Pasal 6 KUHAP menyatakan:
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.
(3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan:
Pasal 6 KUHAP mengatur mengenai struktur kelembagaan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menegaskan siapa saja pejabat yang berwenang melakukan penyidikan serta kedudukan masing-masing penyidik dalam sistem tersebut. Ketentuan ini harus dipahami sebagai norma yang mengatur pembagian kewenangan penyidikan antara penyidik umum dan penyidik khusus, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
Pertama, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik terdiri atas tiga kategori, yaitu penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan penyidik tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem penyidikan yang bersifat pluralistik, artinya kewenangan penyidikan tidak hanya dimonopoli oleh satu institusi, tetapi dapat dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dalam KUHAP sendiri dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
Kategori pertama adalah penyidik Polri, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyidik Polri merupakan aparat penegak hukum yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum pidana karena kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
Kategori kedua adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sektoral untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan bidang tugas instansi masing-masing, misalnya di bidang perpajakan, lingkungan hidup, kehutanan, atau perikanan. Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan oleh PPNS berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sehingga tetap terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu.
Kategori ketiga adalah penyidik tertentu, yaitu pejabat dari lembaga tertentu selain Polri dan PPNS yang diberikan kewenangan penyidikan oleh undang-undang. Penyidik jenis ini biasanya muncul dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus atau lembaga khusus yang diberikan kewenangan penyidikan tertentu.
Kedua, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa penyidik Polri merupakan penyidik utama yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Artinya, dalam struktur sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peran sentral dalam proses penyidikan. Walaupun terdapat PPNS dan penyidik tertentu, kedudukan penyidik Polri tetap sebagai penyidik utama yang memiliki kewenangan umum dan berfungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik lainnya.
Ketiga, Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi penyidik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan penyidik bukan sekadar jabatan administratif, tetapi merupakan jabatan profesional yang mensyaratkan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, pengangkatan penyidik Polri harus melalui prosedur formal, termasuk pengangkatan oleh pejabat yang berwenang serta pemenuhan syarat administrasi dan profesional sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian.
Dengan demikian, Pasal 6 KUHAP pada dasarnya mengatur tiga hal pokok. Pertama, menentukan siapa saja yang dapat menjadi penyidik dalam sistem hukum acara pidana. Kedua, menegaskan bahwa penyidik Polri merupakan penyidik utama yang memiliki kewenangan umum terhadap semua tindak pidana. Ketiga, menetapkan bahwa penyidik harus memenuhi syarat profesional tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem penyidikan yang profesional, terkoordinasi, dan akuntabel dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
