Asas Presumption of Innocence (asumsi ketidakbersalahan) adalah prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan sah. Prinsip ini memiliki beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam konteks hukum pidana:
1. Asumsi Ketidakbersalahan
- Penjelasan: Presumption of Innocence berarti bahwa pada awalnya, individu yang didakwa suatu kejahatan dianggap tidak bersalah. Ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut (jaksa atau pemerintah) untuk membuktikan kesalahan terdakwa melewati standar bukti yang diperlukan.
- Konsekuensi: Artinya, terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak bersalah; sebaliknya, pihak penuntut harus memberikan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melampaui keraguan yang wajar.
2. Hak Asasi Manusia
- Perlindungan Hak: Presumption of Innocence adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara.
- Pengakuan Internasional: Diakui secara luas dalam hukum internasional sebagai bagian dari hak atas pengadilan yang adil, yang diperlindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
3. Implikasi Proses Hukum
- Proses Persidangan: Dalam pengadilan, hakim dan juri diharapkan untuk menjaga asas ini dengan tidak memandang terdakwa sebagai bersalah kecuali jika kesalahannya telah dibuktikan melalui bukti yang kuat dan sah.
- Instruksi Juri: Biasanya, hakim memberikan instruksi kepada juri untuk mempertimbangkan asas ini dalam proses mereka untuk memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti yang adil dan bukan prasangka.
4. Perlindungan Terhadap Kekuasaan Negara
- Pencegahan Penyalahgunaan: Presumption of Innocence berfungsi sebagai penghambat terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara dalam menuduh dan menghukum individu tanpa bukti yang memadai.
- Prinsip dalam Penahanan: Juga berlaku dalam konteks penahanan praperadilan, di mana terdakwa harus dianggap tidak bersalah dan hanya boleh ditahan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum.
5. Standar Internasional
- Pengakuan Luas: Meskipun implementasinya dapat bervariasi antar negara, prinsip Presumption of Innocence diakui sebagai standar universal dalam menjaga keadilan prosedural dalam hukum pidana.
Secara keseluruhan, asas Presumption of Innocence adalah landasan moral dan hukum yang krusial dalam sistem hukum pidana yang adil dan demokratis. Ini tidak hanya melindungi hak individu yang didakwa, tetapi juga memastikan integritas proses hukum dalam menentukan kesalahan dan pemberian hukuman yang sesuai.
