Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan:
(1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d.t.).
(2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
(3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
(4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.
Penjelasan:
Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir pada hari persidangan serta tidak menunjuk kuasa atau wakil untuk hadir mewakilinya. Ketentuan ini merupakan instrumen hukum acara yang bertujuan mencegah terhambatnya proses peradilan akibat ketidakhadiran salah satu pihak.
Secara normatif, ayat (1) menegaskan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek sepanjang pengadilan menilai bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang cukup. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menyebabkan gugatan otomatis dikabulkan. Hakim tetap berkewajiban melakukan pengujian terhadap legalitas dan dasar gugatan yang diajukan penggugat.
Ayat (2) mengatur pengecualian apabila tergugat sebelumnya telah mengajukan eksepsi kompetensi atau keberatan mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara. Dalam keadaan demikian, meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim wajib terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persoalan kewenangan mengadili merupakan aspek fundamental yang harus dipastikan terlebih dahulu.
Selanjutnya, ayat (3) memberikan perlindungan terhadap hak-hak tergugat dengan mewajibkan pemberitahuan putusan verstek serta hak untuk mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum. Adapun ayat (4) mewajibkan panitera mencatat pelaksanaan pemberitahuan tersebut sebagai bentuk administrasi dan akuntabilitas peradilan.
Asas-Asas yang Terkait
- Asas Audi et Alteram Partem (Hear the Other Side)Asas ini menghendaki agar setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Meskipun putusan verstek dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, asas ini tetap dihormati karena tergugat telah diberikan kesempatan melalui pemanggilan yang sah dan patut.
- Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya RinganPutusan verstek merupakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak yang sengaja mangkir dari persidangan sehingga proses penyelesaian perkara tetap berjalan secara efektif.
- Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)Ketentuan verstek memberikan kepastian bahwa perkara tidak akan tertunda tanpa batas waktu hanya karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.
- Asas Itikad Baik dalam BeracaraPara pihak diwajibkan berpartisipasi secara aktif dalam proses persidangan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa dijatuhkannya putusan verstek.
- Asas Hak Membela Diri (Right to Defense)Meskipun telah dijatuhi putusan verstek, tergugat tetap diberikan hak untuk mengajukan verzet sebagai sarana pembelaan terhadap putusan tersebut.
Istilah Hukum Terkait
- Verstek: Putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah.
- Verzet: Upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek yang diajukan oleh pihak tergugat.
- Default Judgment: Padanan istilah dalam sistem hukum Anglo Saxon yang merujuk pada putusan akibat tidak hadirnya pihak tergugat.
- Audi et Alteram Partem: Prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk didengar.
- Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif: Kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Contoh Kasus
Seorang kreditur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur karena gagal melunasi pinjaman sebesar Rp500.000.000. Pengadilan Negeri telah memanggil tergugat sebanyak satu kali secara sah dan patut untuk menghadiri sidang pertama. Namun, tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
Dalam persidangan, penggugat dapat menunjukkan perjanjian utang piutang, bukti transfer dana, dan surat somasi yang tidak ditanggapi. Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, hakim berpendapat bahwa gugatan memiliki dasar hukum yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim dapat mengabulkan gugatan melalui putusan verstek. Setelah putusan diberitahukan kepada tergugat, tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan verzet apabila merasa memiliki alasan hukum yang dapat membantah gugatan maupun putusan yang telah dijatuhkan.
Dengan demikian, Pasal 125 HIR pada hakikatnya mencerminkan keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak-hak pihak yang tidak hadir, melalui kombinasi mekanisme putusan verstek dan hak perlawanan (verzet) sebagai bentuk jaminan due process of law dalam hukum acara perdata Indonesia.
