Pasal 7 KUHAP menyatakan:
(1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
f. melakukan Upaya Paksa;
g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
m. menerima pengakuan bersalah;
n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Penjelasan:
Pasal 7 KUHAP mengatur mengenai tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, yang merupakan salah satu tahap utama dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Dengan demikian, Pasal ini tidak hanya menetapkan ruang lingkup kewenangan penyidik, tetapi juga membangun kerangka kerja penyidikan yang terstruktur dalam sistem penegakan hukum pidana.
Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) menentukan berbagai tugas dan wewenang penyidik yang dapat dilakukan dalam rangka penyidikan. Kewenangan tersebut dimulai dari menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana. Fungsi ini menunjukkan bahwa penyidikan pada umumnya diawali oleh informasi yang berasal dari masyarakat atau korban, sehingga penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.
Selanjutnya penyidik berwenang mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Kewenangan ini merupakan inti dari proses penyidikan karena tujuan utama penyidikan adalah memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Dalam tahap ini penyidik dapat melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta analisis terhadap fakta yang ditemukan dalam perkara.
Pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Tindakan ini meliputi pengamanan lokasi kejadian, pencatatan kondisi tempat kejadian perkara, serta pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan tindak pidana. Tindakan pertama ini sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan penyidikan selanjutnya.
Selain itu penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan seseorang dan memeriksa identitasnya apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan identitas pihak yang diduga terlibat serta menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri. Penyidik juga berwenang mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk kemudian menetapkan statusnya sebagai tersangka apabila telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah.
Dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik juga diberikan kewenangan melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau tindakan lain yang diatur oleh undang-undang. Upaya paksa ini merupakan bentuk pembatasan hak seseorang yang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum.
Selain tindakan tersebut, penyidik juga memiliki kewenangan teknis dalam pengumpulan bukti ilmiah, seperti mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, serta mengambil data forensik. Penyidik juga dapat memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, ahli, atau tersangka, serta mendatangi orang yang berkaitan dengan tindak pidana guna memperoleh keterangan yang diperlukan.
KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan hukum tertentu, misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penuntut umum sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana.
Menariknya, KUHAP yang baru juga memperkenalkan beberapa mekanisme modern dalam proses penyidikan, seperti penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, penetapan tersangka sebagai saksi mahkota, serta penerimaan pengakuan bersalah. Mekanisme ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana yang tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan keadaan.
Selain itu, penyidik juga diwajibkan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dengan melakukan asesmen serta menyediakan fasilitas atau rujukan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa PPNS dan penyidik tertentu memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, kewenangan mereka bersifat terbatas pada tindak pidana tertentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPNS dan penyidik tertentu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, serta wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integrasi sistem peradilan pidana sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan.
Namun demikian, Pasal 7 ayat (5) memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut bagi penyidik pada lembaga tertentu seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan penyidikan yang bersifat khusus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.
Dengan demikian, Pasal 7 KUHAP pada dasarnya menetapkan kerangka kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, yang mencakup kewenangan menerima laporan, mengumpulkan bukti, melakukan upaya paksa, memeriksa saksi dan tersangka, hingga menghentikan penyidikan atau menyelesaikan perkara melalui mekanisme tertentu. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, terkoordinasi, serta tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
