Pasal 25 KUHAP menyatakan:
Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan Penyidikan.
Penjelasan:
Ketentuan ini memberikan kewenangan diskresioner kepada Penyidik dalam mengelola penanganan perkara pidana agar proses penyidikan berlangsung secara efektif, efisien, dan proporsional. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari manajemen penyidikan dalam sistem peradilan pidana modern. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Secara normatif, pasal ini mengakui bahwa dalam praktik penegakan hukum, suatu perkara pidana tidak selalu berdiri sendiri. Sering kali terdapat:
- Banyak pelaku.
- Banyak korban.
- Banyak peristiwa pidana yang saling berkaitan.
- Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
- Tindak pidana yang memiliki hubungan alat bukti atau locus yang sama.
Dalam keadaan demikian, Penyidik diberikan kewenangan untuk:
- Menggabungkan perkara; atau
- Memisahkan perkara.
Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penyidikan, pembuktian, dan penanganan perkara secara keseluruhan.
Penggabungan Perkara
Penggabungan perkara dilakukan apabila beberapa tindak pidana atau beberapa pelaku memiliki keterkaitan yang erat sehingga lebih efektif diperiksa dalam satu proses penyidikan.
Penggabungan biasanya dilakukan apabila:
- Tindak pidana dilakukan bersama-sama.
- Alat bukti saling berkaitan.
- Korban atau saksi yang diperiksa sama.
- Terdapat satu rangkaian perbuatan pidana.
- Pelaku bekerja dalam satu jaringan atau permufakatan.
Contoh Kasus:
Sekelompok orang secara bersama-sama melakukan penipuan investasi dengan modus yang sama terhadap banyak korban. Karena peristiwa, pelaku, dan alat buktinya berkaitan, Penyidik dapat menggabungkan seluruh perkara dalam satu proses penyidikan.
Pemisahan Perkara
Sebaliknya, pemisahan perkara dilakukan apabila pemeriksaan bersama justru menyulitkan proses penyidikan atau menghambat pembuktian.
Pemisahan perkara dapat dilakukan apabila:
- Peran pelaku berbeda jauh.
- Salah satu tersangka masih buron.
- Alat bukti terhadap masing-masing pelaku berbeda.
- Diperlukan saksi mahkota.
- Sebagian perkara sudah siap dilimpahkan lebih dahulu.
Contoh Kasus:
Dalam perkara narkotika dengan lima tersangka, dua tersangka telah tertangkap dan alat bukti lengkap, sedangkan tiga lainnya masih buron. Penyidik dapat memisahkan perkara agar proses hukum terhadap tersangka yang sudah lengkap tidak tertunda.
Implikasi Hukum:
Kewenangan menggabungkan atau memisahkan perkara memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:
- Mempercepat penyelesaian perkara.
- Mempermudah pembuktian.
- Menghindari duplikasi pemeriksaan.
- Mengefisienkan penggunaan alat bukti dan saksi.
- Menjamin efektivitas penuntutan di pengadilan.
Namun demikian, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Penggabungan atau pemisahan perkara tetap harus memperhatikan:
- Hak tersangka untuk memperoleh peradilan yang adil.
- Kepastian hukum.
- Kepentingan pembelaan.
- Keseimbangan proses pembuktian.
Dalam praktik, pemisahan perkara juga sering berkaitan dengan strategi pembuktian, khususnya dalam perkara penyertaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. KUHP sendiri mengatur mengenai pelaku, turut serta, maupun pembantuan tindak pidana.
Contoh Kasus:
Misalnya, terdapat kasus korupsi proyek pemerintah yang melibatkan pejabat daerah, kontraktor, dan pihak perantara. Karena seluruh perbuatan saling berkaitan dan menggunakan dokumen yang sama, Penyidik dapat menggabungkan perkara agar alur pembuktian lebih utuh.
Sebaliknya, apabila salah satu tersangka merupakan pelaku utama yang masih melarikan diri, sedangkan tersangka lain telah lengkap alat buktinya, Penyidik dapat memisahkan perkara agar proses penegakan hukum tetap berjalan terhadap pihak yang telah siap diproses.
Dengan demikian, Pasal 25 KUHAP memperlihatkan bahwa penyidikan bukan sekadar kegiatan administratif mencari alat bukti, melainkan juga mencakup pengelolaan strategi penanganan perkara agar penegakan hukum berlangsung efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan due process of law.
