Hukum Perkawinan

Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Negeri

Gugatan hak asuh anak adalah proses hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh atau perwalian anak setelah perceraian atau perpisahan. Gugatan ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dan bisa mencakup berbagai aspek seperti siapa yang akan menjadi wali utama, bagaimana waktu kunjungan akan diatur,…

Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri

Gugatan perceraian di Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi. Gugatan Perceraian Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Perceraian Bermaterai Rp. 10.000 dan Dilegalisir di Kantor Pos Rangkap 6 (Enam) Soft File Surat Gugatan Perceraian dalam CD 1 Buah Akta Nikah Asli 1 Lembar Salinan…

Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat di Pengadilan Negeri

Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat adalah proses hukum yang dilakukan untuk mendaftarkan pernikahan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, pendaftaran pernikahan seharusnya dilakukan segera setelah pernikahan dilangsungkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pernikahan Islam maupun di Kantor Catatan Sipil untuk pernikahan non-Islam. Permohonan Pendaftaran Pernikahan…

Gugatan Waris di Pengadilan Agama

Gugatan waris adalah tindakan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini biasanya melibatkan ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian harta atau individu yang merasa telah dikecualikan secara tidak adil dari warisan. Gugatan Waris Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Waris Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP…

Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama

Gugatan harta bersama merupakan tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks perceraian atau setelah perceraian. Gugatan Harta Bersama Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Harta Bersama Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 1 Lembar…

Permohonan Kuasa Insidentil di Pengadilan Agama

Permohonan Kuasa Insidentil adalah permintaan izin dari seorang non-advokat untuk mewakili orang lain di pengadilan dalam kasus tertentu. Biasanya, permohonan ini diajukan ketika individu yang ingin diwakili tidak dapat atau tidak ingin menyewa seorang advokat profesional. Persyaratan Jumlah Salinan KTP Kedua Belah Pihak 1 Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat atau Sesuai KTP, yang Menerangkan…

Daftar Menjadi Klien Kami! Silakan Klik Gambar Di Bawah

Pilihan Tulisan

All
Layanan Pengadilan

Ringkasan: Mendefinisikan Kejahatan dan Kenakalan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi penulis dalam menyusun buku ini adalah menyeimbangkan antara perilaku antisosial dan perilaku kriminal, atau antara individu yang antisosial dan individu yang secara hukum dianggap sebagai pelaku kejahatan. Beberapa akademisi sejak lama berpendapat (misalnya Sellin, 1970; Tappan, 1947) dan hukum pun sependapat bahwa seseorang yang melakukan aktivitas kriminal tetapi tidak...

Kenakalan Remaja

Definisi kejahatan dan metode pengumpulan data kejahatan yang telah dibahas sebelumnya berlaku baik untuk orang dewasa maupun remaja. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, secara umum kejahatan remaja juga mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Sebagaimana akan kita pelajari dalam Bab 6 yang secara khusus membahas kenakalan remaja remaja memang melakukan kejahatan dalam jumlah...

Survei Viktimisasi

Sumber data tambahan mengenai pelaku kejahatan berasal dari survei viktimisasi, yaitu survei di mana korban memberikan informasi tentang kejahatan yang menimpa mereka. Sumber utama data viktimisasi di Amerika Serikat adalah National Crime Victimization Survey (NCVS), yang sebelumnya dikenal dengan nama National Crime Survey (NCS). Petugas dari Bureau of the Census mewawancarai—baik secara langsung maupun melalui...

Survei Laporan Diri tentang Penggunaan Narkoba

Beberapa survei laporan diri (self-report/SR) berskala nasional di Amerika Serikat secara khusus mengumpulkan data mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Survei-survei utama dalam hal ini adalah National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), yang sebelumnya bernama National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA); Monitoring the Future (MtF); serta Arrestee Drug Abuse Monitoring Program (ADAM dan...

Studi Laporan Diri (Self-Report Studies)

Banyak peneliti meyakini bahwa data laporan diri (self-report/SR) memberikan perkiraan yang lebih akurat mengenai tindak kejahatan yang sebenarnya dibandingkan dengan statistik dari UCR (Uniform Crime Reporting) atau NIBRS (National Incident-Based Reporting System) yang didasarkan pada data dari penegak hukum. Dalam penelitian SR, individu melaporkan sendiri aktivitas kriminal atau perilaku antisosial mereka kepada peneliti. Meskipun responden...

Tingkat Kedetailan Pelaporan Kejahatan

Dalam informasi Laporan Insiden Kelompok A, suatu tindak kejahatan dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspeknya. Sebagai contoh, laporan mengenai suatu kejahatan mencakup informasi tentang korban, senjata yang digunakan, lokasi kejadian, pengaruh alkohol atau narkoba, jenis aktivitas kriminal, hubungan antara korban dan pelaku yang diduga, tempat tinggal korban dan tersangka (jika ada yang ditangkap), serta deskripsi...

Isu Kontemporer: Masalah Kejahatan yang Difasilitasi oleh Internet

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab ini, angka kejahatan secara keseluruhan, termasuk kejahatan kekerasan, telah menurun sejak pertengahan tahun 1990-an. Namun, ada beberapa jenis kejahatan tertentu yang justru menunjukkan peningkatan. Termasuk dalam kelompok ini adalah kejahatan nontradisional yang terkait dengan teknologi, yang sering kali tidak tercermin dalam statistik kejahatan. Upaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang...

Sistem Pelaporan Berdasarkan Insiden Nasional (NIBRS)

Pada akhir tahun 1970-an, komunitas penegak hukum menyerukan perlunya pengembangan penggunaan UCR serta permintaan akan informasi kejahatan yang lebih rinci dibandingkan statistik ringkasan yang disediakan oleh UCR. Sebagai tanggapan atas permintaan ini, National Incident-Based Reporting System (NIBRS) dikembangkan sebagai pelengkap UCR. Meskipun awalnya NIBRS dirancang untuk menggantikan Summary Reporting System (SRS), hingga kini hal tersebut...

Permasalahan dalam Sistem UCR

Meskipun tidak diragukan bahwa angka kejahatan yang tercatat dalam sistem Uniform Crime Reporting (UCR) telah menurun sejak tahun 1990-an, tetap diakui bahwa statistik resmi selama ini cenderung meremehkan jumlah sebenarnya dari sebagian besar tindak kriminal. Jumlah keseluruhan kejahatan yang tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, yang dikenal sebagai “dark figure of crime”...

Hukum Perusahaan

Aturan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Sudah Direvisi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa revisi melalui undang-undang dan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan utama: Contoh Revisi atau Penggantian Modal Dasar dan Modal Disetor: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pemegang Saham Tunggal: Revisi ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian…

Prosedur Pembuatan Perseroan Terbatas

Untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya: 1. Persiapan Awal 2. Pembuatan Akta Pendirian 3. Pengajuan Dokumen ke Notaris 4. Pembuatan NPWP dan SKDP 5. Pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 6. Pembayaran Biaya dan Penerimaan SK Persetujuan 7. Pengumuman Pendirian 8. Pengurusan Tambahan (opsional) 9. Pendaftaran Badan Hukum Dengan mengikuti…