Pasal 145 KUHP menyatakan:
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
Penjelasan:
Pasal 145 KUHP menetapkan bahwa frasa “Setiap Orang” tidak hanya dimaknai sebagai individu (natural person), melainkan juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana. Rumusan ini merupakan pembaruan penting dalam hukum pidana nasional, karena secara eksplisit mengafirmasi keberadaan pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebelumnya berkembang lebih banyak melalui doktrin dan praktik yurisprudensi.
Dalam perspektif konseptual, hukum pidana modern memang tidak lagi membatasi subjek hukum pada manusia sebagai pelaku individual, melainkan juga mengakui entitas kolektif sebagai pelaku tindak pidana, sepanjang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan struktur sosial dan ekonomi modern, di mana banyak kejahatan dilakukan melalui badan usaha atau organisasi yang memiliki kapasitas bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif.
Secara sistematis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana harus dipahami dalam kerangka tiga persoalan pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Dengan demikian, ketika korporasi dimasukkan dalam kategori “Setiap Orang”, maka konsekuensinya adalah:
(1) korporasi dapat melakukan tindak pidana;
(2) korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; dan
(3) terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana atau tindakan tertentu .
Lebih lanjut, doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa keberadaan subjek hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pelaku fisik, tetapi juga dengan entitas yang secara normatif diakui memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk terhadap badan hukum yang beroperasi dalam sistem sosial dan ekonomi tersebut .
Dalam perkembangan teori hukum, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana juga berakar pada pemahaman bahwa hukum merupakan sistem norma yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, apabila suatu korporasi melalui kebijakan, struktur organisasi, atau aktivitas usahanya menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan hukum, maka korporasi tersebut layak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik .
Dengan demikian, Pasal 145 KUHP mencerminkan pergeseran paradigma dari individual liability menuju corporate criminal liability, yang sekaligus memperkuat efektivitas hukum pidana dalam menghadapi kejahatan modern yang bersifat terorganisir dan berbasis kelembagaan.
Contoh Kasus:
- Kasus Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana LingkunganSebuah perusahaan tambang membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.
Dalam hal ini, meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh direksi atau karyawan, perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai entitas. Berdasarkan Pasal 145 KUHP, korporasi tersebut termasuk dalam kategori “Setiap Orang”, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Badan UsahaSebuah perusahaan konstruksi memberikan suap kepada pejabat publik untuk memenangkan proyek pemerintah.
Meskipun tindakan suap dilakukan oleh direktur, keuntungan yang diperoleh adalah untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, korporasi dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.
- Kasus Penipuan oleh KorporasiSebuah perusahaan investasi menawarkan produk keuangan fiktif kepada masyarakat dengan janji keuntungan tinggi, padahal dana tersebut digunakan untuk skema penipuan (ponzi scheme).
Dalam hal ini, korporasi sebagai entitas bisnis dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana penipuan, karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan operasional perusahaan.
Penutup Analitis:
Pasal 145 KUHP secara normatif memperluas cakupan subjek hukum pidana dengan memasukkan korporasi ke dalam definisi “Setiap Orang”, sehingga menciptakan dasar yang kuat bagi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap entitas kolektif. Ketentuan ini tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum terhadap kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi semata-mata dilakukan oleh individu, melainkan juga oleh struktur organisasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan.
