Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia
Salah satu tantangan utama yang dihadapi penulis dalam menyusun buku ini adalah menyeimbangkan antara perilaku antisosial dan perilaku kriminal, atau antara individu yang antisosial dan individu yang secara hukum dianggap sebagai pelaku kejahatan. Beberapa akademisi sejak lama berpendapat (misalnya Sellin, 1970; Tappan, 1947) dan hukum pun sependapat bahwa seseorang yang melakukan aktivitas kriminal tetapi tidak…
Definisi kejahatan dan metode pengumpulan data kejahatan yang telah dibahas sebelumnya berlaku baik untuk orang dewasa maupun remaja. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, secara umum kejahatan remaja juga mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Sebagaimana akan kita pelajari dalam Bab 6 yang secara khusus membahas kenakalan remaja remaja memang melakukan kejahatan dalam jumlah…
Sumber data tambahan mengenai pelaku kejahatan berasal dari survei viktimisasi, yaitu survei di mana korban memberikan informasi tentang kejahatan yang menimpa mereka. Sumber utama data viktimisasi di Amerika Serikat adalah National Crime Victimization Survey (NCVS), yang sebelumnya dikenal dengan nama National Crime Survey (NCS). Petugas dari Bureau of the Census mewawancarai—baik secara langsung maupun melalui…
Salah satu tantangan utama yang dihadapi penulis dalam menyusun buku ini adalah menyeimbangkan antara perilaku antisosial dan perilaku kriminal, atau…
Definisi kejahatan dan metode pengumpulan data kejahatan yang telah dibahas sebelumnya berlaku baik untuk orang dewasa maupun remaja. Seperti halnya…
Sumber data tambahan mengenai pelaku kejahatan berasal dari survei viktimisasi, yaitu survei di mana korban memberikan informasi tentang kejahatan yang…
Beberapa survei laporan diri (self-report/SR) berskala nasional di Amerika Serikat secara khusus mengumpulkan data mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Survei-survei…
Banyak peneliti meyakini bahwa data laporan diri (self-report/SR) memberikan perkiraan yang lebih akurat mengenai tindak kejahatan yang sebenarnya dibandingkan dengan…
Dalam informasi Laporan Insiden Kelompok A, suatu tindak kejahatan dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspeknya. Sebagai contoh, laporan mengenai suatu…
Sebagaimana telah disampaikan dalam bab ini, angka kejahatan secara keseluruhan, termasuk kejahatan kekerasan, telah menurun sejak pertengahan tahun 1990-an. Namun,…
Pada akhir tahun 1970-an, komunitas penegak hukum menyerukan perlunya pengembangan penggunaan UCR serta permintaan akan informasi kejahatan yang lebih rinci…
Meskipun tidak diragukan bahwa angka kejahatan yang tercatat dalam sistem Uniform Crime Reporting (UCR) telah menurun sejak tahun 1990-an, tetap…
Agar suatu kejahatan tercatat dalam UCR sebagai salah satu dari delapan jenis kejahatan utama, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut: Perlu…
Sejak tahun 1930, Uniform Crime Reporting (UCR) yang dikompilasi oleh FBI telah menjadi sumber statistik kejahatan di Amerika Serikat yang…
Seperti yang telah dijelaskan di awal bab ini, kejahatan adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum pidana dilakukan…
Gugatan hak asuh anak adalah proses hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh atau perwalian anak setelah perceraian atau perpisahan. Gugatan ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dan bisa mencakup berbagai aspek seperti siapa yang akan menjadi wali utama, bagaimana waktu kunjungan akan diatur,…
Gugatan perceraian di Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi. Gugatan Perceraian Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Perceraian Bermaterai Rp. 10.000 dan Dilegalisir di Kantor Pos Rangkap 6 (Enam) Soft File Surat Gugatan Perceraian dalam CD 1 Buah Akta Nikah Asli 1 Lembar Salinan…
Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat adalah proses hukum yang dilakukan untuk mendaftarkan pernikahan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, pendaftaran pernikahan seharusnya dilakukan segera setelah pernikahan dilangsungkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pernikahan Islam maupun di Kantor Catatan Sipil untuk pernikahan non-Islam. Permohonan Pendaftaran Pernikahan…
Gugatan waris adalah tindakan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini biasanya melibatkan ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian harta atau individu yang merasa telah dikecualikan secara tidak adil dari warisan. Gugatan Waris Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Waris Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP…
Gugatan harta bersama merupakan tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks perceraian atau setelah perceraian. Gugatan Harta Bersama Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Harta Bersama Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 1 Lembar…
Permohonan Kuasa Insidentil adalah permintaan izin dari seorang non-advokat untuk mewakili orang lain di pengadilan dalam kasus tertentu. Biasanya, permohonan ini diajukan ketika individu yang ingin diwakili tidak dapat atau tidak ingin menyewa seorang advokat profesional. Persyaratan Jumlah Salinan KTP Kedua Belah Pihak 1 Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat atau Sesuai KTP, yang Menerangkan…
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa revisi melalui undang-undang dan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan utama: Contoh Revisi atau Penggantian Modal Dasar dan Modal Disetor: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pemegang Saham Tunggal: Revisi ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian…
Untuk mengecek ketersediaan nama perusahaan yang akan Anda gunakan, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut: Memastikan nama perusahaan Anda tidak hanya penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mencegah adanya masalah hukum di masa depan yang dapat timbul karena penggunaan nama yang sudah ada atau dilindungi oleh hukum.
Untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya: 1. Persiapan Awal 2. Pembuatan Akta Pendirian 3. Pengajuan Dokumen ke Notaris 4. Pembuatan NPWP dan SKDP 5. Pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 6. Pembayaran Biaya dan Penerimaan SK Persetujuan 7. Pengumuman Pendirian 8. Pengurusan Tambahan (opsional) 9. Pendaftaran Badan Hukum Dengan mengikuti…
Berikut adalah sepuluh definisi Perseroan Terbatas (PT) menurut para ahli: Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki beberapa karakteristik utama: modal terbagi dalam saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas, dan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya.
