Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan:
Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Makna Normatif Pasal
Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan secara luas. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Frasa “yang tidak dikecualikan oleh undang-undang” menunjukkan adanya batasan terhadap penggunaan kesaksian, terutama ketika undang-undang menentukan bentuk atau cara pembuktian tertentu.
Pasal ini harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 1866 KUHPerdata yang menempatkan bukti saksi sebagai salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.
Ratio Legis
Ratio legis Pasal 1895 KUHPerdata adalah memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk membuktikan fakta melalui keterangan orang yang mengetahui suatu peristiwa hukum atau peristiwa faktual yang relevan dengan perkara.
Tidak semua peristiwa hukum dituangkan dalam dokumen. Dalam keadaan tertentu, saksi justru menjadi sarana penting untuk merekonstruksi fakta yang disengketakan.
Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak memberikan kebebasan tanpa batas. Kesaksian hanya dapat digunakan sepanjang tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengecualikan atau membatasi penggunaannya.
Prinsip ini dapat dikaitkan dengan adagium:
Testis unus, testis nullus
Secara klasik, adagium tersebut menggambarkan kehati-hatian terhadap pembuktian yang hanya bertumpu pada seorang saksi. Dalam penerapannya, adagium tersebut tidak dapat dipahami secara mekanis sebagai aturan bahwa satu saksi selalu tidak bernilai. Kekuatan kesaksian tetap harus dinilai berdasarkan hukum acara dan keseluruhan alat bukti yang tersedia.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan” menunjukkan pengakuan hukum terhadap kesaksian sebagai sarana pembuktian.
Frasa “dalam segala hal” menunjukkan cakupan penggunaan saksi yang pada prinsipnya luas.
Namun, frasa “yang tidak dikecualikan oleh undang-undang” sekaligus menjadi pembatas. Dengan demikian, kebolehan pembuktian dengan saksi harus selalu diperiksa terhadap ketentuan khusus yang mungkin berlaku terhadap objek pembuktian tertentu.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 1895 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1866 KUHPerdata yang menentukan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi:
- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan; dan
- sumpah.
Dengan demikian, kesaksian merupakan bagian dari sistem pembuktian perdata dan tidak berdiri sendiri.
Ketentuan Pasal 1895 juga perlu ditempatkan bersama ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai siapa yang dapat menjadi saksi, bagaimana kesaksian diberikan, serta bagaimana kekuatan pembuktiannya dinilai.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Tujuan ketentuan ini adalah memastikan bahwa hukum acara memiliki instrumen untuk membuktikan fakta yang tidak selalu tersedia dalam bentuk tulisan.
Pembuktian dengan saksi memungkinkan hakim memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa melalui orang yang mempunyai pengetahuan mengenai peristiwa tersebut.
Namun, karena kesaksian bersumber dari persepsi dan ingatan manusia, hukum memberikan batasan dan mekanisme tertentu agar keterangan tersebut dapat dinilai secara objektif.
Analisis Unsur Pasal
1. Adanya Pembuktian dengan Saksi
Pasal 1895 mengakui kesaksian sebagai salah satu cara untuk membuktikan fakta dalam perkara perdata.
Saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang mempunyai relevansi terhadap pokok perkara.
2. Saksi sebagai Alat Bukti
Kesaksian bukan sekadar informasi tambahan bagi hakim. Dalam hukum acara perdata, kesaksian merupakan alat bukti yang secara normatif diakui.
Namun, seseorang yang hadir di persidangan tidak serta-merta menjadikan seluruh keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Keterangan tersebut harus memenuhi persyaratan hukum dan relevan dengan fakta yang hendak dibuktikan.
3. Berlaku secara Luas
Frasa “dalam segala hal” menunjukkan bahwa penggunaan saksi pada prinsipnya mempunyai ruang lingkup yang luas.
Artinya, pihak yang berperkara tidak hanya dapat mengandalkan dokumen, tetapi dapat menggunakan keterangan saksi untuk membuktikan fakta tertentu.
4. Adanya Pengecualian oleh Undang-Undang
Pengecualian merupakan unsur pembatas yang penting.
Pertanyaan hukum yang harus diajukan bukan hanya apakah suatu fakta dapat diterangkan oleh saksi, tetapi juga apakah undang-undang menentukan bentuk pembuktian tertentu terhadap fakta atau perbuatan hukum tersebut.
Dengan demikian, Pasal 1895 tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk membuktikan seluruh perbuatan hukum hanya dengan saksi.
Keterangan Saksi dan Pengetahuan Pribadi
Pada prinsipnya, kesaksian harus berhubungan dengan sesuatu yang diketahui sendiri oleh saksi.
Hal tersebut perlu dibedakan dari testimonium de auditu, yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa yang diketahui saksi berdasarkan cerita atau informasi dari orang lain.
Dalam hukum pembuktian, sumber pengetahuan saksi merupakan aspek penting dalam menilai kualitas keterangannya.
Saksi yang melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa tentu mempunyai basis pengetahuan yang berbeda dengan orang yang hanya mengetahui peristiwa tersebut dari cerita pihak lain.
Karena itu, dalam pemeriksaan saksi perlu dibedakan secara tegas antara fakta yang diketahui sendiri, kesimpulan pribadi, asumsi, dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.
Kesaksian Bukan Sekadar Persoalan Jumlah Saksi
Kekuatan pembuktian tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah saksi.
Beberapa orang saksi yang memberikan keterangan seragam belum tentu memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar apabila seluruhnya tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang disengketakan.
Sebaliknya, keterangan seorang saksi dapat mempunyai relevansi yang tinggi apabila saksi tersebut benar-benar mengetahui fakta material yang menjadi objek sengketa dan keterangannya konsisten dengan alat bukti lainnya.
Karena itu, adagium unus testis, nullus testis perlu dipahami secara kontekstual dan tidak boleh diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku.
Keterkaitan dengan Bukti Tulisan
Pasal 1895 juga memiliki hubungan erat dengan ketentuan mengenai bukti tulisan.
Dalam perkara tertentu, undang-undang dapat memberikan kedudukan khusus kepada akta atau dokumen. Akta otentik, misalnya, memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dari kesaksian biasa.
Karena itu, ketika perkara berkaitan dengan perjanjian tertulis, akta otentik, akta di bawah tangan, atau dokumen tertentu, perlu dianalisis terlebih dahulu kedudukan dokumen tersebut sebelum menentukan sejauh mana kesaksian dapat digunakan.
Kesaksian dapat berfungsi untuk menjelaskan fakta tertentu, tetapi tidak selalu dapat digunakan untuk mengabaikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Kekuatan Pembuktian Kesaksian
Keterangan saksi harus dinilai dalam keseluruhan konstruksi pembuktian.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:
- apakah saksi mengetahui fakta secara langsung;
- apakah keterangan saksi konsisten;
- apakah saksi mempunyai hubungan dengan para pihak;
- apakah saksi mempunyai kepentingan terhadap perkara;
- apakah keterangannya sesuai dengan bukti tertulis;
- apakah terdapat saksi lain yang mendukung;
- apakah terdapat fakta lain yang menguatkan atau justru melemahkan keterangannya.
Dengan demikian, kesaksian bukan sekadar persoalan menghadirkan seseorang ke persidangan. Kesaksian merupakan bagian dari konstruksi pembuktian yang harus ditempatkan dalam hubungan dengan seluruh alat bukti.
Keterkaitan dengan Pasal 163 HIR
Pasal 1895 KUHPerdata memiliki hubungan erat dengan Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian.
Pasal 163 HIR pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa tersebut.
Dengan demikian, Pasal 163 HIR menentukan siapa yang memikul beban pembuktian, sedangkan Pasal 1895 KUHPerdata memberikan dasar mengenai penggunaan saksi sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan pembuktian tersebut.
Perbedaan fungsi tersebut penting dalam praktik. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa saksi dapat digunakan. Advokat juga harus menentukan pihak mana yang memikul burden of proof dan fakta apa yang harus dibuktikan.
Permasalahan Hukum
Pembuktian dengan saksi dalam praktik dapat menimbulkan berbagai persoalan, antara lain:
- kredibilitas saksi;
- hubungan saksi dengan para pihak;
- pengetahuan langsung atau tidak langsung;
- konsistensi keterangan;
- perbedaan antara fakta dan opini;
- kesesuaian keterangan dengan dokumen;
- kemungkinan keberpihakan saksi;
- kualitas dan relevansi keterangan; serta
- adanya ketentuan khusus yang membatasi penggunaan saksi.
Karena itu, strategi pembuktian tidak seharusnya berorientasi pada sebanyak mungkin saksi, melainkan pada saksi yang paling relevan dan mempunyai basis pengetahuan yang kuat terhadap fakta material perkara.
Contoh Penerapan
A menggugat B karena mengklaim bahwa B telah menyerahkan sejumlah barang kepada A berdasarkan suatu kesepakatan.
Tidak terdapat dokumen lengkap mengenai proses penyerahan barang tersebut. A kemudian menghadirkan C yang hadir dan menyaksikan langsung proses penyerahan.
Keterangan C dapat menjadi alat bukti yang relevan karena C mempunyai pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang disengketakan.
Sebaliknya, apabila C tidak berada di lokasi ketika penyerahan berlangsung dan hanya mengetahui peristiwa tersebut dari cerita A, maka dasar pengetahuannya berbeda sehingga nilai keterangannya harus dianalisis secara lebih hati-hati.
Implementasi dalam Praktik Hukum
Dalam perkara perdata, Advokat sebaiknya tidak sekadar mencari siapa yang bersedia menjadi saksi, tetapi menentukan siapa yang benar-benar mengetahui fakta material yang harus dibuktikan.
Strategi pemeriksaan saksi dapat dimulai dengan:
- mengidentifikasi fakta material perkara;
- menentukan fakta mana yang menjadi objek pembuktian;
- memetakan saksi berdasarkan fakta yang diketahuinya;
- memeriksa sumber pengetahuan masing-masing saksi;
- menguji konsistensi keterangan;
- menghubungkan kesaksian dengan alat bukti tertulis;
- mengantisipasi pemeriksaan silang dari pihak lawan; dan
- menyusun keseluruhan alat bukti menjadi konstruksi pembuktian yang koheren.
Pendekatan tersebut menjadikan saksi sebagai bagian dari litigation strategy, bukan sekadar formalitas persidangan.
Asas dan Adagium yang Relevan
Beberapa prinsip yang relevan dengan pembuktian saksi antara lain:
Testis unus, testis nullus, yang secara klasik mengandung kehati-hatian terhadap pembuktian yang hanya bertumpu pada seorang saksi.
Unus testis, nullus testis, yang juga menggambarkan prinsip kehati-hatian terhadap kesaksian tunggal.
Audiatur et altera pars, yaitu setiap pihak harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk didengar. Dalam konteks pembuktian, kesaksian pihak yang satu harus dapat diuji melalui proses pemeriksaan dan bantahan oleh pihak lawan.
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, yang pada pokoknya mengandung prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan, bukan pada pihak yang sekadar menyangkal.
Adagium tersebut sejalan dengan prinsip beban pembuktian dalam hukum acara perdata, meskipun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan norma hukum positif dan konstruksi perkara konkret.
Penutup
Pasal 1895 KUHPerdata memberikan dasar bahwa pembuktian dengan saksi pada prinsipnya diperkenankan dalam perkara perdata, kecuali terdapat ketentuan undang-undang yang menentukan pengecualian.
Ketentuan ini menempatkan saksi sebagai salah satu instrumen penting dalam rekonstruksi fakta di persidangan. Namun, keberadaan saksi tidak otomatis membuktikan kebenaran suatu dalil. Keterangan saksi harus diuji berdasarkan sumber pengetahuan, relevansi, konsistensi, kredibilitas, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.
Dengan demikian, persoalan pembuktian saksi bukan sekadar mengenai berapa banyak saksi yang dapat dihadirkan, tetapi mengenai seberapa kuat keterangan saksi tersebut mampu membuktikan fakta material yang menjadi dasar tuntutan atau bantahan.
Layanan Hukum
Apabila Anda menghadapi persoalan hukum, sengketa perdata, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan, persoalan perjanjian, atau perkara yang membutuhkan strategi pembuktian, menggunakan jasa Advokat sejak tahap awal akan lebih baik daripada menghadapi proses hukum seorang diri.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi hukum, legal opinion, pendampingan hukum, somasi, negosiasi, penyusunan dokumen hukum, jasa Advokat, serta penanganan dan pendampingan perkara sesuai kebutuhan hukum klien.
Pendampingan Advokat sejak awal memungkinkan posisi hukum, fakta, alat bukti, risiko, dan pilihan strategi dianalisis secara lebih sistematis. Dalam perkara yang telah memasuki proses sengketa, strategi pembuktian juga perlu disusun sejak awal agar setiap dokumen, saksi, dan tindakan hukum memiliki fungsi yang jelas dalam membangun posisi hukum klien.
Untuk konsultasi dan informasi layanan, kunjungi Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan atau hubungi WhatsApp +62 857-0657-1577.
Informasi hukum dan aktivitas Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan juga tersedia melalui Facebook, Instagram, TikTok, Threads, dan YouTube.
