Pasal 121 Herzien Inlandsch Reglement menyatakan:
(1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)
(2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
(3) Perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.
(4) (s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.
Penjelasan:
Pasal 121 Herzien Inlandsch Reglement mengatur tahapan awal pemeriksaan perkara perdata setelah gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa setelah gugatan didaftarkan, pengadilan wajib menentukan jadwal persidangan dan memanggil para pihak secara resmi sesuai prosedur hukum acara perdata.
Ayat (1) mengatur bahwa setelah gugatan dicatat oleh panitera dalam register perkara, ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan waktu sidang pertama. Selain itu, pengadilan memerintahkan agar penggugat dan tergugat dipanggil untuk hadir di persidangan dengan membawa saksi maupun dokumen yang akan dijadikan alat bukti. Ketentuan ini bertujuan menjamin bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara tertib, terbuka, dan memberi kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya.
Ayat (2) menegaskan bahwa ketika tergugat dipanggil, pengadilan wajib menyerahkan salinan gugatan kepada tergugat. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan hak jawab dan hak pembelaan tergugat agar tergugat mengetahui isi gugatan yang diajukan terhadap dirinya. Bahkan, tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban secara tertulis apabila dikehendaki.
Ayat (3) mengatur aspek administrasi perkara, yaitu bahwa penetapan hari sidang dan perintah pemanggilan harus dicatat dalam register perkara dan pada surat gugatan asli. Pencatatan tersebut penting untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam proses persidangan.
Ayat (4) mengatur mengenai kewajiban pembayaran panjar biaya perkara sebelum gugatan didaftarkan. Panjar biaya perkara tersebut meliputi biaya administrasi kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, pemberitahuan, serta biaya meterai. Dengan demikian, perkara baru dapat diproses apabila penggugat terlebih dahulu memenuhi kewajiban pembayaran biaya perkara sesuai taksiran sementara pengadilan.
Contoh Hukum:
Andi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Budi di pengadilan negeri karena Budi tidak melaksanakan perjanjian utang piutang sebesar Rp500.000.000,00. Setelah gugatan didaftarkan dan Andi membayar panjar biaya perkara, panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara perdata.
Selanjutnya, ketua pengadilan negeri menetapkan jadwal sidang pertama pada tanggal tertentu serta memerintahkan jurusita untuk memanggil Andi dan Budi agar hadir di persidangan. Pada saat pemanggilan terhadap Budi dilakukan, jurusita juga menyerahkan salinan surat gugatan sehingga Budi mengetahui isi tuntutan yang diajukan terhadap dirinya dan dapat menyiapkan jawaban maupun alat bukti.
Dalam persidangan nanti, kedua belah pihak dapat menghadirkan saksi, surat perjanjian, bukti transfer, atau alat bukti lainnya untuk mendukung dalil masing masing.
