Pasal 1885 KUHPerdata menyatakan:
Jika suatu tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda atas hak itu disimpan di tempat netral, dan berhak menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya.
Pendahuluan
Pasal 1885 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan ketika suatu tanda alas hak menjadi milik bersama beberapa orang. Dalam keadaan demikian, undang-undang memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk menuntut agar dokumen tersebut disimpan pada tempat netral, serta memberikan hak untuk memperoleh salinan atau ikhtisar atas biaya pihak yang memintanya.
Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan mencegah salah satu pemegang bersama menguasai dokumen secara eksklusif dan pada saat yang sama menjamin setiap pihak tetap mempunyai akses terhadap bukti yang berkaitan dengan hak bersama tersebut.
Makna Normatif Pasal
Norma Pasal 1885 mengandung dua hak utama bagi setiap orang yang mempunyai kepentingan bersama terhadap suatu tanda alas hak.
Pertama, hak untuk meminta agar tanda alas hak tersebut disimpan di tempat netral.
Kedua, hak untuk meminta dibuatkan salinan atau ikhtisar atas biaya sendiri.
Dengan demikian, norma ini tidak sekadar mengatur mengenai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga memberikan jaminan akses terhadap bukti hak bagi masing-masing pemegang kepentingan.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Ratio legis Pasal 1885 dapat dilihat dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kepentingan, keamanan dokumen, dan akses yang setara terhadap bukti hak.
Apabila dokumen asli hanya berada dalam penguasaan salah satu pihak, terdapat risiko dokumen tersebut disembunyikan, dihilangkan, dirusak, atau digunakan secara sepihak untuk kepentingan salah satu pemegang hak.
Karena itu, hukum menyediakan mekanisme penyimpanan pada tempat netral.
Ketentuan ini mencerminkan prinsip:
Nemo iudex in causa sua
Tidak seorang pun patut menjadi pihak yang menentukan sendiri kepentingannya ketika terdapat kepentingan hukum pihak lain.
Adagium tersebut tidak secara langsung mengatur penyimpanan dokumen, tetapi dapat digunakan sebagai prinsip argumentatif bahwa pengelolaan bukti bersama sebaiknya tidak diserahkan secara eksklusif kepada salah satu pihak yang berkepentingan.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “tanda alas hak” menunjuk pada dokumen atau tanda tertulis yang menjadi dasar pembuktian atau dasar seseorang memperoleh suatu hak.
Frasa “menjadi kepunyaan bersama beberapa orang” menunjukkan adanya keadaan ketika dokumen atau tanda alas hak tersebut berada dalam kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan individual.
Frasa “masing-masing berhak menuntut” menunjukkan bahwa hak tersebut dapat digunakan secara individual oleh setiap pihak yang mempunyai kepentingan bersama.
Frasa “disimpan di tempat netral” menunjukkan bahwa dokumen tidak semestinya berada secara eksklusif dalam penguasaan salah satu pihak yang berkepentingan.
Frasa “berhak menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya” memberikan hak kepada setiap pihak untuk memperoleh representasi isi dokumen tanpa harus menguasai dokumen aslinya.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 1885 harus dibaca dalam konteks ketentuan KUHPerdata mengenai pembuktian dengan tulisan.
Dokumen yang menjadi dasar suatu hak memiliki fungsi evidensial yang penting. Karena itu, ketika dokumen tersebut berkaitan dengan kepentingan beberapa orang, hukum perlu memastikan bahwa tidak ada pihak yang kehilangan akses terhadap bukti tersebut hanya karena dokumen asli berada dalam penguasaan pihak lain.
Pasal ini juga berkaitan dengan prinsip pengelolaan benda atau dokumen yang mempunyai kepentingan bersama, terutama ketika penguasaan fisik atas dokumen tidak identik dengan kepemilikan atau hak substantif yang dibuktikannya.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Secara teleologis, Pasal 1885 bertujuan menjaga agar penguasaan fisik atas dokumen tidak berubah menjadi alat dominasi hukum terhadap pihak lain.
Dokumen asli mungkin hanya satu, tetapi kepentingan hukum yang dibuktikannya dapat dimiliki beberapa orang.
Karena itu, hukum memberikan dua mekanisme:
dokumen asli → disimpan secara netral;
isi dokumen → dapat diakses setiap pihak melalui salinan atau ikhtisar.
Konstruksi tersebut menghindari keadaan di mana hanya satu pihak yang mempunyai akses terhadap bukti sedangkan pihak lain bergantung sepenuhnya pada kehendaknya.
Analisis Komponen Norma
- “Jika suatu tanda alas hak”
Menunjukkan adanya dokumen atau tanda tertentu yang mempunyai fungsi sebagai dasar atau bukti hak. - “Menjadi kepunyaan bersama beberapa orang”
Menunjukkan adanya kepentingan bersama beberapa orang terhadap dokumen tersebut. - “Masing-masing berhak menuntut”
Setiap pemegang kepentingan mempunyai hak individual untuk meminta perlindungan yang diberikan oleh norma. - “Supaya tanda atas hak itu disimpan di tempat netral”
Menunjukkan mekanisme untuk mencegah penguasaan eksklusif dokumen oleh salah satu pihak. - “Dan berhak menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar”
Memberikan hak akses terhadap substansi dokumen tanpa harus memperoleh penguasaan atas dokumen asli. - “Atas biayanya”
Menunjukkan bahwa pihak yang meminta salinan atau ikhtisar pada prinsipnya menanggung biaya pembuatannya.
Pengertian “Tanda Alas Hak”
Istilah “tanda alas hak” harus dipahami dalam konteks sistem pembuktian perdata.
Alas hak (title) merupakan dasar hukum yang menjadi landasan timbul atau diperolehnya suatu hak.
“Tanda alas hak” dalam konteks pasal ini dapat dipahami sebagai dokumen atau bukti tertulis yang menunjukkan adanya dasar suatu hak.
Contohnya dapat berupa dokumen yang menunjukkan dasar perolehan suatu hak, sepanjang dokumen tersebut memang mempunyai fungsi sebagai title atau bukti hak dalam hubungan hukum yang bersangkutan.
Namun, tidak setiap dokumen yang berhubungan dengan suatu transaksi otomatis merupakan “tanda alas hak”. Kualifikasinya harus dilihat dari fungsi hukum dokumen tersebut.
Kepemilikan Bersama atas Dokumen
Hal penting yang perlu dibedakan adalah:
kepemilikan atau kepentingan bersama terhadap dokumen tidak selalu identik dengan kepemilikan bersama terhadap hak yang dibuktikan oleh dokumen tersebut.
Misalnya, suatu dokumen tertentu dapat menjadi dokumen yang harus dipelihara untuk kepentingan beberapa orang, sementara hak substantif yang dibuktikannya memiliki konfigurasi hukum yang berbeda.
Karena itu, Pasal 1885 harus dibaca secara hati-hati agar tidak ditafsirkan bahwa setiap orang yang berhak meminta salinan otomatis merupakan pemilik bersama atas hak substantif yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Hak Menuntut Penyimpanan di Tempat Netral
Hak pertama yang diberikan Pasal 1885 adalah hak untuk meminta penyimpanan dokumen pada tempat netral.
Konsep “tempat netral” menunjukkan suatu lokasi atau pihak penyimpan yang tidak berada di bawah penguasaan eksklusif salah satu pihak yang mempunyai kepentingan terhadap dokumen.
Tujuannya adalah menjaga:
- keutuhan dokumen;
- keberadaan dokumen;
- akses yang seimbang;
- mencegah penghilangan atau penyembunyian; dan
- mencegah penggunaan dokumen secara sepihak.
Dalam sengketa, prinsip ini dapat menjadi sangat penting apabila dokumen asli hanya berjumlah satu dan masing-masing pihak berkepentingan terhadap keberadaannya.
Hak Memperoleh Salinan atau Ikhtisar
Hak kedua adalah hak untuk meminta dibuatkan salinan atau ikhtisar.
Hak ini mempunyai fungsi praktis karena dokumen asli tidak selalu mungkin diberikan kepada seluruh pihak secara bersamaan.
Dengan adanya salinan atau ikhtisar, setiap pihak tetap dapat mengetahui dan menggunakan informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut tanpa harus menguasai dokumen asli.
Namun, salinan atau ikhtisar tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang identik dengan dokumen asli. Nilai pembuktiannya tetap bergantung pada autentikasi, sumber, kesesuaian dengan dokumen asli, dan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.
Keterkaitan dengan Hukum Pembuktian
Pasal 1885 memiliki hubungan erat dengan kepentingan pembuktian karena objek yang diatur adalah dokumen yang berfungsi sebagai tanda alas hak.
Dalam suatu perkara perdata, dokumen asli dapat menjadi sangat penting untuk membuktikan:
- keberadaan suatu hubungan hukum;
- dasar perolehan hak;
- identitas para pihak;
- isi suatu perjanjian;
- riwayat suatu hak; atau
- fakta hukum tertentu.
Karena itu, penguasaan eksklusif atas dokumen dapat memberikan keuntungan pembuktian yang tidak proporsional.
Pasal 1885 berfungsi mencegah ketimpangan tersebut.
Keterkaitan dengan Beban Pembuktian
Pasal 1865 KUHPerdata menetapkan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa harus membuktikannya.
Dalam konteks ini, akses terhadap dokumen menjadi penting.
Apabila salah satu pihak menguasai dokumen asli yang dibutuhkan untuk pembuktian bersama, sementara pihak lain tidak memiliki akses, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam proses pembuktian.
Pasal 1885 memberikan dasar untuk memastikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang wajar untuk memperoleh informasi dari dokumen tersebut.
Perbedaan antara Dokumen Asli dan Salinan
Pasal 1885 secara implisit memperlihatkan adanya perbedaan antara:
dokumen asli, dan
salinan atau ikhtisar.
Dokumen asli merupakan objek utama yang harus dijaga.
Salinan atau ikhtisar berfungsi sebagai representasi informasi dari dokumen tersebut.
Dalam praktik pembuktian, apabila keaslian atau kesesuaian salinan dipersoalkan, dokumen asli dapat menjadi penting untuk melakukan verifikasi.
Karena itu, hak memperoleh salinan tidak berarti hak untuk mengabaikan perlindungan terhadap dokumen asli.
Contoh Penerapan
A, B, dan C mempunyai kepentingan bersama terhadap suatu dokumen yang menjadi dasar suatu hak.
Dokumen asli hanya tersedia satu dan berada dalam penguasaan A.
B kemudian meminta agar dokumen tersebut disimpan pada tempat yang netral karena khawatir dokumen digunakan atau disembunyikan oleh A.
B juga meminta dibuatkan salinan dokumen tersebut dengan biaya sendiri.
Berdasarkan konstruksi Pasal 1885, permintaan B memiliki dasar karena hukum tidak mengharuskan B menerima keadaan di mana A menguasai dokumen secara eksklusif sementara dokumen tersebut berkaitan dengan kepentingan bersama.
Contoh dalam Sengketa Perdata
Dalam suatu perkara waris, terdapat dokumen yang menjadi dasar hak atas suatu aset dan dokumen tersebut berkaitan dengan kepentingan beberapa ahli waris.
Salah seorang ahli waris menguasai dokumen asli dan menolak memberikan akses kepada ahli waris lainnya.
Dalam keadaan demikian, prinsip Pasal 1885 dapat digunakan untuk membangun argumentasi bahwa dokumen yang berkaitan dengan kepentingan bersama tidak seharusnya menjadi instrumen penguasaan sepihak.
Pihak lain dapat meminta penyimpanan pada tempat netral dan memperoleh salinan atau ikhtisar dengan biaya sendiri.
Namun, status hukum masing-masing ahli waris terhadap aset tetap harus ditentukan berdasarkan hukum waris dan bukti mengenai hak substantifnya.
Implikasi dalam Praktik Litigasi
Dalam suatu perkara, apabila dokumen asli berada dalam penguasaan pihak lawan, advokat perlu membedakan:
- siapa pemilik atau pemegang hak atas dokumen;
- siapa yang mempunyai kepentingan hukum terhadap dokumen;
- siapa yang menguasai dokumen secara fisik;
- apakah dokumen tersebut merupakan alas hak;
- apakah dokumen hanya satu atau tersedia beberapa eksemplar;
- apakah terdapat risiko kehilangan, perubahan, atau penyembunyian;
- apakah diperlukan salinan atau ikhtisar; dan
- apakah dokumen asli perlu ditempatkan pada pihak atau tempat yang netral.
Pembedaan ini penting karena penguasaan fisik atas dokumen tidak selalu identik dengan hak substantif atas objek yang dibuktikan oleh dokumen tersebut.
Permasalahan Hukum
Pasal 1885 dapat menimbulkan persoalan mengenai apa yang dimaksud dengan “tempat netral”.
KUHPerdata tidak memberikan formulasi teknis yang sangat rinci mengenai bentuk tempat netral tersebut. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan konteks hubungan hukum dan kebutuhan perlindungan dokumen.
Persoalan lainnya adalah mengenai batas hak memperoleh salinan. Hak untuk memperoleh salinan tidak dapat serta-merta diartikan bahwa seseorang berhak mengubah, menggunakan, atau mengalihkan dokumen asli.
Hak tersebut pada dasarnya merupakan hak akses terhadap informasi dan bukti, bukan otomatis hak untuk menguasai atau mengalihkan hak substantif yang dibuktikan oleh dokumen.
Asas dan Adagium yang Berkaitan
Audi alteram partem
Dengarkan pula pihak yang lain. Prinsip ini dapat digunakan secara argumentatif untuk menjelaskan pentingnya memberikan akses yang seimbang terhadap dokumen yang mempunyai kepentingan bersama.
Nemo iudex in causa sua
Tidak seorang pun seharusnya menjadi penentu yang tidak netral atas kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mendukung gagasan bahwa penyimpanan dokumen bersama sebaiknya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali satu pihak yang berkepentingan.
Bona fide
Prinsip itikad baik relevan dalam pelaksanaan hak atas dokumen bersama. Pihak yang menguasai dokumen maupun pihak yang meminta akses seharusnya bertindak untuk menjaga kepentingan hukum bersama, bukan menyalahgunakan dokumen untuk kepentingan sepihak.
Penutup
Pasal 1885 KUHPerdata pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap akses dan penguasaan yang seimbang atas tanda alas hak yang mempunyai kepentingan bersama.
Konstruksi normanya dapat diringkas:
Tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama → setiap pihak memiliki hak untuk meminta penyimpanan di tempat netral → setiap pihak juga dapat meminta salinan atau ikhtisar dengan biaya sendiri.
Norma ini penting karena dokumen asli hanya dapat berada pada satu tempat, tetapi kepentingan hukum yang dibuktikannya dapat dimiliki atau diperlukan oleh beberapa pihak.
Karena itu, Pasal 1885 tidak semata-mata berbicara mengenai administrasi dokumen. Ia mengandung prinsip yang lebih luas, yaitu mencegah penguasaan eksklusif atas alat bukti yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan menjamin setiap pihak memperoleh akses yang wajar terhadap bukti tersebut.
Dalam praktik hukum, ketentuan ini relevan terutama ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan bersama, warisan, hubungan kontraktual, alas hak, dokumen kepemilikan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembuktian hak beberapa pihak.
