Pasal 158 KUHP menyatakan:
Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.
Penjelasan:
Pasal 158 KUHP memberikan definisi mengenai frasa “di muka umum” sebagai suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan pada tempat atau ruang yang dapat dilihat, diketahui, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep ruang publik dalam hukum pidana tidak lagi terbatas pada tempat fisik seperti jalan raya, pasar, kantor, atau ruang terbuka, melainkan telah diperluas hingga mencakup ruang digital dan media elektronik.
Secara klasik, suatu perbuatan dianggap dilakukan di muka umum apabila dilakukan di tempat yang memungkinkan masyarakat melihat atau mengetahuinya. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi menyebabkan ruang publik mengalami transformasi. Media sosial, aplikasi digital, forum internet, siaran langsung, maupun platform elektronik lainnya kini dipandang sebagai ruang yang dapat diakses publik, sehingga perbuatan yang dilakukan melalui media tersebut dapat pula dikualifikasikan sebagai dilakukan “di muka umum”.
Unsur penting dalam Pasal 158 KUHP terletak pada adanya kemungkinan akses publik terhadap suatu perbuatan atau informasi. Dengan demikian, ukuran “di muka umum” tidak selalu ditentukan oleh jumlah orang yang hadir secara fisik, melainkan oleh terbukanya akses bagi orang lain untuk melihat, mengetahui, atau menyaksikan perbuatan tersebut.
Rumusan ini memiliki implikasi penting dalam berbagai tindak pidana, khususnya terkait penghinaan, penyebaran kebencian, penghasutan, pornografi, ancaman, provokasi, maupun tindak pidana berbasis elektronik. Dalam praktiknya, unggahan media sosial yang dapat dilihat publik sering dipandang memenuhi unsur “di muka umum” karena informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.
Selain itu, Pasal 158 KUHP juga menegaskan bahwa akses tidak langsung melalui media elektronik tetap dianggap sebagai ruang publik. Oleh karena itu, siaran langsung, video yang diunggah ke internet, komentar terbuka, maupun dokumen elektronik yang dapat diakses publik dapat memenuhi unsur tersebut. Pendekatan demikian mencerminkan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan masyarakat digital dan pola komunikasi modern.
Contoh Kasus:
- Penghinaan melalui Media Sosial
Seseorang membuat unggahan di Facebook yang berisi penghinaan terhadap orang lain dan pengaturan akun tersebut bersifat publik sehingga dapat dibaca banyak orang. Perbuatan itu dapat dianggap dilakukan di muka umum karena dapat diakses masyarakat luas melalui media elektronik.
- Perkelahian di Tempat Umum
Dua orang berkelahi di pasar yang ramai dan disaksikan banyak pengunjung. Tindakan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat masyarakat sehingga memenuhi unsur di muka umum.
- Penyebaran Video melalui Internet
Pelaku mengunggah video ancaman kepada seseorang melalui platform video daring yang dapat ditonton publik. Walaupun tidak dilakukan secara tatap muka, unsur di muka umum tetap terpenuhi karena masyarakat dapat mengakses video tersebut.
- Ujaran Provokatif dalam Siaran Langsung
Seseorang melakukan siaran langsung melalui aplikasi digital sambil menghasut penonton untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Karena siaran tersebut dapat diakses banyak orang, perbuatan itu dilakukan di muka umum.
- Pemasangan Simbol Provokatif
Pelaku memasang spanduk berisi ujaran kebencian di pinggir jalan yang dapat dilihat pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Tindakan tersebut termasuk dilakukan di muka umum karena terbuka untuk diketahui publik.
