Hukum Jaminan – Fidusia

Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Hak Preferen bagi Penerima Fidusia Ayat (1) menegaskan bahwa…

Pasal 26 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Makna Pasal Pasal 26 mengatur mekanisme administratif setelah jaminan…

Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a….

Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau…

Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Hubungan Pasal 23 dengan Pasal 21 Pasal 23 ayat…

Pasal 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan…

Pasal 21 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kelonggaran untuk Mengalihkan Benda Persediaan Ayat (1) Pasal 21…

Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan…

Pasal 19 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pengalihan Hak atas Piutang dan Dampaknya terhadap Fidusia Pasal…

Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia…

Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang…

Pasal 16 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kewajiban Penerima Fidusia untuk Mendaftarkan Perubahan Pasal 16 ayat…

Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:  Irah-Irah Eksekutorial dalam Sertifikat Fidusia Pasal 15 ayat (1)…