Pendahuluan
Keberadaan organisasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Organisasi yang dibentuk atau digunakan untuk mencapai tujuan berupa pelaksanaan tindak pidana, maupun organisasi yang telah dinyatakan terlarang berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berada dalam ranah pengaturan hukum pidana.
Pasal 261 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi dengan kualifikasi tersebut. Pengaturan ini menarik karena tidak mensyaratkan setiap anggota harus terlebih dahulu melakukan tindak pidana yang menjadi tujuan organisasi.
Penjelasan Pasal 261 ayat (1) menegaskan bahwa istilah “menggabungkan diri” tidak berarti seseorang harus secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang. Keanggotaan dalam organisasi yang dimaksud saja telah dapat dikenai ancaman pidana. Dengan demikian, fokus pengaturan terletak pada hubungan keanggotaan seseorang dengan organisasi yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan undang-undang.
Bunyi Pasal 261 KUHP
Pasal 261 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditamb ah 1/3 (satu per tiga).
Makna Normatif Pasal 261 KUHP
Pasal 261 KUHP mengandung dua bentuk pengaturan.
Pertama, ayat (1) menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang memenuhi salah satu dari dua kualifikasi berikut:
- Organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana.
- Organisasi yang dilarang berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kedua, ayat (2) menetapkan kemungkinan pemberatan pidana terhadap pendiri atau pengurus organisasi yang dimaksud pada ayat (1). Pidana terhadap mereka dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku.
Dengan demikian, Pasal 261 membedakan kedudukan anggota biasa dengan orang yang mempunyai peran pendirian atau pengurusan organisasi. Perbedaan kedudukan tersebut menjadi dasar bagi pemberatan pidana.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 261 KUHP mempunyai beberapa tujuan.
- Mencegah perkembangan organisasi kriminal. Ketentuan ini memberikan dasar pemidanaan terhadap keanggotaan dalam organisasi yang mempunyai tujuan melakukan tindak pidana.
- Melindungi kepentingan hukum masyarakat. Negara memberikan perlindungan terhadap ancaman yang muncul dari aktivitas organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana.
- Mencegah keberlanjutan organisasi terlarang. Keanggotaan dalam organisasi yang telah dinyatakan terlarang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
- Membedakan tingkat tanggung jawab. Pendiri dan pengurus dapat dikenai pemberatan karena kedudukan organisasionalnya.
- Melakukan pencegahan sebelum tindak pidana yang menjadi tujuan organisasi terlaksana. Pengaturan ini memungkinkan penegakan hukum dilakukan terhadap keanggotaan dalam organisasi yang memenuhi kualifikasi pasal tanpa harus menunggu seluruh tindak pidana yang menjadi tujuannya terjadi.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “menggabungkan diri” menunjukkan adanya hubungan keanggotaan atau keterikatan seseorang dengan organisasi. Dalam konteks Pasal 261, pengertian tersebut tidak terbatas pada orang yang secara aktif menjalankan kegiatan organisasi.
Frasa “organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana” menunjuk pada organisasi yang tujuan pembentukannya atau tujuan kegiatannya berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana.
Sementara itu, frasa “organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menunjuk pada organisasi yang status terlarangnya mempunyai dasar hukum yang dapat ditentukan.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 261 ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP, Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, pada Paragraf 5 dengan judul “Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana”.
Penempatan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memandang keikutsertaan dalam organisasi tertentu sebagai perbuatan yang dapat mengancam ketertiban umum.
Ketentuan ini juga harus dibaca bersama ketentuan umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP. Artinya, pembuktian unsur Pasal 261 tetap harus dilakukan melalui proses peradilan dan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban pidana.
3. Penafsiran Teleologis
Berdasarkan tujuan pengaturannya, Pasal 261 diarahkan untuk mencegah ancaman yang berasal dari organisasi yang mempunyai tujuan kriminal atau telah dinyatakan terlarang.
Pembentuk undang-undang tidak menjadikan pelaksanaan tindak pidana secara individual oleh setiap anggota sebagai syarat mutlak. Pendekatan ini memperlihatkan karakter preventif ketentuan tersebut.
Akan tetapi, tujuan pencegahan tidak boleh dijadikan alasan untuk memperluas pengertian organisasi kriminal secara sewenang-wenang. Kualifikasi organisasi harus dibuktikan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang relevan.
4. Penafsiran Berdasarkan Penjelasan Pasal
Penjelasan Pasal 261 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan ‘menggabungkan diri’ tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota organisasi yang dimaksud dalam ketentuan ini sudah diancam dengan pidana.”
Penjelasan tersebut mempunyai konsekuensi penting. Penuntut umum tidak harus membuktikan bahwa anggota secara pribadi telah melakukan tindak pidana yang menjadi tujuan organisasi. Namun, tetap harus dibuktikan bahwa organisasi tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 261 dan bahwa terdakwa benar-benar menggabungkan diri sebagai anggotanya.
Dengan kata lain, tidak adanya tindakan operasional dari anggota tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal ini.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 261 Ayat (1)
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan.
Pembuktian harus diarahkan pada identitas dan keterlibatan orang yang diduga menggabungkan diri dalam organisasi yang dimaksud.
2. Unsur “Menggabungkan Diri”
Unsur ini merupakan inti perbuatan yang dilarang.
Menggabungkan diri tidak harus dibuktikan melalui tindakan aktif berupa pelaksanaan kegiatan kriminal. Berdasarkan Penjelasan Pasal 261, keanggotaan dalam organisasi yang memenuhi kualifikasi pasal sudah dapat menjadi dasar pemidanaan.
Meskipun demikian, keberadaan seseorang dalam suatu pertemuan, hubungan pertemanan dengan anggota organisasi, komunikasi dengan pengurus, atau kehadiran dalam kegiatan tertentu tidak otomatis membuktikan keanggotaan.
Harus terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut memang telah menggabungkan diri dalam organisasi. Bentuk dan kualitas hubungan keanggotaan perlu dinilai berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap.
3. Unsur “Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana”
Unsur ini mengharuskan pembuktian mengenai karakter dan tujuan organisasi.
Tidak setiap organisasi yang anggotanya pernah melakukan tindak pidana dapat langsung dikualifikasikan sebagai organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana.
Perlu dibedakan antara:
- Organisasi yang secara nyata dibentuk atau dijalankan untuk melakukan tindak pidana.
- Organisasi yang mempunyai tujuan sah, tetapi salah satu anggotanya melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi.
- Organisasi yang melakukan kegiatan sah, tetapi terdapat individu tertentu yang menyalahgunakan nama atau struktur organisasi.
Perbedaan tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana tidak dibangun hanya berdasarkan perbuatan individual anggota tanpa pembuktian mengenai tujuan organisasi.
4. Unsur “Organisasi yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”
Unsur ini merupakan alternatif lain dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana.
Organisasi dapat masuk dalam kategori ini apabila larangannya mempunyai dasar berupa ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Apabila larangan didasarkan pada putusan pengadilan, harus dipastikan bahwa putusan tersebut benar-benar telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Tidak cukup hanya menunjukkan adanya proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, atau tuntutan terhadap organisasi. Status larangan harus didasarkan pada instrumen hukum yang disebutkan dalam pasal.
Analisis Pasal 261 Ayat (2): Pemberatan terhadap Pendiri atau Pengurus
Ayat (2) menentukan bahwa pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah sepertiga.
Terdapat dua subjek yang secara khusus disebutkan.
- Pendiri organisasi. Orang yang mempunyai peran dalam pembentukan organisasi.
- Pengurus organisasi. Orang yang menjalankan fungsi pengurusan atau pengelolaan organisasi.
Pemberatan ini didasarkan pada kedudukan khusus mereka dalam organisasi. Pendiri dan pengurus pada umumnya mempunyai peran lebih besar dalam pembentukan, pengelolaan, atau keberlanjutan organisasi dibandingkan anggota biasa.
Namun, frasa “dapat ditambah” menunjukkan bahwa pemberatan tersebut bersifat fakultatif, bukan otomatis. Hakim tetap harus mempertimbangkan fakta yang terbukti, kedudukan terdakwa, dan keadaan yang relevan dalam menjatuhkan pidana.
Pemberatan sepertiga juga harus diterapkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam batas ketentuan hukum, bukan dipahami sebagai penambahan yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan maksimum pidana.
Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 261 tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Oleh karena itu, analisis mengenai sikap batin pelaku perlu dilakukan dengan memperhatikan rumusan pasal dan ketentuan umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP.
Secara konseptual, perbuatan menggabungkan diri dalam organisasi mengandung dimensi kehendak untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dalam penerapannya, perlu dinilai apakah orang yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki keterikatannya dengan organisasi yang memenuhi kualifikasi Pasal 261.
Pembuktian tidak boleh berhenti pada fakta bahwa seseorang pernah berhubungan dengan organisasi. Harus terdapat dasar yang cukup untuk menghubungkan orang tersebut dengan keanggotaan organisasi yang menjadi objek larangan.
Keterkaitan dengan Hak Konstitusional untuk Berserikat dan Berkumpul
Pasal 261 perlu dibaca bersama Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Namun, hak konstitusional tersebut bukan hak yang tidak dapat dibatasi. Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang dengan tujuan yang sah, termasuk untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Dalam konteks tersebut, Pasal 261 harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional.
Kebebasan membentuk organisasi, bergabung dalam perkumpulan, menyampaikan pendapat, atau melakukan kegiatan sosial tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa organisasi tersebut memenuhi salah satu kualifikasi yang secara tegas ditentukan Pasal 261.
Pembuktian dalam Praktik Peradilan
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 261, pembuktian setidaknya perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut.
- Identitas dan status terdakwa. Membuktikan bahwa orang yang didakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam pasal.
- Keberadaan organisasi. Membuktikan bahwa organisasi yang dimaksud benar-benar ada dan dapat diidentifikasi.
- Tujuan atau status hukum organisasi. Membuktikan bahwa organisasi bertujuan melakukan tindak pidana atau telah dilarang berdasarkan undang-undang maupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- Hubungan keanggotaan. Membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menggabungkan diri dalam organisasi tersebut.
- Kedudukan khusus terdakwa. Apabila diterapkan ayat (2), membuktikan bahwa terdakwa merupakan pendiri atau pengurus organisasi.
Alat bukti yang relevan dapat berupa dokumen organisasi, struktur kepengurusan, catatan keanggotaan, komunikasi elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Tidak satu pun alat bukti tersebut boleh dinilai secara terpisah dari konteksnya. Misalnya, komunikasi elektronik dengan seseorang yang merupakan anggota organisasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengirim pesan juga menjadi anggota organisasi tersebut.
Contoh Kasus
Sebuah organisasi dibentuk dengan tujuan melakukan tindak pidana secara terencana. Organisasi tersebut memiliki struktur kepengurusan, mekanisme perekrutan anggota, dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kriminalnya.
A kemudian secara sadar bergabung dan tercatat sebagai anggota organisasi tersebut. Meskipun A belum pernah secara langsung melaksanakan tindak pidana yang menjadi tujuan organisasi, keanggotaannya dapat dijangkau oleh Pasal 261 ayat (1), sepanjang seluruh unsur pasal terbukti.
Sementara itu, B merupakan pendiri organisasi dan C menjalankan fungsi sebagai pengurus. Apabila keduanya terbukti memenuhi unsur Pasal 261, pidananya dapat ditambah sepertiga berdasarkan ayat (2).
Contoh ini merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Penyamaan hubungan sosial dengan keanggotaan organisasi. Hubungan pertemanan, komunikasi, atau kehadiran dalam suatu kegiatan tidak otomatis membuktikan seseorang telah menggabungkan diri.
- Tidak dibedakannya tujuan organisasi dan tindakan individual anggota. Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota tidak serta-merta membuktikan bahwa organisasi tersebut bertujuan melakukan tindak pidana.
- Ketidakjelasan status organisasi terlarang. Larangan organisasi harus mempunyai dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal.
- Tidak dibuktikannya pengetahuan dan kehendak pelaku. Aspek pertanggungjawaban pidana tetap harus diperhatikan.
- Penerapan pemberatan tanpa pembuktian kedudukan. Status sebagai pendiri atau pengurus harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan.
- Potensi pembatasan kebebasan berserikat secara berlebihan. Penegakan hukum harus membedakan organisasi kriminal dari organisasi masyarakat yang menjalankan kegiatan sah.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). Pemidanaan harus mempunyai dasar hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Asas Kepastian Hukum. Kualifikasi organisasi dan perbuatan menggabungkan diri harus ditafsirkan berdasarkan rumusan undang-undang.
- Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
- Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence). Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan.
- Asas Proporsionalitas. Penerapan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran pelaku.
- Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan Pasal 261 harus tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul dalam batas konstitusi.
Penutup
Pasal 261 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana atau organisasi yang telah dinyatakan terlarang berdasarkan undang-undang maupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Karakter penting pasal ini terletak pada tidak diperlukannya pembuktian bahwa setiap anggota telah secara aktif melaksanakan tindak pidana yang menjadi tujuan organisasi. Penjelasan Pasal 261 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa keanggotaan dalam organisasi yang dimaksud saja telah diancam dengan pidana.
Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan secara serampangan. Penegak hukum tetap harus membuktikan keberadaan dan kualifikasi organisasi, hubungan keanggotaan terdakwa, serta unsur pertanggungjawaban pidana yang relevan. Apabila pemberatan ayat (2) diterapkan, kedudukan terdakwa sebagai pendiri atau pengurus juga harus dibuktikan.
Pada akhirnya, Pasal 261 KUHP harus dipahami sebagai instrumen perlindungan ketertiban umum yang penerapannya wajib tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Konsultasi Hukum Pidana
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum dalam perkara pidana, termasuk perkara yang berkaitan dengan organisasi, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana terhadap ketertiban umum.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
