Hukum Jaminan – Fidusia

Pasal 16 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kewajiban Penerima Fidusia untuk Mendaftarkan Perubahan Pasal 16 ayat…

Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:  Irah-Irah Eksekutorial dalam Sertifikat Fidusia Pasal 15 ayat (1)…

Pasal 14 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Penjelasan: Ayat (1) Pasal 14 menegaskan bahwa Kantor Pendaftaran…

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan…

Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia Ayat (1) menegaskan bahwa pendaftaran…

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.(2) Dalam…

Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:  Kecuali diperjanjikan lain:a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda…

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Ruang Lingkup Objek Jaminan Fidusia Pasal 9 ayat (1)…

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima…

Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Utang yang pelunasannya dajamin dengan fidusia dapat berupa:a. utang…

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya…

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta…