Pasal 1 ayat (1) sampai (6) KUHAP menyatakan:
(1) Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
(4) Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
(5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.
(6) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 1 KUHAP memuat definisi konseptual mengenai beberapa istilah fundamental dalam hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan subjek pelaksana penyidikan serta pengertian penyidikan itu sendiri. Pengaturan definisi ini memiliki fungsi penting karena menjadi dasar penafsiran terhadap seluruh ketentuan mengenai proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, Pasal ini berfungsi sebagai norma terminologis yang menentukan siapa yang berwenang melakukan penyidikan serta bagaimana penyidikan dipahami dalam kerangka hukum acara pidana.
Pertama, Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian umum mengenai penyidik. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyidik tidak hanya terbatas pada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga dapat berasal dari dua kategori lainnya, yaitu penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengenal pluralitas kewenangan penyidikan, yaitu penyidikan dapat dilakukan oleh lebih dari satu institusi sepanjang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh undang-undang. Dengan demikian, pengaturan ini sekaligus menegaskan bahwa kewenangan penyidikan merupakan kewenangan yang bersumber dari undang-undang dan tidak dapat dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas.
Kedua, Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut penyidik Polri. Penyidik Polri adalah pejabat kepolisian yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik Polri merupakan penyidik utama (primary investigator) yang memiliki kewenangan umum dalam menangani hampir seluruh jenis tindak pidana. Kedudukan tersebut sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
Ketiga, Pasal 1 ayat (3) mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang sektoral yang menjadi dasar kewenangannya. Berbeda dengan penyidik Polri yang memiliki kewenangan umum, PPNS hanya memiliki kewenangan penyidikan dalam lingkup tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang sektoral. Misalnya, penyidik di bidang perpajakan, kehutanan, perikanan, atau lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan PPNS merupakan bentuk spesialisasi dalam penegakan hukum pidana, terutama pada bidang-bidang yang memerlukan keahlian teknis tertentu.
Keempat, Pasal 1 ayat (4) memperkenalkan kategori penyidik tertentu. Yang dimaksud dengan penyidik tertentu adalah pejabat dari lembaga tertentu selain Polri dan PPNS yang diberikan kewenangan penyidikan oleh undang-undang. Kategori ini biasanya muncul dalam undang-undang yang membentuk lembaga khusus dengan kewenangan penyidikan tertentu, misalnya lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dalam tindak pidana khusus. Dengan demikian, ketentuan ini membuka kemungkinan adanya penyidik yang bersifat khusus atau institusional yang dibentuk melalui undang-undang.
Kelima, Pasal 1 ayat (5) menjelaskan pengertian penyidikan. Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang serta untuk menemukan tersangkanya. Definisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama penyidikan adalah dua hal, yaitu membuktikan adanya tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Dalam konteks tersebut, penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana karena kualitas proses penyidikan akan sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan di pengadilan.
Keenam, Pasal 1 ayat (6) mengatur mengenai penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian yang diberi kewenangan tertentu untuk membantu pelaksanaan penyidikan. Keberadaan penyidik pembantu bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan, terutama dalam hal tindakan-tindakan tertentu yang memerlukan delegasi kewenangan dari penyidik utama. Dengan demikian, penyidik pembantu berfungsi sebagai bagian dari struktur organisasi penyidikan dalam institusi kepolisian.
Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 1 KUHAP ini menunjukkan bahwa penyidikan dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan melalui struktur kewenangan yang berlapis, yang melibatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama, PPNS sebagai penyidik sektoral, penyidik tertentu sebagai penyidik khusus yang dibentuk oleh undang-undang, serta penyidik pembantu sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan penyidikan. Pengaturan tersebut sekaligus mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan sistem penyidikan yang efektif, terkoordinasi, serta mampu menjawab kompleksitas berbagai jenis tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat.
