Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia
Pasal 25 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.” Penjelasan: Pasal 25 ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa apabila korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, maka yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang tua atau walinya….
Pasal 24 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.” Penjelasan: Ketentuan pada ayat (2) menegaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana aduan apabila Undang-Undang secara tegas menyebutkannya. Artinya, Undang-Undang harus secara eksplisit menentukan bahwa tindak pidana tertentu hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari…
Pasal 24 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.” Penjelasan: Pasal 24 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Ketentuan ini berkaitan dengan konsep tindak pidana aduan atau klacht delicten, yaitu tindak pidana yang proses…
Pasal 25 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang…
Pasal 24 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.” Penjelasan: Ketentuan pada ayat…
Pasal 24 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.” Penjelasan:…
Pasal 23 Ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.”…
Pasal 23 Ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan…
Pasal 23 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam…
Pasal 22 KUHP Baru menyatakan: “Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21…
Pasal 21 ayat (5) KUHP Baru menyatakan: “Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak…
Pasal 21 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: “Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur…
Pasal 21 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari…
Pasal 21 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana…
Pasal 21 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan,…
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Pasal 109 UU Nomor…
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa revisi melalui undang-undang dan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan utama: Contoh Revisi atau Penggantian Modal Dasar dan Modal Disetor: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pemegang Saham Tunggal: Revisi ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian…
Untuk mengecek ketersediaan nama perusahaan yang akan Anda gunakan, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut: Memastikan nama perusahaan Anda tidak hanya penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mencegah adanya masalah hukum di masa depan yang dapat timbul karena penggunaan nama yang sudah ada atau dilindungi oleh hukum.
Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (rima) tahun dan atau denda paling Sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan…
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana…
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan…
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi regulasi maupun kelembagaan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 hingga hadirnya berbagai Undang-undang dan Peraturan Presiden terbaru, negara menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem hukum yang lebih tegas dan terstruktur untuk memerangi korupsi. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya…
