Pasal 139 KUHP menyatakan:
Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.
Penjelasan:
Pasal 139 KUHP mengatur suatu mekanisme khusus dalam rezim kedaluwarsa penuntutan, yaitu penangguhan atau suspension of prescription, yang terjadi apabila proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu karena adanya sengketa hukum lain yang harus diputus terlebih dahulu. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berdiri secara terisolasi, melainkan seringkali bergantung pada penyelesaian persoalan hukum di bidang lain, seperti perdata, tata usaha negara, atau bahkan status keabsahan suatu hubungan hukum.
Secara konseptual, berbeda dengan Pasal 138 yang menimbulkan interupsi dan melahirkan tenggang waktu baru, Pasal 139 justru mempertahankan kontinuitas tenggang waktu yang telah berjalan, namun menghentikan sementara perhitungannya. Dengan demikian, waktu yang telah berlalu sebelum penangguhan tetap diperhitungkan, dan setelah sengketa hukum tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, sisa waktu kedaluwarsa akan kembali berjalan.
Frasa “sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu” memiliki makna bahwa terdapat prejudicial question atau persoalan pendahuluan yang menentukan dapat atau tidaknya unsur tindak pidana dibuktikan. Dalam praktik, hal ini sering berkaitan dengan status hak, keabsahan dokumen, atau hubungan hukum tertentu yang menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan memenuhi unsur delik.
Norma ini pada akhirnya menjaga rasionalitas sistem peradilan pidana, karena tanpa kepastian atas sengketa pendahuluan tersebut, penuntutan berpotensi prematur atau bahkan keliru secara substansial.
Contoh Kasus:
Seseorang, A, dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan atas sebidang tanah yang diklaim milik B. Dalam proses penyidikan, diketahui bahwa kepemilikan tanah tersebut masih disengketakan secara perdata antara A dan B di pengadilan.
Karena unsur “milik orang lain” dalam delik penggelapan sangat bergantung pada siapa pemilik sah tanah tersebut, maka penuntutan pidana terhadap A tidak dapat dilanjutkan sebelum ada putusan perdata yang menentukan status kepemilikan tanah.
Dalam kondisi demikian, penuntutan dihentikan sementara sampai perkara perdata memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Selama masa tersebut, tenggang waktu kedaluwarsa tidak berjalan.
Misalnya, jika sebelum penangguhan telah berjalan 3 tahun dari total tenggang waktu kedaluwarsa 6 tahun, maka setelah sengketa perdata diputus, penuntutan pidana masih memiliki sisa waktu 3 tahun untuk dilanjutkan.
Dengan konstruksi demikian, hukum memberikan ruang bagi penyelesaian yang berurutan dan logis, tanpa merugikan kepentingan penegakan hukum maupun hak tersangka atas kepastian hukum.
