Sistem hukum paten di Indonesia telah mengalami dinamika yang kompleks dan berlapis, mencerminkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten hingga terbaru Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, berbagai regulasi telah disusun, diubah, maupun dicabut guna menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan standar internasional. Rangkaian peraturan tersebut mencakup berbagai instrumen hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan teknis dari kementerian dan lembaga terkait, yang bersama-sama membentuk kerangka hukum menyeluruh dalam pengelolaan, perlindungan, serta pemanfaatan paten di Indonesia.
Undang-undang:
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Dicabut)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Dicabut)
- PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku Atau Produk Tertentu Yang Dilindungi Paten Bagi Produksi Obat Di Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Peraturan Presiden:
- Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Fungsional Pemeriksa Paten
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir
- Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)
Keputusan Presiden:
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
Peraturan Menteri Hukum dan HAM:
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Dan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Peraturan Menteri Keuangan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional:
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:
- Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
