensik, tetapi juga pada kepatuhan penyidik terhadap prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan mengabaikan standar operasional yang diwajibkan, hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas dan kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan di persidangan.
Selain itu, advokat dapat menguji apakah tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, apakah laboratorium yang digunakan memenuhi standar yang berlaku, serta apakah prosedur pengamanan barang bukti telah dilaksanakan secara benar sejak penyitaan hingga pemeriksaan selesai.
Permasalahan yang Sering Timbul
Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah keterlambatan pembentukan atau perubahan Peraturan Pemerintah sehingga pelaksanaan bantuan teknis belum memiliki pedoman operasional yang memadai.
Permasalahan lain adalah adanya perbedaan penerapan standar teknis di berbagai wilayah atau institusi yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam kualitas pembuktian ilmiah. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali mendahului pembaruan regulasi sehingga prosedur yang berlaku menjadi kurang relevan terhadap metode pemeriksaan terbaru.
Dalam praktik persidangan, perdebatan juga dapat muncul apabila hasil pemeriksaan diperoleh melalui prosedur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga memengaruhi nilai pembuktiannya.
Contoh Kasus
Penyidik mengajukan pemeriksaan digital forensik terhadap sebuah telepon genggam yang diduga berisi bukti tindak pidana siber. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengikuti prosedur dokumentasi, pengamanan chain of custody, dan standar ekstraksi data sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 57 KUHAP.
Dalam persidangan, advokat mengajukan keberatan dengan alasan bahwa proses pemeriksaan tidak memenuhi standar operasional yang diwajibkan. Hakim kemudian menilai bahwa meskipun data elektronik tersebut relevan, pelanggaran terhadap prosedur teknis dapat memengaruhi integritas barang bukti dan nilai pembuktiannya. Contoh ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Pasal 57 bukan sekadar aturan administratif, melainkan memiliki pengaruh langsung terhadap keabsahan proses pembuktian.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau principle of legality), yaitu seluruh pelaksanaan bantuan teknis harus memiliki dasar hukum yang sah.
- Asas hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah hanya dapat mengatur materi yang didelegasikan oleh undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengannya.
- Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel), yaitu prosedur bantuan teknis harus diatur secara jelas, seragam, dan dapat diprediksi.
- Asas profesionalitas, yaitu bantuan teknis harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.
- Asas akuntabilitas, yaitu setiap tahapan bantuan teknis harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.
- Asas due process of law, yaitu seluruh pelaksanaan bantuan teknis harus menghormati prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak para pihak.
Penutup
Pasal 57 KUHAP merupakan ketentuan delegasi yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan bantuan teknis penyidikan. Keberadaan peraturan pelaksana tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pembuktian ilmiah dilaksanakan berdasarkan standar yang seragam, profesional, dan akuntabel. Dari perspektif advokat, kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam menilai legalitas proses penyidikan dan kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan forensik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 57 harus dipahami sebagai jaminan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dalam penyidikan tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, kepastian hukum, dan due process of law.
