Peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diundangkan pada tahun 1982. Seiring dengan dinamika zaman dan kebutuhan perlindungan hukum atas karya intelektual, berbagai regulasi telah diterbitkan, diubah, maupun dicabut untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan praktik terbaik dalam pengelolaan hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 kini menjadi landasan utama dalam sistem hukum hak cipta nasional, didukung oleh sejumlah peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Presiden yang mengatur aspek teknis seperti pengelolaan royalti, perlindungan konten digital, penegakan hukum, serta kerja sama internasional.
Undang-undang:
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Dicabut)
- PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian Dan Pengembangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM:
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta
Keputusan Presiden:
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia Dan Masyarakat Eropa
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat
- Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)
Keputusan Dirjen KI:
- Keputusan Dirjen KI Nomor HKI-05.TI.03.02 TAHUN 2021 tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta
