Pasal 126 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan:
Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali iagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.
Makna Normatif Pasal
Pasal 126 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memerintahkan pemanggilan ulang terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan ini berlaku dalam konteks ketidakhadiran penggugat maupun tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR.
Secara normatif, pasal ini tidak mewajibkan hakim untuk selalu melakukan pemanggilan ulang, melainkan memberikan kewenangan diskresioner yang dapat digunakan apabila hakim memandang perlu demi menjamin pemeriksaan perkara berlangsung secara adil dan proporsional. Dengan demikian, Pasal 126 HIR berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penerapan konsekuensi hukum akibat ketidakhadiran para pihak.
Ratio Legis
Ratio legis Pasal 126 HIR terletak pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penyelesaian perkara dan perlindungan hak para pihak untuk didengar di muka pengadilan. Pembentuk peraturan menyadari bahwa ketidakhadiran seseorang belum tentu menunjukkan sikap mengabaikan proses peradilan, melainkan dapat disebabkan oleh hambatan administratif, kesalahan pemanggilan, keadaan memaksa, atau faktor lain yang patut dipertimbangkan.
Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan yang dapat menimbulkan akibat hukum signifikan, hakim diberi kewenangan untuk memastikan bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar telah memperoleh kesempatan yang memadai untuk hadir dan membela kepentingannya.
Unsur-Unsur Hukum
Pasal 126 HIR mengandung beberapa unsur hukum penting, yaitu:
- Adanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan.
- Perkara berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 124 atau Pasal 125 HIR.
- Putusan belum dijatuhkan oleh pengadilan.
- Hakim menggunakan kewenangan diskresionernya untuk memerintahkan pemanggilan ulang.
- Penetapan hari sidang berikutnya.
- Pemberitahuan kepada pihak yang hadir dianggap sebagai panggilan yang sah.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
1. Asas Audi et Alteram Partem
Setiap pihak harus diberikan kesempatan yang layak untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan.
2. Asas Hoor en Wederhoor
Tidak seorang pun boleh diputus haknya tanpa memperoleh kesempatan mengemukakan pendapat dan pembelaannya.
3. Asas Fair Trial
Pemeriksaan perkara harus berlangsung secara adil, imparsial, dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak.
4. Asas Due Process of Law
Setiap tindakan pengadilan harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan menghormati hak-hak prosedural para pihak.
5. Asas Kehati-hatian Hakim
Hakim wajib memastikan bahwa putusan tidak lahir semata-mata karena formalitas administratif yang berpotensi menghilangkan hak seseorang untuk membela kepentingannya.
Doktrin Hukum
Dalam doktrin hukum acara perdata, pemanggilan merupakan syarat fundamental bagi sahnya proses pemeriksaan perkara. Kegagalan memenuhi prinsip pemanggilan yang patut berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang dapat menjadi alasan pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum.
Doktrin modern memandang Pasal 126 HIR sebagai mekanisme perlindungan terhadap procedural injustice, yaitu ketidakadilan yang timbul akibat kekeliruan prosedur meskipun substansi perkara belum diperiksa secara mendalam.
Istilah Hukum Belanda
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR) = Reglemen Indonesia yang Diperbaharui.
- Oproeping = Pemanggilan.
- Hernieuwde oproeping = Pemanggilan ulang.
- Verstek = Ketidakhadiran pihak yang dipanggil.
- Verstekvonnis = Putusan verstek.
- Hoor en wederhoor = Hak untuk didengar secara berimbang.
- Rechterlijke bevoegdheid = Kewenangan hakim.
- Discretionaire bevoegdheid = Kewenangan diskresioner.
Istilah Hukum Inggris
- Summons.
- Re-summons.
- Service of Process.
- Default Judgment.
- Right to Be Heard.
- Procedural Fairness.
- Due Process of Law.
- Fair Trial.
- Judicial Discretion.
- Adversarial Proceedings.
Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain
Pasal 126 HIR memiliki hubungan erat dengan:
- Pasal 124 HIR mengenai gugurnya gugatan akibat ketidakhadiran penggugat.
- Pasal 125 HIR mengenai putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir.
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penerapan dalam Praktik Peradilan
Dalam praktik peradilan perdata Indonesia, hakim sering menggunakan Pasal 126 HIR ketika terdapat keraguan mengenai kesempurnaan pemanggilan atau ketika terdapat indikasi bahwa pihak yang tidak hadir belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk menghadiri persidangan.
Penerapan norma ini menunjukkan bahwa putusan verstek maupun gugurnya gugatan tidak selalu dijatuhkan secara otomatis setelah ketidakhadiran salah satu pihak.
Contoh Kasus Sederhana
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat. Pada hari sidang pertama tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan relaas telah dipanggil secara patut. Sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim memerintahkan pemanggilan ulang berdasarkan Pasal 126 HIR untuk memastikan tergugat benar-benar mengetahui adanya perkara tersebut.
Contoh Kasus Kompleks
Dalam sengketa kepemilikan tanah bernilai miliaran rupiah, tergugat tidak hadir karena surat panggilan ternyata dikirim ke alamat lama yang sudah tidak ditempati. Apabila hakim langsung menjatuhkan putusan verstek, hak tergugat untuk membela diri dapat terlanggar. Dengan menggunakan Pasal 126 HIR, hakim memerintahkan pemanggilan ulang sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung secara kontradiktor dan menghasilkan putusan yang lebih legitimate.
Analisis Putusan yang Relevan
Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung mengenai verzet dan pembatalan putusan verstek, aspek sah atau tidaknya pemanggilan para pihak sering menjadi objek pemeriksaan utama. Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa pemanggilan yang tidak patut dapat mengakibatkan cacat prosedural yang memengaruhi keabsahan putusan.
Oleh karena itu, Pasal 126 HIR dipandang sebagai instrumen preventif untuk menghindari lahirnya putusan yang rentan dibatalkan pada tingkat upaya hukum.
Permasalahan Hukum yang Sering Muncul
- Batasan penggunaan diskresi hakim untuk melakukan pemanggilan ulang.
- Penafsiran mengenai pemanggilan yang patut.
- Konflik antara asas peradilan cepat dan perlindungan hak para pihak.
- Penyalahgunaan ketidakhadiran untuk mengulur waktu pemeriksaan perkara.
- Perbedaan praktik antar pengadilan dalam menerapkan Pasal 126 HIR.
Kajian Kritis
Kelebihan Pasal 126 HIR terletak pada kemampuannya melindungi hak prosedural para pihak dan memperkuat legitimasi putusan pengadilan. Namun demikian, norma ini tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kondisi kapan pemanggilan ulang harus dilakukan, sehingga membuka ruang subjektivitas dalam penerapannya.
Di era digital, muncul kebutuhan untuk mengembangkan konsep pemanggilan elektronik yang tetap menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan efisiensi proses peradilan. Oleh sebab itu, interpretasi Pasal 126 HIR perlu diselaraskan dengan perkembangan sistem administrasi perkara berbasis elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung.
Kesimpulan
Pasal 126 HIR merupakan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pemanggilan ulang terhadap pihak yang tidak hadir sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan ini berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas penyelesaian perkara dan perlindungan hak para pihak untuk didengar, sehingga menjadi salah satu manifestasi penting dari prinsip fair trial, due process of law, dan hoor en wederhoor dalam hukum acara perdata Indonesia.
Kaidah Hukum
Sebelum menjatuhkan putusan akibat ketidakhadiran salah satu pihak, hakim berwenang melakukan pemanggilan ulang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak untuk didengar dan jaminan proses peradilan yang adil, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga memiliki legitimasi substantif berdasarkan prinsip due process of law dan hoor en wederhoor.
