Pasal 33 KUHAP menyatakan:
(1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenamya.
(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
Kedudukan Keterangan Saksi dalam Proses Penyidikan
Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan sebagai bagian dari upaya pencarian dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Ketentuan ini memiliki arti penting karena keterangan saksi sering kali menjadi titik awal bagi penyidik dalam merekonstruksi peristiwa pidana dan menentukan arah penyidikan.
Dalam perspektif hukum acara pidana modern, pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan merupakan bagian dari criminal investigation process atau proses investigasi pidana yang harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, prinsip keadilan prosedural (procedural fairness), dan jaminan perolehan keterangan secara sukarela (voluntary testimony).
Pemeriksaan Saksi pada Prinsipnya Tidak Disumpah
Pasal 33 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyidik memeriksa saksi tanpa disumpah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan, pemeriksaan masih berada dalam fase pengumpulan informasi dan alat bukti sehingga belum diperlukan pengucapan sumpah sebagaimana lazim dilakukan dalam persidangan.
Namun demikian, undang-undang memberikan pengecualian apabila terdapat alasan yang cukup untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam keadaan demikian, penyidik dapat melakukan pemeriksaan dengan sumpah guna menjaga nilai pembuktian keterangan yang diberikan. Dalam praktik hukum acara pidana, mekanisme ini dikenal sebagai bentuk preservation of testimony, yaitu upaya mempertahankan nilai keterangan saksi yang berpotensi tidak dapat dihadirkan kembali pada tahap persidangan.
Ketentuan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan kepentingan pembuktian di muka sidang agar informasi penting tidak hilang karena keadaan tertentu, seperti sakit berat, usia lanjut, atau kemungkinan meninggal dunia sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan.
Pemeriksaan Dilakukan Secara Terpisah
Pasal 33 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa saksi diperiksa secara tersendiri. Tujuan utama pengaturan ini adalah menjaga independensi keterangan setiap saksi dan mencegah terjadinya pengaruh satu sama lain yang dapat mengurangi objektivitas kesaksian.
Dalam terminologi hukum pembuktian, metode tersebut dikenal sebagai separate witness examination atau individual witness interview. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah, penyidik dapat menilai konsistensi dan kredibilitas masing-masing keterangan secara lebih objektif.
Meskipun demikian, undang-undang memperbolehkan penyidik mempertemukan para saksi apabila diperlukan. Tindakan tersebut dikenal sebagai confrontation examination atau cross confrontation, yang bertujuan mengklarifikasi perbedaan keterangan, menguji konsistensi informasi, atau memperjelas fakta-fakta yang masih diperselisihkan. Dalam keadaan demikian, para saksi tetap berkewajiban memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri.
Larangan Tekanan dalam Pemeriksaan Saksi
Salah satu ketentuan paling fundamental dalam Pasal 33 KUHAP terdapat pada ayat (3), yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Norma ini merupakan manifestasi dari prinsip free and voluntary statement, yaitu prinsip bahwa setiap keterangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus lahir dari kehendak bebas saksi.
Larangan tersebut mencakup segala bentuk tekanan fisik maupun psikis, termasuk intimidasi, ancaman, kekerasan, paksaan, rekayasa pertanyaan, tekanan psikologis, maupun janji tertentu yang dapat memengaruhi kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Dalam hukum internasional, praktik memperoleh keterangan melalui paksaan dikenal sebagai coerced testimony dan dipandang bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial principles).
Apabila suatu keterangan diperoleh melalui tekanan atau intimidasi, maka kredibilitas dan nilai pembuktiannya dapat dipersoalkan dalam persidangan. Bahkan dalam beberapa keadaan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang melakukannya.
Asas-Asas yang Tercermin dalam Pasal 33 KUHAP
Pasal 33 KUHAP mencerminkan sejumlah asas fundamental dalam hukum acara pidana. Pertama, asas due process of law, yaitu bahwa seluruh tindakan penyidikan harus dilakukan menurut prosedur yang sah dan menghormati hak-hak individu. Kedua, asas fair trial, yang menghendaki agar setiap alat bukti diperoleh melalui cara yang jujur dan tidak melanggar hukum.
Selain itu, terdapat pula asas non self incrimination dalam arti luas yang melarang penggunaan tekanan untuk memperoleh keterangan, asas human dignity atau penghormatan terhadap martabat manusia, serta asas objective truth seeking yang menghendaki agar penyidik mencari kebenaran materiil melalui metode yang objektif dan tidak manipulatif.
Contoh Penerapan dalam Praktik
Misalnya, seorang saksi melihat langsung terjadinya tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi tersebut diperiksa secara terpisah dari saksi lainnya untuk menghindari saling memengaruhi keterangan. Dalam proses pemeriksaan, penyidik wajib memberikan kesempatan kepada saksi untuk menjelaskan seluruh fakta yang diketahuinya tanpa intimidasi atau tekanan.
Apabila kemudian diketahui bahwa saksi menderita penyakit terminal yang mengancam keselamatannya sehingga kemungkinan besar tidak dapat hadir pada persidangan, penyidik dapat mempertimbangkan pemeriksaan dengan sumpah guna menjaga kepentingan pembuktian di kemudian hari. Sebaliknya, apabila keterangan saksi diperoleh melalui ancaman atau paksaan, maka validitas dan kredibilitas keterangan tersebut dapat diperdebatkan dalam proses pembuktian di pengadilan.
Terminologi Hukum yang Berkaitan
Beberapa istilah hukum yang berkaitan dengan Pasal 33 KUHAP antara lain:
- Getuige — Saksi.
- Getuigenverklaring — Keterangan saksi.
- Opsporingsonderzoek — Penyidikan.
- Separate Witness Examination — Pemeriksaan saksi secara terpisah.
- Confrontation Examination — Pemeriksaan konfrontasi.
- Preservation of Testimony — Pengamanan atau pelestarian keterangan saksi.
- Voluntary Testimony — Kesaksian yang diberikan secara sukarela.
- Coerced Testimony — Kesaksian yang diperoleh melalui paksaan.
- Due Process of Law — Proses hukum yang adil dan sesuai prosedur.
- Fair Trial — Peradilan yang adil.
- Material Truth — Kebenaran materiil.
- Human Dignity — Martabat manusia.
Penutup
Pasal 33 KUHAP menunjukkan bahwa proses pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin bahwa informasi tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewajiban memeriksa saksi secara terpisah, kemungkinan pemeriksaan dengan sumpah dalam keadaan tertentu, serta larangan segala bentuk tekanan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga integritas proses penyidikan dan kualitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
