Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mencerminkan evolusi sistem peradilan pidana dari masa ke masa, beserta informasi mengenai aturan hukumnya:
- Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 – Awal Abad ke-20):
- Pada masa ini, hukum acara pidana di Indonesia terpengaruh oleh sistem hukum kolonial Belanda, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Hindia Belanda. KUHAP ini mendasarkan proses peradilan pidana pada aturan-aturan yang diadopsi dari hukum Eropa kontinental.
- Era Kemerdekaan hingga Orde Lama (1945-1965):
- Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional. Pada periode ini, terjadi upaya penyesuaian hukum acara pidana dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan negara.
- Orde Baru (1966-1998):
- Pada masa Orde Baru, hukum acara pidana diatur lebih sistematis melalui berbagai undang-undang, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di bawah rezim Orde Baru, penegakan hukum diutamakan sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-Sekarang):
- Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengalami beberapa kali revisi untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.
- Perkembangan Terkini:
- Di era globalisasi saat ini, hukum acara pidana di Indonesia mengalami pengaruh teknologi dan upaya untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi proses peradilan. Berbagai amendemen dan interpretasi terhadap UU Hukum Acara Pidana terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.
Aturan-aturan hukum acara pidana utama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), yang merupakan landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan turunan dan perundang-undangan lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam hukum acara pidana, seperti mengenai penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pidana.
