Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:
(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. alamat lengkap Perseroan.
(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai mekanisme formal untuk memperoleh status badan hukum Perseroan melalui pengesahan Menteri, yang merupakan tahap krusial setelah akta pendirian dibuat. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Perseroan sebagai subjek hukum tidak lahir semata-mata dari akta notaris, melainkan dari Keputusan Menteri sebagai bentuk pengesahan negara.
- Pertama, ayat (1) mengatur bahwa permohonan pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma administrasi hukum dari sistem manual menuju digitalisasi pelayanan publik. Substansi yang wajib diisi dalam format isian mencakup identitas fundamental Perseroan, yaitu nama dan domisili, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan usaha, struktur permodalan, serta alamat lengkap. Keseluruhan elemen tersebut pada hakikatnya merupakan refleksi dari anggaran dasar yang telah dibuat dalam akta pendirian, namun diformalkan dalam sistem negara untuk memperoleh pengakuan hukum.
- Kedua, ayat (2) menegaskan bahwa pengajuan nama Perseroan merupakan prasyarat awal sebelum pengisian permohonan. Norma ini berkaitan erat dengan prinsip diferensiasi identitas hukum, di mana setiap Perseroan harus memiliki nama yang unik dan tidak menimbulkan kekeliruan dengan entitas lain. Ketentuan teknis mengenai hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yang mensyaratkan bahwa nama Perseroan harus memperoleh persetujuan Menteri sebelum digunakan.
- Ketiga, ayat (3) membatasi pemberian kuasa dalam proses pengajuan hanya kepada notaris. Pembatasan ini memiliki rasionalitas hukum yang kuat, yakni untuk menjaga validitas dan akurasi data yang diajukan, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional dalam pembuatan akta otentik serta administrasi hukum Perseroan. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat formal dalam pembuatan akta, tetapi juga substantif dalam proses legalisasi Perseroan.
- Keempat, ayat (4) memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah, khususnya terkait tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan. Delegasi ini mencerminkan prinsip fleksibilitas regulasi, agar aspek teknis administratif dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik tanpa harus mengubah undang-undang.
Secara keseluruhan, Pasal 9 menegaskan bahwa pendirian Perseroan merupakan suatu proses berlapis, yang dimulai dari akta pendirian, dilanjutkan dengan pengajuan administratif berbasis elektronik, hingga berujung pada pengesahan oleh negara. Tanpa melalui tahapan ini secara sah, Perseroan tidak memperoleh status badan hukum, sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai entitas yang terpisah dari para pendirinya.
Dalam perspektif praktik, ketidakpatuhan terhadap prosedur ini, baik dalam hal pengisian data, pengajuan nama, maupun kewenangan pengajuan, berpotensi menyebabkan penolakan permohonan oleh Menteri, yang pada akhirnya menghambat lahirnya badan hukum Perseroan secara sah.
