Pasal 31 KUHP Baru menyatakan:
“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Penjelasan:
Pasal 31 KUHP Baru mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang, tetapi tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini termasuk dalam kategori alasan pembenar, yaitu kondisi yang membuat suatu perbuatan yang secara normal merupakan tindak pidana menjadi sah secara hukum karena dilandasi kewajiban atau perintah undang-undang.
Pasal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat atau aparat yang menjalankan kewenangan formalnya. Banyak tindakan yang dalam keadaan biasa dianggap melanggar hukum, seperti memasuki rumah orang, menyita barang, menahan dokumen, atau merobohkan bangunan. Namun, tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi sah dan tidak dapat dipidana apabila dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, seperti KUHAP, UU Keimigrasian, UU Kejaksaan, Perda, atau peraturan lain yang memberikan kewenangan.
Agar Pasal 31 dapat diterapkan, tindakan tersebut harus benar-benar memiliki dasar hukum yang tegas. Artinya, harus ada ketentuan dalam undang-undang atau peraturan lain yang memerintahkan atau memperbolehkan tindakan tersebut. Jika tindakan dilakukan tanpa dasar hukum, dilakukan secara sewenang-wenang, atau melebihi kewenangan, maka pelaku tetap dapat dipidana, termasuk atas penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, inti dari Pasal 31 adalah bahwa perbuatan yang secara umum merupakan tindak pidana dapat menjadi tidak dipidana apabila dilakukan sebagai pelaksanaan kewenangan resmi yang diberikan oleh hukum. Pasal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas negara dan perlindungan hak-hak warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
