Pasal 505 Burgerlijk Wetboek menyatakan:
Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.
Penjelasan:
Ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar klasifikasi benda dalam hukum perdata yang membedakan benda bergerak berdasarkan sifat penggunaannya. Pembedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang penting, terutama dalam bidang hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum jaminan.
Terminologi Hukum
Dalam hukum Indonesia, objek yang dimaksud Pasal 505 BW dikenal sebagai benda bergerak yang dapat dihabiskan. Dalam terminologi hukum Inggris digunakan istilah consumable movable property, consumable goods, atau fungible consumable property. Sementara itu, dalam hukum Belanda dikenal istilah verbruikbare roerende zaken atau verbruikbare goederen.
Istilah verbruikbaar secara harfiah berarti dapat habis karena penggunaan. Oleh karena itu, fokus pengaturannya bukan terletak pada bentuk fisik benda, melainkan pada fungsi ekonomis benda tersebut dalam lalu lintas hukum.
Pengertian dan Karakteristik Hukum
Benda bergerak yang dapat dihabiskan adalah benda yang menurut tujuan pemakaian normalnya akan habis, berkurang, atau kehilangan substansi ekonomisnya ketika digunakan. Dengan kata lain, penggunaan benda tersebut justru mengakibatkan benda itu tidak dapat lagi dimanfaatkan dalam bentuk yang sama oleh pemilik sebelumnya.
Contoh yang paling mudah ditemukan adalah uang, bahan bakar, beras, gula, obat-obatan, dan berbagai barang konsumsi lainnya. Ketika benda-benda tersebut digunakan sesuai fungsinya, benda tersebut tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk yang identik.
Karena sifatnya demikian, hukum tidak menitikberatkan pada identitas fisik benda, melainkan pada jenis, jumlah, dan kualitasnya. Oleh sebab itu, pihak yang menerima benda tersebut umumnya tidak berkewajiban mengembalikan benda yang sama, melainkan benda lain yang sejenis dan setara nilainya.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
Konsep benda yang dapat dihabiskan berkaitan erat dengan asas genus non perit, yaitu asas yang menyatakan bahwa benda yang ditentukan menurut jenisnya tidak pernah dianggap musnah. Dalam praktiknya, apabila seseorang meminjam uang sebesar Rp100.000.000, kewajiban pengembaliannya tetap ada meskipun uang yang diterima telah digunakan seluruhnya, karena yang menjadi objek perikatan adalah sejumlah uang menurut jenis dan nilainya, bukan lembar uang tertentu.
Selain itu berlaku pula asas fungibility atau dalam hukum Belanda dikenal sebagai vervangbaarheid, yaitu prinsip bahwa suatu benda dapat digantikan oleh benda lain yang memiliki jenis, jumlah, dan mutu yang sama. Asas ini menjadi dasar mengapa beras, bahan bakar, atau uang dapat dikembalikan dengan benda pengganti yang setara.
Konsep ini juga berkaitan dengan asas freedom of contract (contractsvrijheid), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur penggunaan dan mekanisme pengembalian benda yang dapat dihabiskan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Relevansi dalam Hukum Perjanjian
Dalam hukum perdata klasik, benda yang dapat dihabiskan umumnya menjadi objek loan for consumption atau verbruiklening (pinjam mengganti). Pada jenis perjanjian ini, hak milik atas benda berpindah kepada penerima pinjaman sehingga penerima bebas menggunakan atau menghabiskannya.
Konsekuensinya, pada saat jatuh tempo penerima tidak berkewajiban mengembalikan benda yang sama secara fisik, melainkan wajib mengembalikan benda lain yang sejenis, dalam jumlah dan kualitas yang setara. Inilah yang membedakan pinjam mengganti dengan loan for use (bruiklening atau pinjam pakai), yang mengharuskan pengembalian benda yang sama.
Contoh Kasus
Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha meminjam dana sebesar Rp500.000.000 kepada rekannya untuk modal usaha. Setelah dana tersebut digunakan dalam kegiatan bisnis, uang yang sama secara fisik tentu sudah tidak berada lagi dalam penguasaan peminjam. Namun demikian, kewajiban hukum untuk mengembalikan Rp500.000.000 tetap ada karena uang merupakan benda yang dapat dihabiskan menurut Pasal 505 BW.
Contoh lain dapat ditemukan dalam sektor pertanian. Seorang petani meminjam 10 ton beras kepada petani lain untuk kebutuhan produksi. Setelah masa panen tiba, yang harus dikembalikan bukanlah beras yang sama secara fisik, melainkan 10 ton beras dengan jenis dan kualitas yang setara.
Dalam praktik litigasi, klasifikasi ini juga sering muncul dalam sengketa mengenai dana titipan. Hakim kerap harus menentukan terlebih dahulu apakah hubungan hukum para pihak merupakan penitipan (deposit atau bewaargeving) atau pinjam mengganti (verbruiklening). Kualifikasi tersebut sangat menentukan ada atau tidaknya kewajiban mengembalikan benda yang identik, serta dapat memengaruhi penilaian apakah suatu perbuatan hanya merupakan wanprestasi perdata atau berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana penggelapan.
Penutup
Pasal 505 BW menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya memperhatikan bentuk fisik suatu benda, tetapi juga memperhatikan fungsi ekonomisnya. Benda bergerak yang dapat dihabiskan (consumable movable property atau verbruikbare roerende zaken) merupakan benda yang secara alamiah kehilangan substansi ekonomisnya ketika digunakan, sehingga hukum memandang bahwa yang relevan bukan identitas bendanya, melainkan jenis, jumlah, dan kualitasnya. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi penting karena menentukan rezim hukum yang berlaku terhadap penguasaan, penggunaan, pengembalian, maupun penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan benda tersebut.
