Sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun lokal, yang mengatur tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek lain yang terkait dengan kehidupan perkawinan. Berikut adalah beberapa sumber utama hukum perkawinan di Indonesia:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- UU ini merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Mengatur syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan hal-hal lain terkait perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974:
- PP ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk prosedur pendaftaran perkawinan, perceraian, dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):
- KHI mengatur tentang hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, meliputi pernikahan, perceraian, dan hak-hak serta kewajiban dalam perkawinan menurut syariat Islam.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013):
- UU ini mengatur mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, dan administrasi kependudukan lainnya yang terkait dengan status perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
- KUHPerdata masih berlaku untuk mengatur beberapa aspek perkawinan bagi warga negara Indonesia non-Muslim, terutama mengenai harta benda dalam perkawinan dan hal-hal perdata lainnya.
- Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri:
- Beberapa peraturan menteri memberikan panduan teknis tentang pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pencatatan perceraian, terutama bagi pasangan Muslim.
- Peraturan Daerah (Perda):
- Di beberapa daerah, terdapat Perda yang mengatur tentang perkawinan, terutama dalam konteks adat dan budaya lokal, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI):
- Meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa MUI sering menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia dalam masalah-masalah terkait perkawinan.
- Yurisprudensi:
- Putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, dapat menjadi sumber hukum yang memberikan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan dan peraturan terkait lainnya.
- Hukum Adat:
- Dalam beberapa komunitas, hukum adat masih memainkan peran penting dalam aturan-aturan perkawinan, namun tetap harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku.
Sumber-sumber hukum ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia, dengan memperhatikan keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di masyarakat.
