Penjelasan Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif
Pasal 5 KUHP Baru menyatakan: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
Hukum Pidana – KUHP 2023
Read More
Penjelasan Pasal 4 KUHP Baru: Asas Wilayah atau Teritorial
Pasal 4 KUHP Baru menyatakan: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:a. Tindak Pidana di wilayah Negara…
Penjelasan Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru: Penyesuaian Pidana Lebih Ringan
Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam…
Penjelasan Pasal 3 ayat (6) KUHP Baru: Larangan Menuntut Ganti Rugi atas Pembebasan
Pasal 3 ayat (6) KUHP Baru menyatakan: “Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi…
Penjelasan Pasal 3 ayat (5) KUHP Baru: Kewenangan Pejabat dalam Pembebasan Terpidana
Pasal 3 ayat (5) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4),…
Penjelasan Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru: Penerapan Asas Abolitio Criminis
Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak…
Penjelasan Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru: Pembebasan Tersangka atau Terdakwa dalam Tahanan
Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa…
Penjelasan Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru: Penghentian Proses Hukum dan Asas Decriminalization
Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan…
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru: Penerapan Hukum dan Asas Lex Mitior
Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang…
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru: Tata Cara dan Kriteria Living Law
Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur…
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru: Batas dan Prinsip Living Law
Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat…
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru: Pemberlakuan Konsep Living Law
Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang…