Pasal 146 KUHP menyatakan:
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
Penjelasan:
Pasal 146 KUHP memberikan definisi yang komprehensif mengenai korporasi sebagai “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan”, yang mencakup baik entitas berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengadopsi pendekatan luas (broad concept of corporation), sehingga tidak membatasi korporasi hanya pada bentuk formal tertentu, melainkan juga mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang memiliki struktur dan tujuan tertentu.
Secara konseptual, korporasi dalam ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, tetapi juga meliputi entitas non-badan hukum seperti firma dan persekutuan komanditer. Hal ini menegaskan bahwa yang menjadi titik tekan bukan semata status formal badan hukum, melainkan adanya organisasi yang terstruktur, tujuan bersama, serta kemampuan bertindak dalam lalu lintas hukum.
Dalam perspektif hukum pidana, perluasan definisi ini memiliki implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban pidana, karena dengan demikian setiap entitas yang memenuhi karakteristik tersebut dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sejalan dengan konstruksi dasar hukum pidana yang bertumpu pada tiga elemen utama, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana, di mana subjek hukum menjadi prasyarat bagi penjatuhan pertanggungjawaban tersebut .
Lebih lanjut, pengakuan terhadap korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mencerminkan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang tidak lagi berfokus pada pelaku individual semata. Hukum pidana diposisikan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat secara luas, sehingga setiap entitas yang memiliki kapasitas menimbulkan akibat hukum, termasuk korporasi, harus tunduk pada norma pidana .
Dalam kerangka ilmu hukum pidana, konsep korporasi juga berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Korporasi, sebagai bagian dari struktur sosial dan ekonomi, memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak luas, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai definisi korporasi menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui organisasi .
Dengan demikian, Pasal 146 KUHP tidak hanya memberikan definisi terminologis, tetapi juga membangun dasar normatif bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara luas, tanpa terjebak pada formalitas status badan hukum.
Contoh Kasus:
- Korporasi Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas)
Sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri kimia secara sistematis membuang limbah beracun ke lingkungan tanpa pengolahan yang sesuai standar.
Dalam hal ini, perusahaan sebagai badan hukum memenuhi definisi korporasi dalam Pasal 146 KUHP dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.
- Korporasi Non-Badan Hukum (Firma)
Sebuah firma konsultan keuangan menjalankan praktik investasi ilegal dengan menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan menjanjikan keuntungan tinggi.
Meskipun firma bukan badan hukum, namun karena merupakan kumpulan terorganisasi yang menjalankan kegiatan usaha, firma tersebut tetap termasuk dalam definisi korporasi dan dapat dipidana.
- Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sebuah koperasi atau BUMDes menyalahgunakan dana anggota untuk kepentingan pribadi pengurus, yang kemudian menimbulkan kerugian kolektif.
Dalam hal ini, entitas tersebut termasuk korporasi karena merupakan organisasi yang terstruktur dan memiliki kekayaan tersendiri, sehingga dapat menjadi subjek hukum pidana.
- Perkumpulan Tanpa Badan Hukum
Sekelompok orang membentuk organisasi tidak resmi yang melakukan kegiatan ilegal, seperti pengumpulan dana dengan dalih sosial tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
Meskipun tidak memiliki status badan hukum, organisasi tersebut tetap termasuk korporasi karena memenuhi unsur sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan.
Pasal 146 KUHP memperluas cakupan korporasi secara substantif dengan menekankan pada aspek organisasi dan fungsi, bukan sekadar status formal. Pendekatan ini memperkuat efektivitas hukum pidana dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern, di mana banyak tindak pidana dilakukan melalui entitas kolektif yang memiliki struktur dan sumber daya yang signifikan. Dengan demikian, norma ini menjadi fondasi penting dalam rezim pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
