Pasal 188 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Pendahuluan
Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ketentuan ini merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ideologi negara yang bertujuan melindungi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, Pasal 188 KUHP juga memberikan pengecualian terhadap kegiatan ilmiah dengan menegaskan bahwa kajian akademik mengenai ajaran tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dipidana. Dengan demikian, pasal ini berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan ideologi negara dan kebebasan akademik.
Makna Normatif Pasal
Secara normatif, Pasal 188 KUHP mengkriminalisasi setiap perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme maupun paham lain yang bertentangan dengan Pancasila apabila dilakukan di muka umum, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media apa pun. Ancaman pidana diperberat secara bertingkat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara atau apabila mengakibatkan kerusuhan, kerugian harta kekayaan, luka berat, maupun kematian. Namun demikian, ayat (6) menegaskan bahwa kegiatan penelitian, pendidikan, atau kajian ilmiah (academic research) mengenai ajaran tersebut tidak termasuk perbuatan yang dipidana.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Tujuan utama Pasal 188 KUHP adalah melindungi eksistensi Pancasila sebagai dasar negara serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dari penyebaran ideologi yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ketentuan ini bertujuan mencegah timbulnya konflik sosial, gangguan keamanan, maupun tindakan yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pengecualian terhadap kepentingan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memberikan ruang bagi kebebasan akademik sepanjang tidak berubah menjadi kegiatan propaganda atau penyebaran ideologi.
Penafsiran Hukum
- Secara gramatikal (grammaticale interpretatie), frasa “menyebarkan dan mengembangkan” menunjukkan adanya tindakan aktif untuk memperluas pengaruh suatu ajaran kepada masyarakat.
- Secara sistematis (systematische interpretatie), Pasal 188 KUHP merupakan bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara dan harus dipahami bersama ketentuan konstitusional mengenai Pancasila sebagai dasar negara.
- Secara teleologis (teleologische interpretatie), ketentuan ini bertujuan melindungi ideologi negara (protection of state ideology) serta menjaga ketertiban umum (public order).
- Secara restriktif (restrictive interpretation), pengecualian dalam ayat (6) harus ditafsirkan terbatas pada kegiatan ilmiah yang dilakukan secara objektif dan bukan sebagai sarana propaganda terselubung.
Analisis Setiap Unsur Pasal
- Ayat (1) mengatur tindak pidana pokok berupa penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum melalui lisan, tulisan, maupun media lainnya.
- Ayat (2) memperberat pidana apabila penyebaran tersebut dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
- Ayat (3) mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian terhadap harta kekayaan.
- Ayat (4) menentukan ancaman pidana yang lebih berat apabila akibat perbuatan tersebut menyebabkan seseorang menderita luka berat.
- Ayat (5) mengatur pemberatan maksimum apabila akibat perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain.
- Ayat (6) memberikan pengecualian terhadap kegiatan kajian ilmiah mengenai komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sepanjang dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
Pasal 188 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kebebasan menyatakan pendapat, memperoleh informasi, serta pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang. Selain itu, ketentuan ini juga memiliki hubungan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dalam penerapannya, Pasal 188 KUHP juga harus memperhatikan jaminan kebebasan akademik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
Implementasi dalam Praktik
Dalam praktik, penerapan Pasal 188 KUHP menuntut pembuktian bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan penyebaran atau pengembangan ajaran yang dilarang di muka umum. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan kepemilikan buku, karya ilmiah, atau bahan bacaan, melainkan harus membuktikan adanya unsur penyebaran, tujuan, dan akibat sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Terhadap kegiatan penelitian, diskusi ilmiah, atau pembelajaran di lingkungan akademik, ayat (6) memberikan perlindungan sepanjang kegiatan tersebut dilakukan secara objektif untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Permasalahan yang Sering Timbul
Permasalahan yang sering muncul adalah penentuan batas antara kegiatan akademik yang sah dengan penyebaran ideologi yang dilarang. Selain itu, frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” berpotensi menimbulkan perdebatan karena memerlukan ukuran yang jelas mengenai paham apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 188 KUHP harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas, khususnya asas lex certa, serta tidak membatasi secara tidak proporsional kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dijamin oleh konstitusi.
Contoh Kasus
Seseorang secara terbuka menyelenggarakan serangkaian kegiatan di berbagai daerah dengan tujuan mengajak masyarakat mengganti Pancasila sebagai dasar negara melalui penyebaran doktrin komunisme/marxisme-leninisme. Dalam kegiatan tersebut, pelaku membagikan materi propaganda dan mengorganisasi peserta untuk mendukung perubahan ideologi negara. Perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 188 ayat (2) KUHP. Sebaliknya, seorang dosen yang menjelaskan sejarah perkembangan komunisme, marxisme-leninisme, maupun ideologi politik lainnya dalam mata kuliah hukum tata negara atau ilmu politik sebagai bagian dari kurikulum dan penelitian ilmiah tidak dapat dipidana berdasarkan ayat (6), karena kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bukan sebagai bentuk propaganda.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau principle of legality), yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan secara jelas dalam undang-undang.
- Asas lex certa, yaitu rumusan tindak pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak dimaksud oleh pembentuk undang-undang.
- Asas perlindungan ideologi negara (protection of state ideology principle), yaitu negara berwenang melindungi Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman yang dapat mengganggu eksistensinya.
- Asas proporsionalitas (proportionality principle), yaitu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional dan hanya sejauh diperlukan untuk melindungi kepentingan konstitusional.
- Asas kebebasan akademik (academic freedom principle), yaitu kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan memperoleh perlindungan hukum sepanjang dilakukan secara objektif dan tidak berubah menjadi propaganda.
Penutup
Pasal 188 KUHP merupakan instrumen hukum pidana yang bertujuan melindungi Pancasila sebagai dasar negara melalui kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ketentuan ini menerapkan sistem pemberatan pidana secara bertingkat berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Namun demikian, keberadaan pengecualian bagi kepentingan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mengakui pentingnya kebebasan akademik dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, penerapan Pasal 188 KUHP harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip legalitas serta jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.
