Pasal 544 KUHPerdata menyatakan:
Orang kehilangan besit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara nyata.
Makna Normatif Pasal
Pasal 544 KUHPerdata mengatur bentuk lain dari kehilangan besit, yaitu ketika seseorang meninggalkan barang yang berada dalam penguasaannya secara nyata, meskipun ia tidak bermaksud menyerahkan barang tersebut kepada orang lain.
Berbeda dengan Pasal 543 KUHPerdata yang menitikberatkan pada penyerahan barang kepada orang lain atas kehendak sendiri, Pasal 544 menitikberatkan pada tindakan meninggalkan barang secara nyata (derelictio).
Dengan demikian, kehilangan besit berdasarkan Pasal 544 tidak mensyaratkan adanya pihak lain yang menerima barang. Besit dapat berakhir karena pemegangnya sendiri secara faktual meninggalkan barang sedemikian rupa sehingga penguasaannya terhadap barang tersebut terputus.
Ratio Legis
Ratio legis ketentuan ini adalah memberikan konsekuensi hukum terhadap keadaan ketika seseorang secara nyata telah melepaskan penguasaan atas suatu benda.
Besit merupakan hubungan penguasaan yang membutuhkan adanya suatu bentuk penguasaan faktual. Ketika seseorang meninggalkan benda secara nyata dan tidak lagi mempertahankan penguasaannya, hukum tidak lagi mempertahankan status besit tersebut.
Pasal ini sekaligus menunjukkan bahwa kehilangan besit dapat terjadi tanpa adanya peralihan penguasaan kepada orang tertentu.
Konsep ini berkaitan dengan istilah hukum Romawi res derelictae, yaitu benda yang telah ditinggalkan oleh pemegang penguasaannya dengan maksud melepaskannya.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
- “Orang kehilangan besit” menunjukkan akibat hukum berupa berakhirnya besit seseorang.
- “Sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain” menunjukkan bahwa kehilangan besit tidak mensyaratkan adanya kehendak untuk mengalihkan penguasaan kepada pihak tertentu.
- “Barang yang dikuasainya” menunjukkan bahwa objeknya adalah benda yang sebelumnya berada dalam penguasaan orang tersebut.
- “Ditinggalkannya secara nyata” menunjukkan adanya tindakan faktual berupa meninggalkan benda sehingga penguasaan terhadapnya terputus.
Frasa “tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain” menjadi pembeda utama dengan Pasal 543 KUHPerdata.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 544 harus dibaca bersama ketentuan-ketentuan mengenai cara memperoleh dan kehilangan besit dalam KUHPerdata.
Secara sistematis, terdapat perbedaan antara:
Pasal 543 → kehilangan besit karena penyerahan kepada orang lain.
Pasal 544 → kehilangan besit karena meninggalkan barang secara nyata.
Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum mengenal lebih dari satu cara berakhirnya besit.
Pasal 544 juga harus dibedakan dari keadaan ketika seseorang kehilangan penguasaan atas benda karena dicuri, dirampas, atau diambil oleh pihak lain. Dalam keadaan demikian, hilangnya penguasaan tidak berasal dari tindakan meninggalkan benda secara sukarela.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Secara teleologis, Pasal 544 bertujuan memberikan kepastian mengenai berakhirnya besit ketika hubungan penguasaan faktual telah ditinggalkan secara nyata.
Hukum tidak mempertahankan suatu status besit secara tidak terbatas ketika pemegangnya sendiri telah meninggalkan benda tersebut sehingga tidak lagi menjalankan penguasaan atasnya.
Namun, penafsiran teleologis harus tetap memperhatikan unsur penting mengenai maksud meninggalkan. Tidak setiap benda yang tertinggal otomatis merupakan benda yang telah ditinggalkan dalam pengertian hukum.
Analisis Komponen Norma
- Subjek norma: orang yang sebelumnya menguasai barang.
- Objek: barang yang berada dalam besit.
- Perbuatan: meninggalkan barang.
- Keadaan: barang ditinggalkan secara nyata.
- Kehendak yang tidak diperlukan: tidak harus terdapat kehendak menyerahkan barang kepada orang lain.
- Akibat hukum: kehilangan besit.
- Karakter norma: mengatur salah satu cara berakhirnya besit.
Unsur “Kehilangan Besit”
Kehilangan besit berarti seseorang tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai pemegang besit atas benda tersebut.
Namun, sebagaimana Pasal 543, kehilangan besit tidak selalu identik dengan kehilangan hak milik.
Seseorang dapat meninggalkan penguasaan faktual terhadap suatu benda tanpa bermaksud melepaskan hak kepemilikannya. Karena itu, dalam menerapkan Pasal 544 harus dibedakan antara:
kehilangan penguasaan faktual, dan
pelepasan hak kebendaan.
Pembedaan ini sangat penting karena seseorang mungkin meninggalkan barang untuk sementara waktu, tetapi tidak mempunyai maksud meninggalkan hak atas barang tersebut.
Unsur “Tanpa Kehendak untuk Menyerahkannya kepada Orang Lain”
Frasa ini menunjukkan bahwa Pasal 544 tidak membutuhkan adanya penerima tertentu.
Dalam Pasal 543, terdapat struktur:
pemegang besit → menyerahkan barang → orang lain.
Sedangkan dalam Pasal 544:
pemegang besit → meninggalkan barang → tidak harus ada penerima tertentu.
Dengan demikian, norma ini berkaitan dengan abandonment of possession, bukan dengan penyerahan kepada penerima tertentu.
Unsur “Ditinggalkan secara Nyata”
“Ditinggalkan secara nyata” menunjukkan bahwa harus terdapat keadaan faktual yang menunjukkan terputusnya penguasaan atas barang.
Namun, “ditinggalkan” tidak selalu berarti sekadar tidak berada di dekat barang.
Seseorang yang meninggalkan rumah untuk bepergian selama beberapa hari tidak berarti kehilangan besit atas barang-barang yang berada di rumah tersebut. Demikian pula seseorang yang meninggalkan kendaraannya di tempat tertentu untuk sementara waktu tidak otomatis kehilangan besit atas kendaraan tersebut.
Karena itu, harus diperhatikan keadaan konkret, durasi, konteks, dan maksud penguasaan.
Derelictio
Konsep yang relevan dalam hukum benda adalah derelictio, yaitu tindakan meninggalkan benda dengan maksud melepaskan penguasaan terhadap benda tersebut.
Dalam konstruksi ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan:
unsur objektif: benda secara nyata ditinggalkan;
unsur subjektif: terdapat kehendak untuk tidak lagi mempertahankan penguasaan terhadap benda tersebut.
Karena itu, kehilangan sementara atau ketidakhadiran fisik tidak otomatis merupakan derelictio.
Perbedaan dengan Pasal 543 KUHPerdata
Pasal 543 dan Pasal 544 sama-sama mengatur kehilangan besit, tetapi mekanismenya berbeda.
| Aspek | Pasal 543 | Pasal 544 |
|---|---|---|
| Cara kehilangan besit | Penyerahan | Meninggalkan barang |
| Penerima | Ada orang lain | Tidak harus ada |
| Kehendak menyerahkan kepada orang lain | Ada | Tidak diperlukan |
| Fokus | Peralihan penguasaan | Pelepasan penguasaan |
| Konsep | Traditio | Derelictio |
Dengan demikian, kedua pasal tersebut merupakan dua bentuk berbeda dari voluntary termination of possession.
Besit dan Hak Milik
Pasal 544 juga harus dipahami dengan membedakan antara besit dan hak milik.
Misalnya, seseorang meninggalkan suatu barang di gudang karena mengira barang tersebut sudah tidak diperlukan. Apabila dari keadaan konkret terbukti bahwa ia memang bermaksud melepaskan penguasaan dan tidak lagi mempertahankan hak atas benda tersebut, konsekuensinya dapat berbeda dengan keadaan ketika ia hanya meninggalkan barang sementara.
Dengan demikian:
Possessio tidak identik dengan dominium.
Besit merupakan penguasaan atas benda, sedangkan hak milik merupakan hak kebendaan.
Asas dan Adagium yang Berkaitan
Res derelictae
Menunjuk pada benda yang telah ditinggalkan oleh penguasanya.
Derelictio
Merupakan tindakan meninggalkan benda dengan maksud melepaskan penguasaan terhadapnya.
Possessio est facti, non juris
Besit pada dasarnya berkaitan dengan keadaan faktual penguasaan, bukan semata-mata keberadaan hak.
Adagium-adagium tersebut membantu menjelaskan mengapa tindakan meninggalkan benda dapat mempunyai konsekuensi terhadap status besit.
Keterkaitan dengan Pasal 543 KUHPerdata
Pasal 543 dan Pasal 544 mempunyai hubungan yang sangat erat.
Pasal 543 mengatur kehilangan besit melalui penyerahan kepada orang lain, sedangkan Pasal 544 mengatur kehilangan besit melalui peninggalan benda secara nyata.
Dengan demikian, Pasal 544 dapat dipahami sebagai bentuk kehilangan besit yang tidak membutuhkan adanya translatio possessionis kepada pihak tertentu.
Implementasi dalam Praktik
Dalam perkara konkret, untuk menentukan apakah Pasal 544 berlaku, perlu diperiksa:
- apakah seseorang sebelumnya mempunyai besit atas benda;
- apakah benda tersebut benar-benar ditinggalkan;
- apakah tindakan meninggalkan tersebut bersifat nyata;
- apakah terdapat maksud untuk tidak lagi mempertahankan penguasaan;
- apakah barang sebenarnya hanya ditinggalkan sementara;
- apakah terdapat pihak lain yang kemudian mengambil atau menguasai benda tersebut;
- apakah persoalan yang disengketakan menyangkut besit atau justru hak milik.
Permasalahan Hukum
Persoalan utama dalam Pasal 544 adalah membedakan barang yang benar-benar ditinggalkan dengan barang yang hanya ditinggalkan sementara.
Misalnya, seseorang kehilangan telepon genggam karena terjatuh tanpa diketahuinya. Keadaan tersebut tidak serta-merta sama dengan derelictio. Demikian pula seseorang yang meninggalkan kendaraannya karena keadaan darurat tidak otomatis dapat dianggap bermaksud melepaskan besit.
Karena itu, frasa “ditinggalkannya secara nyata” harus dibaca bersama keadaan subjektif dan objektif yang menyertai tindakan tersebut.
Dalam konteks hukum pembuktian, pihak yang mendalilkan bahwa seseorang telah kehilangan besit karena meninggalkan barang harus dapat menunjukkan fakta yang mendukung dalil tersebut.
Contoh Penerapan
A menguasai sebuah mesin tua yang berada di gudangnya. A kemudian secara sadar mengeluarkan mesin tersebut dari gudang, meletakkannya di tempat pembuangan barang, dan tidak lagi melakukan tindakan apa pun untuk mempertahankan penguasaannya.
Apabila keadaan tersebut menunjukkan bahwa A memang bermaksud meninggalkan barang itu, maka tindakan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai derelictio, sehingga A kehilangan besit atas benda tersebut.
Sebaliknya, apabila A hanya memindahkan mesin ke halaman rumah untuk sementara waktu sebelum diperbaiki, tidak tepat menyimpulkan bahwa A telah kehilangan besit.
Penutup
Pasal 544 KUHPerdata mengatur kehilangan besit karena barang yang dikuasai seseorang ditinggalkan secara nyata, tanpa harus terdapat kehendak untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang lain.
Perbedaan mendasarnya dengan Pasal 543 adalah bahwa Pasal 543 berangkat dari penyerahan kepada pihak lain, sedangkan Pasal 544 berangkat dari ditinggalkannya benda dan terputusnya penguasaan.
Namun, penerapan Pasal 544 harus dilakukan secara hati-hati. Tidak setiap kehilangan penguasaan fisik merupakan kehilangan besit, dan tidak setiap barang yang ditinggalkan sementara merupakan res derelictae. Yang harus dianalisis adalah keadaan objektif penelantaran sekaligus maksud untuk tidak lagi mempertahankan penguasaan atas benda tersebut.
