Pasal 144 KUHP menyatakan:
Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
Penjelasan:
Pasal 144 KUHP mengandung konstruksi normatif yang bersifat fundamental, yaitu perluasan pengertian tindak pidana yang tidak lagi dibatasi pada perbuatan yang telah selesai, melainkan mencakup pula tahapan-tahapan awal serta bentuk keterlibatan lain dalam suatu kejahatan. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya memotret peristiwa yang telah sempurna terjadi, tetapi juga mengantisipasi dinamika proses menuju terjadinya tindak pidana, sehingga pendekatan yang digunakan menjadi lebih komprehensif dan preventif.
Dalam perspektif doktrinal, perluasan tersebut berkelindan dengan konsepsi dasar hukum pidana yang menempatkan tindak pidana sebagai salah satu dari tiga pilar utama, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tindak pidana tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat sebagai konstruksi normatif yang mencakup berbagai bentuk perbuatan dan keterlibatan yang memiliki relevansi kausal maupun normatif terhadap terjadinya kejahatan .
Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam cakupan Pasal 144 KUHP meliputi permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan. Keempat bentuk tersebut merepresentasikan spektrum keterlibatan dalam tindak pidana, mulai dari tahap paling awal berupa kesepakatan hingga kontribusi tidak langsung terhadap pelaksanaan tindak pidana. Dalam hal ini, hukum pidana mengadopsi pendekatan delik dalam arti luas, yang secara sistematis memungkinkan negara melakukan intervensi hukum bahkan sebelum kerugian aktual terjadi.
Secara teoretis, pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dengan mengatur sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan . Dengan demikian, kriminalisasi terhadap permufakatan, persiapan, dan percobaan merupakan manifestasi dari fungsi preventif tersebut.
Lebih lanjut, dalam konstruksi sistem hukum pidana Indonesia, pemahaman terhadap tindak pidana harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem norma yang mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, sekaligus sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat .
Namun demikian, frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang” dalam Pasal 144 KUHP menunjukkan bahwa perluasan tersebut tidak bersifat absolut. Legislator tetap memiliki kewenangan untuk membatasi atau mengecualikan penerapan bentuk-bentuk tersebut pada jenis tindak pidana tertentu. Dengan kata lain, norma ini mengandung fleksibilitas legislatif yang memungkinkan diferensiasi pengaturan sesuai dengan karakteristik masing-masing delik.
Dengan demikian, Pasal 144 KUHP mencerminkan suatu konstruksi hukum yang tidak hanya memperluas cakupan tindak pidana secara konseptual, tetapi juga mempertegas orientasi hukum pidana sebagai instrumen yang bekerja sejak tahap dini dalam rangka pencegahan, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam sistem hukum pidana.
Contoh Kasus:
Dalam suatu perkara hipotetis, A, B, dan C bersepakat untuk melakukan perampokan terhadap sebuah toko emas. Kesepakatan tersebut telah disertai pembagian peran, di mana A bertugas sebagai eksekutor, B sebagai pengawas situasi, dan C sebagai penyedia kendaraan. Pada tahap ini, meskipun belum ada tindakan fisik yang dilakukan, hubungan kehendak yang terbangun telah memenuhi karakter permufakatan jahat, yang dalam kerangka Pasal 144 KUHP telah termasuk dalam lingkup tindak pidana.
Selanjutnya, A membeli senjata api ilegal, sementara B melakukan survei lokasi dan C menyiapkan kendaraan pelarian. Tindakan-tindakan tersebut berada pada tahap persiapan, karena telah terdapat langkah konkret untuk mewujudkan tindak pidana. Dalam beberapa rezim delik tertentu, fase ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama apabila undang-undang secara eksplisit mengkriminalisasikannya.
Pada hari yang telah ditentukan, A memasuki toko emas dengan membawa senjata dan berusaha menguasai situasi, namun rencana tersebut gagal karena alarm berbunyi dan aparat keamanan segera datang sehingga A melarikan diri tanpa berhasil mengambil barang. Dalam kondisi ini, perbuatan A telah masuk pada tahap percobaan, karena pelaksanaan tindak pidana telah dimulai tetapi tidak selesai akibat faktor di luar kehendaknya.
Di sisi lain, C yang menunggu di luar dengan kendaraan untuk membantu pelarian, meskipun tidak masuk ke lokasi kejadian, tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang melakukan pembantuan, karena kontribusinya memiliki relevansi langsung terhadap pelaksanaan tindak pidana tersebut.
Konstruksi kasus ini menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian peristiwa, Pasal 144 KUHP memungkinkan hukum pidana menjangkau berbagai bentuk keterlibatan, sejak tahap awal berupa kesepakatan hingga kontribusi tidak langsung dalam pelaksanaan, sehingga keseluruhan proses menuju tindak pidana dapat berada dalam cakupan pertanggungjawaban pidana.
