Oleh Lawyer Ahdan Ramdani
Sengketa tanah di Sukahaji melibatkan klaim hak milik oleh PT Sakura atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh warga. PT Sakura mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, data BPN menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah permohonan sertifikat dan yang tervalidasi. Dari 90 permohonan, hanya 53 yang tervalidasi, dan hanya lima yang baru didaftarkan oleh pengklaim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keaslian sertifikat yang dimiliki oleh PT Sakura, yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Warga Sukahaji, yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980-an, merasa bahwa mereka berhak untuk tetap tinggal di atas lahan tersebut. Berdasarkan Pasal 26 UUPA, penguasaan tanah dalam waktu lama dan secara fisik serta sosial dapat memberikan hak perlindungan hukum terhadap tempat tinggal mereka. Namun, dengan adanya klaim dari PT Sakura, status hukum mereka menjadi perdebatan. Meskipun mereka telah menguasai tanah tersebut selama puluhan tahun tanpa sengketa, hak mereka atas tanah itu kini terancam oleh klaim pengalihan hak milik.
Proses verifikasi sertifikat tanah oleh BPN sedang berlangsung. BPN Kota Bandung mengungkapkan bahwa mereka menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dugaan mafia tanah yang mungkin terlibat dalam masalah ini. Jika terbukti bahwa sertifikat yang dimiliki oleh PT Sakura tidak sah atau dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, maka klaim mereka atas tanah tersebut bisa dibatalkan. Namun, jika sertifikat tersebut sah, maka hak milik PT Sakura akan diakui. Oleh karena itu, hasil verifikasi ini akan sangat menentukan arah penyelesaian sengketa.
Meskipun PT Sakura mengklaim hak milik atas tanah tersebut, mereka memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak warga yang telah lama tinggal di sana. Sebagai pemilik tanah yang sah, PT Sakura harus mencari solusi yang adil bagi penghuni yang terdampak, seperti memberikan kompensasi yang layak atau menyediakan tempat tinggal alternatif. Pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial dan kesejahteraan warga yang sudah lama menguasai tanah tersebut. Tanpa perhatian terhadap hak-hak sosial, penyelesaian sengketa ini berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Penyelesaian sengketa ini juga memerlukan peran aktif dari Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa ini memperhatikan prinsip keadilan sosial, serta tidak mengorbankan hak-hak warga yang telah lama tinggal di atas tanah tersebut. Pemerintah juga dapat memfasilitasi proses mediasi antara PT Sakura dan warga agar solusi yang tercapai menguntungkan semua pihak.
Jika warga merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar akibat pengalihan hak atas tanah, mereka memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Warga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk meminta perlindungan hukum dan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Melalui jalur hukum, mereka bisa memastikan bahwa hak mereka diakui dan dihormati, serta memperoleh ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh perubahan status kepemilikan tanah.
Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ini harus dilakukan dengan transparansi dan berkeadilan. Pasal 6 UUPA mengatur bahwa sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mediasi yang difasilitasi oleh instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini, mediasi antara PT Sakura, warga Sukahaji, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Proses ini harus berjalan secara terbuka dan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kepentingan sosial harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Pengalihan hak atas tanah tidak boleh mengabaikan kesejahteraan penghuni yang telah lama tinggal di atas tanah tersebut. Kompensasi yang adil harus diberikan kepada mereka yang terdampak, serta solusi tempat tinggal yang layak harus disiapkan agar hak atas tempat tinggal yang aman dan nyaman tetap terjamin. Tanpa perhatian terhadap kepentingan sosial, proses pengalihan hak atas tanah ini berpotensi menambah ketidakadilan dan memperburuk kondisi sosial warga.
Jika terjadi keraguan mengenai keaslian sertifikat yang dimiliki oleh PT Sakura, proses verifikasi sertifikat oleh BPN harus dilakukan dengan hati-hati. Jika terbukti bahwa sertifikat tersebut sah, maka hak milik PT Sakura diakui dan mereka berhak atas tanah tersebut. Namun, jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pendaftaran, maka langkah hukum yang tepat harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Proses verifikasi yang tepat akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Sengketa tanah di Sukahaji memerlukan penyelesaian yang hati-hati dan adil. PT Sakura mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, namun hak-hak warga yang telah lama menguasai tanah tersebut juga harus dihormati. Penyelesaian sengketa ini harus melalui verifikasi sertifikat tanah yang sah, pemberian kompensasi yang adil, dan penyediaan solusi tempat tinggal bagi penghuni yang terdampak. Pemerintah daerah, pengadilan, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk memastikan penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial, sehingga hak-hak semua pihak dapat terlindungi secara adil dan tidak ada yang dirugikan.
